Indonesia Darurat Pernikahan Dini

Penyuluh KB Kota Malang
Indonesia Darurat Pernikahan Dini 16/07/2021 110 view Lainnya kompasiana.com

Pandemi Covid-19 memunculkan sejumlah dampak dan permasalahan di masyarakat. Salah satu yang memprihatikan adalah meningkatnya angka pernikahan dini. Berdasarkan data dari kementrian agama, selama Januari-Juni 2020, menyebutkan bahwa terjadi lonjakan permohonan dispensasi pernikahan sebanyak 34.000 dan 97% persen diantaranya telah dikabulkan.

Permohonan ini diajukan lantaran salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia pernikahan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia yaitu minimal berusia 19 tahun sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila seseorang menikah dibawah usia 19 tahun tersebut tergolong ke dalam pernikahan dini. Fakta ini menjadi sebuah pertanyaan mengapa para remaja yang belum cukup usia ini sudah melakukan pernikahan? Apalagi di saat pandemi seperti ini.

Pernikahan dini tidak terlepas adanya fenomena remaja hamil di luar nikah. Di era globlasasi, kejadian seperti ini sangat marak terjadi. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dikejutkan oleh berita dari salah satu vlogger terkenal indonesia Younglex yang mengabarkan melalui channel Youtubenya bahwa sang rapper mengakui bahwa istrinya hamil di luar nikah. Ketika dinikahi, sang istri sudah hamil dengan kandungan saat itu berusia satu bulan.

Saat ini telah terjadi pergeseran pandangan tentang hubungan seks di luar nikah. Hal ini kini dianggap hal yang wajar. Ibaratnya, “ya sudahlah… sudah terjadi (hamil), dinikahkan saja”. Padahal, bukan seperti ini solusi yang diharapkan.

Dewasa ini, banyak remaja terseret dalam pergaulan bebas dan pacaran yang seolah menjadi budaya. Sayangnya ajang bercengkrama dua insan yang berbeda jenis ini lebih digemari daripada melakukan kegiatan positif lainnya. Ditambah dengan tontonan-tontonan sinetron di televisi yang semakin memperparah kondisi tersebut. Mudahnya akses informasi membuat remaja cenderung semakin meniru gaya pacaran kebarat-baratan yang dianggap lebih keren dan kekinian.

Tren pacaran yang semakin berani dan bebas dengan “mengatasnamakan cinta” membuat muda-mudi ini banyak yang lupa akan batasan-batasan norma dan agama. Tak jarang perilaku berpacaran yang beresiko ini menjerumuskan mereka ke dalam kondisi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Efeknya tentu semakin meningkatkan kejadian pernikahan dini.

Beberapa kejadian pernikahan dini juga hanya dijadikan tameng untuk menghindari gugatan hukum tindakan kekerasan seksual. Pelaku tindak kekerasan seksual menawarkan penyelesaian “jalan kekeluargaan” dengan menyatakan akan bertanggung jawab menikahi korban. Tujuannya agar si pelaku tidak jadi diproses secara hukum. Kebanyakan pihak keluarga korban mengiyakan tawaran tersebut dengan dalih menutup aib atau ingin menghindari stigma negatif dari masyarakat kepada korban jika terjadi kehamilan tidak diinginkan (KTD). Namun, solusi pintas tersebut bukanlah solusi yang baik tetapi justru akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi korban yang masih dibawah umur seperti potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kemungkinan besar akan terjadi jika keduanya menikah.

Masa pandemi ini juga memaksa adanya ketentuan pengetatan mobilitas, termasuk pada sektor pendidikan. Pertemuan tatap muka di sekolah terpaksa ditiadakan. Proses belajar mengajarkan dialihkan secara daring baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga tingkat perguruan tinggi tanpa tatap muka antara pengajar dengan peserta didik. Tentu saja sistem pembelajaran secara daring sangat baik, kegiatan belajar mengajar dilakukan tanpa batas ruang dan waktu, dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun.

Faktanya sebagian siswa dan orang tua belum siap menjalankan kebijakan ini dengan harus beradaptasi menerapkan kebiasan-kebiasan baru. Pembelajaran secara daring memaksa orang tua harus menyediakan gadget (handphone) serta kuota internet untuk pembelajaran daring padahal tidak semua orang tua mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan tersebut. Walaupun sudah mendapat bantuan kuota internet dari pemerintah, nampaknya hal tersebut dirasa kurang memadai. Memburuknya situasi ekonomi di masa pandemi ini ditambah dengan penutupan sekolah membuat banyak anak dianggap menjadi beban ekonomi keluarga oleh orang tua. Kondisi inilah yang menjadi titik awal orang tua terpaksa membiarkan anak-anaknya menikah.

Pernikahan bukanlah sebuah ajang perlombaan, “dimana siapa cepat dia dapat”. Pernikahan bukanlah permainan seperti “game” yang bila gagal dapat di-restart atau diulang mulai awal. Pernikahan bukanlah wahana melulu kesenangan semata karena di dalamnya pernuh dengan perjuangan yang tiada henti. Pernikahan memiliki arti begitu dalam karena ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagian dan ketentraman. Aktivitas bersama pasangan yang halal walaupun itu sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah. Pernikahan membutuhkan persiapan yang matang.

Realitas pernikahan dini di Indonesia yang semakin memprihatinkan membutuhkan solusi bersama dari berbagai pihak. Peran sosiolog sangat dibutuhkan untuk memperkuat pemahaman remaja dan peran orang tua, keluarga, lembaga organisasi atau kemasyarakatan atau sebagainya tentang buruknya dampak dari pernikahan dini. Perlunya peran media untuk memberikan edukasi yang dapat mengubah mindset para remaja tentang pentingnya pendidikan tinggi dan kesehatan reproduksi melalui komunitas-komunitas. Dari pemerintah diharapkan ada upaya untuk melakukan pembenahan persoalan pendidikan, kemiskinan hingga peluang mengakses pekerjaan untuk menekan angka kejadian pernikahan dini.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya