Kisruh Absennya ‘Agama’ dalam Draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia

Statistisi Muda di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Kisruh Absennya ‘Agama’ dalam Draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 12/03/2021 1406 view Pendidikan Tangkapan Layar

Desember 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis draf terbaru dokumen Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2020 – 2035. Dokumen ini masih belum final, masih dalam tahap sosialisasi ke berbagai pihak. Namun yang mengejutkan adalah hilangnya kata ‘agama’ di draf tersebut.

PJPI merupakan dokumen yang diusulkan Komisi X DPR RI untuk kemudian disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dan urgensi penyusunan PJPI ini adalah guna menjaga pendidikan Indonesia tetap pada berada jalur yang tepat karena zaman sedang bergerak cepat bahkan mengalami disrupsi di segala bidang. Melalui PJPI ini diharapkan menjadi panduan arah penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang menjamin rencana aksi pendidikan selaras dengan konstitusi.

Draf PJPI ini berisi 75 halaman dan terdiri dari tiga bagian : tren global dan masa depan pembelajaran, gambaran pendidikan Indonesia dan tantangannya, dan barulah bagian Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) yang berisi perumusan strategi dan target 15 tahun ke depan.

Pada bagian PJPI, munculnya kekisruhan dimulai pada visi pendidikan Indonesia 2035 yang berbunyi “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”.

Dalam visi tersebut, kata “agama” tidak termaktub. Justru budaya masuk sebagai acuan nilai mendampingi Pancasila. Padahal pada pasal 31 UUD 1945 jelas menegaskan : Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Lalu disambung Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selain tidak sejalan dengan UUD 1945, visi pendidikan Indonesia yang tercantum di draf tersebut juga melenceng dari prinsip pendidikan nasional yang tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III pasal 4 poin 1 yaitu : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Ketiadaan kata agama juga disinyalir mengancam keberadaan pendidikan agama. Sebab selain di visi pendidikan Indonesia yang menjadi awal kekisruhan, kata agama juga tidak ditemukan di seantero draf PJPI yang saat ini beredar.

Kemendikbud melalui Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Humas, Hendarman berdalih bahwa Kemendikbud tidak pernah berencana menghilangkan pelajaran agama. Agama direfleksikan pada profil Pelajar Pancasila, yakni “ Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia”.

Hal inilah yang akhirnya mengundang reaksi dari berbagai pihak. Kritik dan penolakan datang dari berbagai pihak seperti Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI), Muhammadiyah, NU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Mata-kin) dan elemen bangsa lainnya.

Dikutip dari Republika (9/3), Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebutkan bahwa kata agama harus ada dalam PJPI dan tidak bisa diganti dengan akhlak mulia. Haedar mengusulkan bila merujuk pada UUD 1945 dan UU Sisdiknas 2003 bahwa visi pendidikan Indonesia 2035 mestinya berbunyi “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, unggul, terus berkembang dan sejahtera dengan menumbuhkan nilai-nilai agama, Pancasila dan budaya Indonesia”.

Selaras dengan PP Muhammadiyah, Ketua Kehormatan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Mata-kin) Uung Sendana juga menyarankan agar kata ‘akhlak’ diperbaiki menjadi ‘pendidikan agama’ dengan penekanan pada akhlak mulia atau budi pekerti luhur. Karena akhlak mulia atau budi pekerti luhur pun berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan dalam agama.

Pada prinsipnya penolakan itu didasari ketidaksetujuan dengan peniadaan kata agama dalam PJPI yang dinilai telah keluar jalur dan merupakan bentuk tindakan yang inkonstitusional atau melawan konstitusi.

Urgensi hadirnya kata agama pada dokumen PJPI diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini bahwa pendidikan kita menurut konstitusi mementingkan karakter keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai pondasi kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga benar-benar memadukan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Jadi peran agama sangat penting, jangan sampai dihilangkan sehingga pendidikan menjadi sekularistik.

Dilansir dari Republika (10/3), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melalui Juru Bicara wapres, Masduki Baidlowi meminta kata agama dimasukkan dalam dokumen PJPI. Wapres tak menginginkan PJPI terkesan sekuler, sehingga muncul dugaan negatif terhadap pemerintah. Contohnya dari perwakilan Muhammadiyah Sumatera Barat, Shofwan Karim menduga pembentukan draf PJPI ini tak terlepas dari kebijakan-kebijakan Kemendikbud di era Menteri Nadiem Makarim. Salah satunya terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang melarang pewajiban dan pelarangan atribut keagamaan pada seragam sekolah. SKB tersebut juga memicu banyak kritik dari ormas Islam serta MUI. Kedua polemik itu, baik SKB maupun PJPI, ia nilai senapas dalam semangat sekularisasi pendidikan. Oleh sebab itu, diharapkan Kemendikbud dapat segera merevisi draf PJPI.

Setidaknya tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Rabu (10/3) sedikit melegakan. Melalui akun instagramnya @nadiemmakarim, Mendikbud mengapresiasi setinggi-tingginya atas masukan dan atensi berbagai kalangan bahwa kata ‘agama’ perlu ditulis secara eksplisit untuk memperkuat tujuan Peta Jalan tersebut. Mendikbud memastikan bahwa kata ini akan termuat pada revisi Peta Jalan Pendidikan selanjutnya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya