Analisis Wacana Perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia : Penyubur atau Pengubur Ekonomi?

PT Freeport Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan dari Freeport Mc-Moran yang berasal dari Amerika. Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan, mulai dari praktik penambangan tembaga, emas, dan perak. Masuknya Freeport ke Indonesia bermula sejak disahkan UU No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal pada era Soeharto. Sejak saat itulah Freeport menandatangani kontrak bersama pemerintah Indonesia selama 30 tahun. Dari awal berdirinya hingga saat ini, PT Freeport Indonesia beroperasi di daerah Mimika, Papua, Indonesia.

Baru-baru ini, dunia perekonomian dihebohkan dengan isu perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal ini menimbulkan beberapa persepsi publik, melihat daftar kontroversi yang selama ini diciptakan sudah sangat banyak. Namun di lain sisi, penasehat senior Presiden Joko Widodo, Michael Manufandu, dalam liputan yang dilakukan oleh Antara mengklaim bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak dampak positif bagi bangsa. Mulai dari manfaat ekonomi dalam bentuk pajak, royalti, maupun dividen kepada pemerintah hingga lapangan kerja kepada 4.700 masyarakat asli Papua. Berkaca pada pandangan Manufandu, hal ini tentu menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi masyarakat Papua, meskipun perlu dipertanyakan bagaimana realita yang sebenarnya terjadi melihat deretan kontroversi yang ada.

Dalam menganailisis isu ini, penulis menggunakan beberapa perspektif untuk mendukung pembahasan dan opini. Perpspektif yang digunakan antara lain adalah ekonomi, politik, dan sosial. Menindaklanjuti pandangan dari perspektif ekonomi, maka perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dipastikan harus sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perpanjangan hingga 2061 ini dinilai penting sebab setelah 2041 cadangan mineral di Freeport Indonesia masih sangat ekonomis dan hal ini sangat dibutuhkan untuk transisi energi.

Selain itu, disadur dari situs industri kontan bahwa produksi bawah tanah di distrik mineral Grasberg Indonesia akan terus berjalan, sehingga harapannya setelah masa ramp up PT Freeport Indonesia dapat memproduksi 1,55 miliar pon tembaga, dan 1,6 juta ons emas.

Melihat urgensi di atas, penulis menilai perpanjangan kontrak Freeport Indonesia untuk beroperasi di Papua merupakan hal yang penting, salah satunya dikarenakan ketakutan atas tidak adanya yang dapat melanjutkan operasional di sana jika PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi.

Selain itu, saham PT Freeport Indonesia saat ini telah berhasil dikuasai oleh pemerintah Indonesia sejumlah 51%. Angka ini menunjukkan sebuah keuntungan bagi Indonesia. Hal ini terjadi setelah proses negosiasi yang cukup lama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia, PT INALUM, dan Rio Tinto. Negosiasi ini membuahkan beberapa kesepakatan yang juga ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tetaplah sebuah hasil bahwa kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51,23% yang semula hanya 9,63%.

Salah satu hasil kesepakatan yang juga disepakati dari hasil negosiasi tersebut adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akan mendapatkan sebesar 10% dari hasil pertambangan Freeport Indonesia.

Penulis menilai kesepakatan ini sangat menguntungkan Indonesia, hal ini juga menjadi alasan mengapa saat ini wacana mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia terus digaungkan. Melihat dahulu sekitar 51 tahun lamanya Indonesia hanya menjadi penonton dan tidak dapat merasakan manfaat dari Freeport Indonesia, namun kini justru mampu mendominasi kepemilikan saham, seolah menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah. Ini juga menjadi salah satu urgensi betapa sangat disayangkan jika Freeport Indonesia hanya beroperasi hingga 2041.

Kemudian dari perspektif politik, kita dapat menganalisis dari hubungan antara Indonesia dengan Amerika. Dalam konteks ini, Amerika berperan sebagai induk perusahaan dari Freeport, yaitu Freeport Mc-Moran. Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporan yang diterbitkan oleh CNBC mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Amerika semakin meningkat, bahkan surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika per tahun 2023 mencapai US$ 16 miliar. Hal ini bisa memperjelas pernyataan beliau selanjutnya yang menegaskan bahwa investasi Amerika di Indonesia saat ini sudah berada di nomor 4, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Melalui pernyataan tersebut, kita dapat melihat pemerintah Indonesia terus menggaungkan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia untuk tetap beroperasi hingga 2061 salah satunya adalah faktor kedekatan dan besarnya investasi Amerika di Indonesia. Hal ini tentu sebuah peluang bagi Indonesia, belum lagi saat ini 51% sahamnya sudah mampu dikuasai oleh pemerintah Indonesia.

Di atas, kita telah membahas dan menganalisis bagaimana dampak dari perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Melalui beberapa urgensi dan pertimbangan di atas, terdapat tendensi bahwa hal ini akan menjadi penyubur ekonomi, lantas bagaimana dari perspektif sosial ?.

Dalam beberapa tahun silam, PT Freeport Indonesia menuai banyak hujatan dari masyarakat setempat karena dianggap tidak menguntungkan masyarakat setempat sama sekali. Saat ini, isu mengenai hal kesejahteraan masyarakat setempat sudah semakin digaungkan, melihat keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah daerah setempat sudah semakin terbuka. Meskipun dalam praktiknya, dampak positif dari akuisisi 51% saham Indonesia di Freeport masih belum dapat dirasakan dengan sempurna oleh masyarakat Papua. Namun hal ini menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat Papua untuk menilai dan mengamati bagaimana kinerja perusahaan ini kedepannya, mengingat bahwa perusahaan ini juga menjadi salah satu pilar ekonomi terbesar di Papua. 51% Jumlah saham Indonesia dan 10% bagi pemerintah daerah akan sangat berdampak jika memang terealisasi dengan baik, oleh sebab itu harus adanya pengawasan dan pengevaluasian yang ketat oleh pemerintah terhadap kinerja dari PT Freeport Indonesia sehingga semuanya berjalan sebagaimana komitmen dari PT Freeport Indonesia dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, beberapa berita yang tersebar di internet semakin masif dalam menunjukkan kinerja PT Freeport Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Mereka mengakui bahwa tidak semua masyarakat Papua mampu menjadi karyawan di perusahaan tersebut, namun sebagai gantinya Badan Perluasan Kesempatan Kerja mengadakan sebuah kegiatan sosialisasi bagi masyarakat setempat di Papua untuk menyadari bahwa kehadiran Freeport di daerah tersebut bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga membuka peluang usaha. Hal ini tentu merupakan sebuah solusi yang coba dibawakan oleh pemerintah, sehingga melalui kegiatan seperti ini masyarakat dapat menciptakan sebuah usaha yang mampu berkolaborasi dengan PT Freeport Indonesia. Suatu perusahaan tentu mempunyai banyak hal yang dibutuhkan, dan hal itu salah satunya dapat disuplai oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis dari beberapa perspektif di atas, kita dapat menilai bahwa memang di satu sisi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sangat prospek dan akan menguntungkan Indonesia, terutama jika ditinjau dari perspektif ekonomi dan politik. Namun dalam prakteknya, perlu ditekankan bagaimana dampak yang dihasilkan kepada masyarakat setempat, sejauh ini memang sudah ada kontribusi yang diberikan, namun seharusnya dengan akuisisi saham dan komitmen PTFI di dalam IUPK, dampak positif yang diberikan kepada masyarakat harus lebih digencarkan, mengingat kontrak yang berlangsung juga masih beberapa puluh tahun kedepan.

Oleh sebab itu, perlu ditegaskan, jika memang hal ini menjadi penyubur ekonomi, sejauh apa ia akan terus subur?. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan manajemen resiko, mengingat hegemoni Amerika Serikat di beberapa negara lain. Untuk itu perlu diperhatikan agar eksistensi PTFI di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia, semata-mata untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa.

Penulis dapat mengatakan perpanjangan kontrak ini menjadi salah satu peluang suburnya ekonomi Indonesia berdasarkan pertimbangan di atas, namun memang ada beberapa hal yang terus perlu dikembangkan seiring berjalannya waktu, seperti peningkatan kontribusi bagi masyarakat sekitar, meminimalisir kerusakan lingkungan dengan CSR, hingga sistem keamanan negara kita. Hingga pada akhirnya dampak positif yang diberikan bisa semakin terasa, terutama bagi masyarakat setempat.