Perkara Membunuh Begal dan Pembelaan Darurat

Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya
Perkara Membunuh Begal dan Pembelaan Darurat 18/04/2022 113 view Hukum pxhere.com

Kriminalisasi atas pembelaan diri yang berakibat meninggalnya seseorang kali ini kembali terjadi. AS, seorang pria asal NTB ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian karena membunuh dua pelaku begal yang hendak merampas motornya secara paksa. "Korban begal dikenakan Pasal 338 KUHP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun Pasal 351 KUHP ayat (3) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang," begitu keteraangan Wakil Kepala Polres Lombok Tengah Kompol I Ketut Tamiana dalam konferensi pers di Lombok Tengah, Selasa (12/4)

Kasus ini bermula saat AS tiba-tiba dihadang oleh empat orang dengan menggunakan dua motor, lalu dua orang dengan satu motor warna hitam mendekati AS kemudian dua orang itu memaksa AS untuk menyerahkan motornya sementara dua orang lain memperhatikan dari belakang dan berjaga-jaga atau memantau aksi yang dilakukan oleh dua kawannya di depan. Karena alot akhirnya salah satu pembegal menebas tangan AS, lalu di situ terjadi pembelaan diri oleh si korban percobaan pembegalan ini. Satu lawan empat, akhirnya empat orang bisa diatasi oleh AS dengan mengakibatkan dua orang pembegal tersebut meninggal semetara dua yang lain melarikan diri melihat dua orang kawannya tersungkur.

AS ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, walaupun pada akhirnya mendapat surat penangguhan dan dia dibebaskan sementara dari penjara. Perhari tulisan ini dibuat, kepolisian telah menghentikan kasus ini. Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Djoko Purwanto menegaskan pihaknya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait perkara AS korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka karena melawan pelaku hingga tewas. Namun begitu, langkah awal kepolisian dalam menangani kasus AS ini saya rasa sudah offside dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

Sekarang mari kita cermati satu persatu. Pada prinsip sederhananya seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan dua hal, yaitu pertama adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana; dan kedua, pelaku bersalah atas perbuatan pidana tersebut. Rumus ringkasnya adalah perbuatan pidana + kesalahan pelaku = hukuman pidana.

Pada saat pembuktian perbuatan pidana serta kesalahan pelaku tersebut terdapat keadaan maupun peristiwa tertentu yang dapat menghapus ketentuan atau menihilkan setiap persyaratan tersebut. Jika memang keadaan maupun peristiwa tersebut ada, benar-benar terjadi, dan dapat dibuktikan, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Konsep pembelaan diri juga berhubungan dengan alasan penghapusan pidana.

Pembelaan diri dapat dikategorikan keadaan atau peristiwa yang dapat menghapus pidana. Dalam kasus AS kesalahan pelaku dalam hal pembelaan dapat digunakan atau dalam bahasa hukum ini disebut sebagai “alasan pemaaf” terdapat pada pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” Jika memang dirasa membunuh pembegal yang membegal dirinya seperti yang terjadi pada AS adalah suatu tindakan yang melampaui batas (noodweer exces), maka kesalahan tersebut dapat dihapuskan menurut ketentuan ini. Lebih kongkritnya lagi, kesalahan AS atas hal ini yang dimaafkan, bukan merupakan perbuatannya yang dibenarkan karena sebenarnya penusukan yang dilakukan AS kepada dua pelaku begal tersebut tanpa lebih dulu memiliki niat jahat untuk menganiaya apalagi membunuh.

Lalu dalam hal penetapan AS sebagai tersangka dengan dikenakan Pasal 338 KUHP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun Pasal 351 KUHP ayat (3) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang. Sebenarnya dalam hal ini mengacu pada pasal 9 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 bahwa penyelidikan bisa dihentikan setelah ada gelar perkara berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, dalam hal ini AS bisa disebut sebagai merupakan “bukan tindak pidana” dalam putusan gelar perkara tersebut mengacu pada penjelasan sebelumnya. Atau bahkan dalam tahap penyidikan pun jika mengacu pada pasal 10 jo. Pasal 32 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tersebut maka dapat dihentikan terdapat kata penghentian penyidikan. Dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tersebut juga terdapat pasal 30 yang berbunyi “Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.” Maka sebenarnya sudah jelas, penetapan status tersangka kepada AS bisa dicegah sesuai ketentuan perundang-undangan ini.

Aparat penegak hukum harusnya bisa menerapakan asas proporsionalitas-subsidiaritas dalam kasus pembelaan seperti yang dialami AS, jadi bukan hanya berdasarkann unsur pasal yang didakwakan saja melainkan juga pembuktiannya juga musti berdasarkan asas, hal ini dapat menjaga objektivitas serta independensi hukum. Aparat penegak hukum mustinya bisa bertindak lebih cermat pada kasus-kasus pembelaan seperti ini demi mencegah perspektif sempit masyarakat atas hukum itu sendiri.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya