Partai Demokrat dan Ambisi Kekuasaan

Mahasiswa
Partai Demokrat dan Ambisi Kekuasaan 24/03/2021 56 view Politik suaramerdekasolo.com

Perpolitikan Indonesia belakangan ini masih saja didominasi oleh berita seputar ribut dan polemik antara elite yang terjadi dalam Partai Demokrat. Melihat itu, analis politik, Boni Hargens, dalam opininya yang berjudul Melampaui Demokrat melontarkan beberapa pertanyaan. Apa untungnya mendiskusikan Partai Demokrat? Bukankah publik sudah muak dengan konflik elite yang sering terjadi di saat rakyat lelah bertarung dengan nasibnya? Apa pelajaran (lesson learned) yang bisa kita petik dari kisruh ini? (KOMPAS, Selasa, 16 Maret 2021).

Tanpa menyangkal pertanyaan-pertanyaan Boni di atas, saya melihat bahwa polemik seputar Partai Demokrat yang terjadi belakangan ini memberikan pelajaran penting bagi segenap rakyat Indonesia. Polemik ini setidaknya membuka mata dan hati rakyat dalam melihat watak para elite politik di negeri ini yang sesungguhnya.

Melalui polemik ini, rakyat sejatinya mengerti bahwa yang menjadi prioritas “beberapa” elite politik saat ini adalah bagaimana caranya agar bisa menggenggam kekuasaan. Para elite politik ini tidak memikirkan nasib rakyat yang masih menjerit karena pandemi yang tak kunjung berakhir. Namun, di tengah jeritan rakyat seperti ini, para elite malah mempertontonkan sikap mereka yang rakus, egois dan haus kekuasaan. Otak mereka hanya diisi dengan ambisi dan nafsu untuk berkuasa, alih-alih bagaimana menyelamatkan nasib rakyat.

Dalam ulasan ini saya ingin menunjukkan bahwa akar dari polemik yang terjadi dalam Partai Demokrat yang belakangan ini ramai didiskusikan adalah “Ambisi para elite untuk berkuasa.” Saya tidak memihak elite manapun dalam polemik ini. Yang menjadi persoalan bagi saya adalah ambisi, hasrat dan nafsu dari para elite ini untuk menggenggam kekuasaan itu.

Kekuasaan

Walter Robert Nord menjelaskan kekuasaan sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda dengan tujuan yang lainnya. Sedangkan Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri sekalipun mendapat perlawanan dari orang lain (KOMPAS.com, 2021).

Menggali pengertian dari dua ahli di atas kiranya mengindikasikan bahwa untuk mencapai kekuasaan itu, seseorang bisa melakukan apa saja. Daya dan hasrat untuk berkuasa bisa saja membawa seseorang pada sikap yang destruktif. Ia bisa melakukan apa saja untuk mencapai kekuasaan itu.

Kekuasaan bahkan dapat merubah watak seseorang. Orang baik menjadi orang jahat. Orang waras berubah menjadi sinting. Basis utamanya adalah karena ingin menggenggam kekuasaan. Sebagaimana yang dikatakan Sivianus M. Mongko yang mengutip Donny Gahral Adian, bahwa kekuasaan bisa membuat orang mengalami kehilangan perasaan, emotional objektif sebagai roh untuk mengabdi (Silvianus M. Mongko, 2016).

Kekuasaan itu sebenarnya bersumber dari kepercayaan. Mendapatkan kekuasaan seperti kata Silvi Mongko adalah tidak semudah mendapatkan ‘gorengan’ di pinggir jalan atau di emperan toko. Kekuasaan datang karena kepercayaan publik (Silvianus M. Mongko, 2016). Dengan itu, kekuasaan selayaknya diberikan kepada orang yang layak secara publik untuk mengemban kepercayaan itu.

Partai Demokrat dan Ribut Soal Kekuasaan

Mandat kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan itu kemudian menjadi sumber keributan dan polemik di antara elit politik hari-hari ini. Hal ini bisa kita lihat dalam polemik para elite yang terjadi dalam Partai Demokrat baru-baru ini.

Seorang Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dituduh mengkudeta Partai Demokrat dari genggaman Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tuduhan ini semakin jelas ketika KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Serdang, Sumatera Utara (5/3/2021) memilih Moeldoko menjadi Ketua Umum baru partai itu menggantikan AHY (KOMPAS, Sabtu, 6 Maret 2020).

Demokrat di bawah pimpinan AHY mengutuk keras pelaksanaan KLB, khususnya keputusan yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih Partai Demokrat. AHY menganggap KLB tersebut tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Maka, AHY meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak membiarkan KLB yang melibatkan Moeldoko itu. Moeldoko dinilai AHY hanya sebagai sosok pemecah belah Partai Demokrat (KOMPAS, Sabtu, 6 Maret 2021).

Sebenarnya, kudeta di Indonesia bukan cerita baru. Indonesia pernah mengalami itu sebelumnya. Seperti yang dikatakan Boni Hargens bahwa peristiwa semacam ini adalah problem yang lumrah dalam organisasi politik di mana pun di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri hal serupa pernah terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gus Dur (Abdurrahman Wahid) “digusur” dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ia bangun sendiri. Parahnya, Pemerintah ketika itu hanya diam dan malah tidak berbuat apa-apa (KOMPAS, Selasa, 16 Maret 2021).

Fakta yang ingin disampaikan dari polemik yang terjadi dalam Partai Demokrat baru-baru ini adalah hasrat dan ambisi para elite untuk berkuasa. Ribut yang terjadi adalah ribut soal siapa yang harus berkuasa. Karena hasrat untuk berkuasa para elite tersebut (Moeldoko dan AHY), mereka kerap berupaya melakukan segala cara untuk menggenggam kekuasaan itu. Moeldoko berusaha mengkudeta AHY dengan intensi agar meraih kekuasaan. AHY mengecam perbuatan Moeldoko karena didasari rasa takut dan panik. AHY cemas jika saja posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat akan renggut oleh orang lain (Moeldoko).

Tanpa adanya keinginan untuk berkuasa, tentu saja Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang terjadi di Deli Serdang Sumatera Utara tidak akan ada. Hal yang sama pun terjadi pada Agus Harimurti Yudhoyono. Seandainya Agus tidak punya ambisi untuk tetap berkuasa, ia tentu tidak mempersoalkan perihal KLB yang melibatkan Moeldoko. Namun, nyatanya Agus mempersoalkan itu. Maka, fakta yang ingin dipertonton dalam kisruh Partai Demokrat ini adalah ambisi Agus dan Moeldoko untuk menggenggam kekuasaan.

Partai Demokrat adalah sebuah partai yang besar, tua, dan bukan abal-abal. Partai ini sudah eksis sejak 2001 dan sah menjadi Partai Politik di Indonesia pada 2003. Namun, hari-hari ini, Partai Demokrat menjadi tema diskusi yang paling heboh di ruang publik. Diskusi publik bukan lagi soal besar, tua, atau hebatnya Partai Demokrat, melainkan seputar keburukan dan kehancuran partai itu. Polemik yang terjadi dalam Partai Demokrat tentunya diakibatkan ulah elite partai sendiri maupun yang bukan anggota partai.

Dugaan saya, polemik yang terjadi dalam Partai Demokrat bisa saja membuat publik pesimistis dan skeptis mengenai masa depan partai tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Boni Hargens bahwa jika partai terus sibuk dengan elitis, bisa dipastikan partai bakal absen dari agenda pencerdasan ruang publik dan tentunya peluangnya besar untuk ditinggalkan pemilih (KOMPAS, Selasa, 16 Maret 2021).

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya