Urgensi Pendidikan Pancasila

Guru di Kota Batu
Urgensi Pendidikan Pancasila 28/04/2021 133 view Pendidikan Detik.com

Pancasila kembali viral setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan itu menjadi gaduh di masyarakat karena tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib.

Beberapa WA Group yang saya ikuti cukup ramai dalam menyikapi kasus ini, meskipun demikian bila dibandingkan dengan pembicaraan tentang pernikahan salah satu Youtuber di Indonesia jelas isu tentang Pancasila ini kalah jauh.

Ramainya pembicaraan tentang hilangya Pendidikan Pancasila pada standar nasional pendidikan hanya terbatas pada komunitas-komunitas tertentu saja. Dari sini saya jadi bertanya, sebenarnya Pancasila ini untuk apa dan siapa?

“Membumikan” Pancasila sebenarnya memberikan kesan jika Pancasila hari ini sangatlah “elitis”. Obrolan-obrolan Pancasila terkesan hanya terbatas pada kalangan-kalangan tertentu saja. Saya tidak pernah mendengar obrolan yang membahas tentang Pancasila di komunitas-komunitas “milenial” yang “nongkrong” di warung kopi, apalagi di kalangan pedagang pasar dan petani. Malahan yang saya dengar adalah “sambat” mereka tentang sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan bingung bayar hutang.

Pembicaraan di kalangan pendidik pun tidak seheboh ketika harus membicarakan salah satu artis yang “pamer” memiliki asisten rumah tangga sangat banyak atau hal lain seperti belum cairnya “tunjangan profesi guru”. Hanya beberapa guru yang bertanya pada saya, “Pendidikan Pancasila dihapus lagi ya?”, selebihnya sudah membicarakan hal yang lain.

Munculnya PP No 57 tahun 2021 tersebut harusnya dapat memberikan jawaban awal atas konsep profil pelajar Pancasila yang ada pada draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2023. Melihat draf tersebut sebenarnya Pendidikan Pancasila sudah seharusnya menjadi mata pelajaran khusus yang berdiri sendiri dan wajib pada seluruh jenjang pendidikan. Meskipun demikian konsep pendidikan Pancasila yang dibutuhkan adalah “aplikatif”, bukan “teoritis” seperti yang selama ini ada di dalam muatan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Konsep pendidikan Pancasila yang saya maksud bukan dengan menyodorkan siswa sebuah buku bacaan tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan dan fungsi Pancasila, dan muatan materi lain yang sifatnya teoritis. Pancasila yang di“teorikan” pada akhirnya hanya mencetak generasi yang pandai berteori tentang Pancasila, akan tetapi sulit untuk mengapilkasikan nilai-nilai itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Biarkan teori-teori tentang Pancasila tersebut “tetap” ada pada muatan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum Pendidikan Pancasila kedepan harus bisa menggambarkan karakter siswa pada “buku” pedoman khusus yang isinya tentang rekam keseharian siswa baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta dunia digital. Dalam buku “khusus” itu juga memuat evaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila oleh siswa, serta pembinaan-pembinaan yang sifatnya “periodik” oleh guru untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila pada individu siswa.

Model pendidikan Pancasila harus bisa bertransformasi dari yang bersifat “hafalan” butir-butir Pancasila seperti zaman orde baru, menjadi orientasi “sikap” yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi di era yang serba digital seperti saat ini, perlu model Pendidikan Pancasila yang bermakna, sehingga tidak lagi dianggap sebagai pelajaran “kuno” oleh para siswa. Terpenting pendidikan Pancasila di era digital seperti saat ini harus bisa menjadi “filtrasi” untuk mewujudkan “keadaban” baik digital maupun kenyataan dalam kehidupan para siswa.

Pendidikan Pancasila di era digital tidak cukup dengan membuat vlog atau berkampanye tentang Pancasila melalui kegiatan memasang foto dengan platform twibbonize. Lebih dari itu para siswa harus bisa bermedia sosial secara bijak dan membuat konten-konten postif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konkritnya, kritis lewat medsos sangat boleh, tetapi dengan tetap memperhatikan rambu-rambu “ilmiah”, sehingga tidak menjadi ujaran kebencian maupun hoaks.

Model pembelajaran pendidikan Pancasila yang saya sampaikan itu sebenarnya juga relevan dengan bagian ke dua dari asesmen nasional yakni survei karakter. Sesuai dengan yang disampaikan Mendikbud, jika survei karakter dirancang untuk mengukur capaian belajar secara sosial-emosional dengan tujuan mencetak pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebhinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pilar karakter itu kemudian disebut Mendikbud sebagai Profil Pelajar Pancasila.

Output dari Profil Pelajar Pancasila adalah muncul sosok-sosok pemimpin atau pejabat masa depan yang bisa menjadi teladan dan panutan rakyatnya. Kedepan harapnnya tidak lagi menyaksikan pejabat yang ketika berkunjung ke para nelayan bergaya dengan “memakai” jam tangan Rolex, ketika memberi bantuan sosial juga tidak ada “potongan-potongan” untuk menyewa jet pribadi, dan juga tidak ada lagi penyidik KPK yang memakai rompi tahanan KPK seperti yang baru saja terjadi saat ini.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya