Surat untuk Pemerintah: Vox Populi Vox Dei

Mahasiswa STFT Widya Sasana Malang
Surat untuk Pemerintah: Vox Populi Vox Dei 09/02/2024 431 view Politik yahoo.com

Kepada Pemerintah yang Terhormat,

Sebagai warga negara Indonesia yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, saya mengangkat suara ini dengan tujuan untuk menyuarakan kepedulian, harapan, dan aspirasi rakyat Indonesia terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam rangka menjaga integritas pemilihan umum, saya ingin menyampaikan pandangan dan tuntutan terkait tiga poin krusial yang sedang terjadi di negara Indonesia yang kita cintai.

Hal-hal yang menjadi catatan pemerintah: Menjamin asas dan dasar substansi Pemilu 2024 terlaksana dengan baik; Memastikan asas dan dasar semangat demokrasi sesuai UUD 1945 dan Pancasila tertanam dalam setiap tahapan Pemilu 2024; Menindak tegas pelanggaran kode etik MK dan pelanggaran etik KPU; Menciptakan suasana yang kondusif dan damai menjelang, selama, dan setelah Pemilu 2024.

Asas dan Dasar Substansi Pemilu 2024

Saya percaya bahwa asas dan dasar pemilu merupakan fondasi utama bagi keberhasilan sebuah proses demokratis. Oleh karena itu, saya menyoroti perlunya kejelasan dan ketegasan dalam menentukan prinsip-prinsip pemilu yang akan menjadi landasan bagi seluruh tahapan proses pemilihan umum.

Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan umum harus diutamakan. Setiap langkah, dari tahap pendaftaran hingga pengumuman hasil, harus dijalankan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan mempercayai setiap proses yang terjadi.

Kedua, pentingnya keadilan dalam perwakilan. Sistem pemilu harus memastikan representasi yang merata dan adil bagi semua pihak, tanpa diskriminasi. Keterwakilan gender, etnis, dan kelompok minoritas lainnya harus diakui dan diperhatikan.

Ketiga, keberlanjutan teknologi dan inovasi dalam pemilu harus diperhitungkan. Penerapan teknologi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pemilu, namun harus diimbangi dengan perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan siber.

Keempat, pengaturan terkait sumber dana kampanye harus jelas dan ketat. Praktik korupsi dalam pemilu dapat merusak integritas proses demokrasi, dan oleh karena itu, transparansi sumber dana kampanye menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan keuangan dalam pemilihan umum.

Saya mendesak pemerintah untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi rakyat dalam pemilu 2024. Dialog yang terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai asas dan dasar pemilu yang diinginkan oleh masyarakat. Pemilu 2024 harus dilandaskan pada asas dan dasar yang substansial.

Langsung: Setiap warga negara yang memiliki hak pilih berhak untuk memilih secara langsung tanpa perantara. Umum: Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Bebas: Setiap warga negara bebas untuk memilih tanpa tekanan dan intimidasi. Rahasia: Setiap warga negara berhak untuk memilih dengan suara rahasia tanpa diketahui oleh pihak lain. Jujur dan Adil: Seluruh proses Pemilu harus dilangsungkan dengan jujur dan adil tanpa kecurangan dan manipulasi.

Asas dan Dasar Semangat Demokrasi sesuai UUD 1945 dan Pancasila

Demokrasi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila, adalah fondasi negara yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu, pemilu harus mencerminkan semangat demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa.

Demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia berlandaskan pada asas dan dasar kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yaitu rakyat diwakili oleh dewan perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilu. Persatuan dan kesatuan yaitu bangsa Indonesia bersatu dan padu dalam keberagaman. Kerukunan antar umat beragama yaitu toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu setiap rakyat berhak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Untuk itu, agar asas dan dasar semangat demokrasi sesuai UUD 1945 dan Pancasila maka beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya pemahaman dan penyelenggaraan demokrasi yang berbasis pada gotong royong. Masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi secara aktif, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

Kedua, kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi harus dijaga dengan ketat. Partisipasi warga dalam proses demokrasi tidak hanya sebatas hak, tetapi juga tanggung jawab. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung pluralisme dan menerima berbagai pandangan untuk mewujudkan diskusi yang bermanfaat.

Ketiga, keadilan dan ketertiban harus dijunjung tinggi. Setiap pelanggaran hak demokrasi harus diatasi dengan tindakan yang adil dan proporsional. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang adil dan demokratis.

Keempat, perlunya pendidikan politik yang merata dan berkualitas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam konteks demokrasi. Ini akan menciptakan warga yang kritis dan berpartisipasi secara positif dalam proses demokrasi.

Saya mengingatkan pemerintah bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi yang meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada semangat demokrasi yang mendorong partisipasi dan inklusivitas.

Penegakan Hukum dan Konstitusi atas Pelanggaran Kode Etik MK dan Pelanggaran Etik KPU

Integritas lembaga-lembaga terkait, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah penentu utama dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, penegakan hukum dan konstitusi terhadap pelanggaran kode etik menjadi esensial dalam menjaga kredibilitas sistem demokrasi.

Saya menuntut penegakan hukum dan konstitusi atas pelanggaran kode etik MK dan pelanggaran etik KPU yang telah terjadi dalam Pemilu sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan kredibilitas dan integritas penyelenggara Pemilu. Atas fenomena yang ‘mendungukan’ alam pikir yang tidak rasional ini. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024 dengan seksama, melaporkan segala bentuk kecurangan dan pelanggaran kepada Bawaslu, menolak politik uang dan politik identitas dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: pertama, MK sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu harus tetap independen dan bebas dari tekanan politik. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan itikad baik, keadilan, dan transparansi untuk memastikan kepercayaan publik terhadap keputusan yang dihasilkan.

Kedua, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus mematuhi etika dan standar yang tinggi. Pelanggaran etik, seperti ketidaknetralan atau praktik-praktik yang merugikan pihak tertentu, harus ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan etika KPU harus dilakukan tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran, baik itu melibatkan penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, harus ditindak secara adil dan transparan untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Keempat, keterbukaan dan akuntabilitas harus dikedepankan dalam penegakan hukum. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses dan hasil penegakan hukum terkait pemilu agar dapat memastikan bahwa keadilan dilaksanakan.

Saya menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap independensi dan integritas lembaga-lembaga terkait. Penegakan hukum dan konstitusi harus diterapkan dengan tegas dan tidak pandang bulu untuk menjaga martabat demokrasi Indonesia.

Saya, sebagai warga negara yang mencintai Indonesia dan menghargai nilai-nilai demokrasi, berharap pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat ini. Pemilu 2024 harus menjadi contoh gemilang demokrasi yang dapat dijadikan teladan oleh bangsa-bangsa lain. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat, kita dapat menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi semangat demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Mari kita bersama-sama mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur, adil, dan bermartabat, demi terciptanya Indonesia yang demokratis dan sejahtera.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya