Fenomena Citayam Fashion Week dan Minimnya Keberadaan Ruang Publik yang Inklusif

Mahasiswa
Fenomena Citayam Fashion Week dan Minimnya Keberadaan Ruang Publik yang Inklusif 03/08/2022 28 view Politik megapolitan.kompas.com

Fenomena Citayam Fashion Week (CFW) yang banyak menjadi perhatian belakangan ini menjadi respon dari kebutuhan akan ruang publik yang inklusif. Gerakan organik yang tercipta di tengah segregasi masyarakat kelas atas dan bawah. Fenomena ini menjadi salah satu bentuk kritik masyarakat dalam menciptakan ruang untuk dapat berekspresi dengan bebas.

Di tengah kota metropolitan seperti Jakarta, masyarakatnya telah tersegregasi secara sosial. Ketimpangan antara masyarakat kelas menengah dan atas dengan masyarakat kelas bawah telah menciptakan masyarakat yang tersegregasi. Ada banyak tempat yang sulit dimasuki oleh masyarakat kelas bawah, sehingga menjadi eksklusif hanya bagi mereka yang berasal dari kelas menengah dan atas. Mall dan banyak tempat publik lainnya sangat mensegregasi karena membutuhkan “tiket masuk”, sadar atau tidak, setiap mall memiliki target pasar dari kelas ekonomi yang berbeda-beda.

Sudirman dan semua fasilitas kota yang dibangun di sekitarnya kemudian menciptakan sebuah ruang bagi masyarakat kota tanpa sekat. Transportasi publik yang didesain dengan harga yang terjangkau membuat masyarakat dapat memanfaatkannya tanpa terkecuali. Kondisi ini yang juga mendukung mobilitas masyarakat kota.

Namun ternyata kondisi transportasi publik dan fasilitas kota yang dibangun kemudian menciptakan sebuah ruang baru yang memungkinkan interaksi sosial masyarakat tanpa sekat, fenomena CFW salah satunya. Ramainya wilayah MRT Dukuh atas menjadi ajang mengekspresikan fashion masyarakat dari berbagai selera dan kelas. Ruang yang keberadaannya sangat minim di tengah masyarakat dewasa ini. Ruang ini yang kemudian dilirik banyak pihak yang kehilangan ruang untuk berekspresi.

Pada dasarnya, segregasi sosial yang terjadi di perkotaan menjadi hal yang tidak dapat dihindari, karena kebanyakan dari masyarakat kita lebih memilih untuk hidup di dalam gated community. Menikmati kehidupan secara damai dalam lingkungan yang nyaman. Meninggalkan hiruk pikuk kota dengan segala problematika sosial yang ada. Meskipun problematika sosial tidak terlihat, namun bukan kemudian menjadikannya tidak ada. Nyatanya, fenomena CFW tidak hanya menyiratkan minimnya keberadaan ruang publik tanpa ada segregasi, melainkan juga memperlihatkan kepada publik bahwa masih banyak persoalan sosial yang riil terdapat di masyarakat kita.

Persoalan sampah banyak dikeluhkan dan menjadi sorotan. Banyak kelompok masyarakat kelas menengah dan atas yang menyatakan dirinya tidak keberatan dengan adanya ruang baru ini, namun menyesalkan sampah berserakan yang disebabkan olehnya. Mau tidak mau, ini menjadi masalah yang muncul ke permukaan dan menjadi keresahan bersama. Penting untuk kemudian mencari solusi agar keresahan bersama ini dapat terselesaikan. Bagaimana kemudian menjadikan ruang publik baru ini arena untuk mendidik agar masyarakat kita dapat belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik.

Idealnya, ruang di kota dapat menjadi ruang publik jika memenuhi aspek aksesibel dan inklusifitas. CFW dengan segala komunitas yang ada di dalamnya menjadi bukti nyata bahwa ruang ini dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. CFW menjadi alternatif ruang baru yang inklusif sebagai respon dari ruang yang seringkali eksklusif hanya untuk kelas masyarakat tertentu. Fenomena yang tercipta secara organik ini pada gilirannya berusaha untuk diprivatisasi. Upaya mendaftarkan CFW sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh beberapa pihak merupakan salah satu bentuk privatisasi ruang publik. Ini karena hak paten akan membuat CFW tidak bisa digunakan tanpa seizin pemegang hak.

Privatisasi ruang publik ini mengkhawatirkan, bahkan publik sempat meramaikan jargon “created by the poor, stolen by the rich” di media sosial sebagai kritik atas tindakan tersebut. CFW yang menjadi salah satu bentuk kritik remaja pinggiran atas industri fashion yang tidak aksesibel akan membuatnya kembali menjadi tidak aksesibel oleh semua kalangan. Ironisnya, justru akan diakui sebagai kepemilikan privat jika hak paten tersebut benar terjadi. Lagi-lagi yang terjadi adalah ketimpangan dan relasi kuasa, gerakannya tidak lagi menjadi organik karena telah diintervensi oleh mereka yang memiliki kuasa.

Padahal, idealnya, ruang publik adalah ruang yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Ruang dimana tidak ada intervensi siapapun di dalamnya sehingga warga kota dapat mengekspresikan dirinya secara bebas, pun tanpa dibatasi oleh negara. Itu adalah esensi dari ruang publik itu sendiri. Jika kemudian yang terjadi sebaliknya, maka negara gagal untuk menciptakan ruang publik bagi warga kota, dalam konteks ini di Jakarta.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya