Aparatur Antikorupsi

PNS BKKBN
Aparatur Antikorupsi 08/12/2021 903 view Lainnya Tagar.id

Akhir-akhir ini, hampir semua lembaga kementerian, nonkementerian dan juga institusi pemerintah daerah terdorong untuk berbondong-bondong memperoleh Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM). Di mana yang memberikan penilaian adalah dari Kemenpan RB dengan berbagai proses, tahapan, dan indikatornya.

Tentu tak ada yang salah dari proses tersebut, terlebih jika hal tersebut memang benar-benar ditujukan untuk perbaikan budaya kerja birokrasi kita dan bukan hanya sekadar seremonial belaka. Namun, upaya memperoleh predikat ZI WBK menuju WBBM tersebut benar-benar dimaksudkan untuk membangun semua insan ASN yang ada di republik ini guna memiliki jiwa yang luhur bebas dari perilaku korupsi dan juga mampu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai konsumen yang sudah selayaknya harus kita posisikan sebagai raja.

Untuk itu, upaya membangun dan membudayakan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM) tidak boleh berhenti ketika penilaian itu sudah selesai dilaksanakan. Namun, harus tetap dijalankan setiap saat, setiap waktu, secara sistematis, dan berkelanjutan.

Pembangunan ZI WBK/WBBM bukan sekadar hanya diucapkan, ditulis, dikampanyekan, dan disosialisasikan. Namun harus dijalankan, diimplementasikan, dan dijadikan cara pandang semua pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen (masyarakat) baik yang internal maupun yang eksternal.

Kita menyadari bahwa peningkatan kualitas aparatur sipil kita masih membutuhkan proses yang panjang. Terutama dalam upaya membangun integritas, baik secara pribadi maupun organisasi untuk terbebas dari perilaku korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani serta memberikan pelayanan prima yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Istilah “kalau bisa lambat kenapa dipercepat” atau “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah” adalah istilah-istilah untuk menyindir birokrasi kita. Istilah-istilah tersebut ingin mengatakan bahwa birokrasi kita dalam memberikan pelayanan terkadang lambat, bertele-tele bahkan masih ada yang mengggunakan calo, orang dalam, pungli,dan sejenisnya. Meskipun akhir-akhir ini jumlahnya sepertinya semakin berkurang.

Ditengok dari soal kedisiplinan, aparatur sipil kita pun juga tak baik-baik amat. Masih sering kita jumpai bahwa pegawai hanya datang pagi kemudian siang tidak ada lalu sore datang hanya untuk sekedar absen.

Ada juga pegawai aparatur sipil kita ketika masih jam kerja malah justru ngopi di warung kopi atau pergi belanja ke mall. Maka tak jarang, ketika ada operasi penertiban jam kerja pegawai yang dilakukan oleh satpol PP banyak yang terjaring razia.

Ini membuktikan bahwa jiwa kedisiplinan dan integritas pegawai kita masih kurang. Mereka masih suka atau berperilaku korupsi meskipun itu hanya soal korupsi waktu. Padalah, jika kita lihat dari dimensi pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (ASN) selain sudah mendapatkan gaji mereka juga mendapat tunjangan kinerja bahkan ada memperoleh uang makan juga. Harusnya hal ini lebih memicu mereka untuk bersikap dan berperilaku lebih disiplin lagi.

Kasus lain yang sering kita temui dalam dinamika birokrasi kita adalah sering kali kita dapati seorang pegawai kelihatan bekerja rajin ketika dilihat oleh atasannya. Namun, ketika atasannya tidak ada di tempat atau atasannya tidak melihat dan mengawasi pekerjaannya maka pegawai tersebut terkesan berleha-leha, menghabiskan waktu hanya untuk duduk-duduk, merumpi ke sana ke mari bersama teman-temannya, dan sebagainya.

Tipe pegawai seperti ini adalah tipe pegawai yang pastinya akan membawa persoalan ketika sedang memberikan pelayanan publik ke masyarakat. Pegawai seperti ini pasti hanya akan memberikan pelayanan prima kepada konsumen atau masyarakat ketika sedang diawasi atasannya, namun ketika tidak diawasi pegawai ini tidak akan memberikan pelayanan secara prima. Harusnya, seorang ASN bisa melayani secara prima kepada konsumennya baik diawasi oleh atasanya maupun tidak diawasi atasannya.

Akhirnya kita menyadari bahwa membangun budaya aparatur yang bebas dan anti korupsi yang juga berarti membangun mentalitas atau mindset seluruh ASN yang ada di negeri ini untuk memiliki jiwa dan semangat mengabdi tanpa pamrih guna memberikan pelayanan terbaik, memberikan kepuasan bahkan mampu memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk mempercepat pelayanan publik kepada konsumen atau masyarakat bukanlah sesuatau yang mudah.

Mungkin karena susah itu pulalah, ada wacana yang ingin mengganti para Aparatur Sipil Negara terutama PNS dengan robot artificial intelligence (AI) karena mungkin dengan menggunakan robot tersebut biaya lebih murah, bisa bekerja 24 jam, tidak memerlukan makan dan minum serta tidak bisa melakukan korupsi. Tapi kapankah hal ini akan terwujud? Kita tunggu saja.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya