Menimbang Pandangan Imam Mazhab Soal Keadilan Seksual

Pegiat Literasi Pesantren di Corner Institute Semarang
Menimbang Pandangan Imam Mazhab Soal Keadilan Seksual 24/08/2021 61 view Agama Mubadalah.id

Pandangan para imam mazhab tentang relasi seksual laki-laki dan perempuan dalam konsep pernikahan sangat beragam. Sebagian besar masih menganggap perempuan di bawah kuasa laki-laki. Tentu saja pandangan-pandangan dari para imam itu adalah hasil ijtihad yang sifatnya dhanny (perasangka). Artinya, dapat dibenarkan atau tidak itu tergantung pada sosio kultural masyarakatnya.

Ada beberapa ayat dalam al-Quran yang menempatkan perempuan sebagai mitra laki-laki dalam relasi seksual. Sederhananya, Islam juga memberikan hak kenikmatan seksual kepada perempuan sebagaimana yang dinikmati oleh laki-laki. Satu ayat yang mewakili ayat-ayat lain dalam al-Quran ada dalam Surat al-Baqarah:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن
“Mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (istri),” (QS.al-Baqarah[2]:187).

Penggalan ayat ini kurang lebihnya menjelaskan soal kesalingan harmonisasi dalam berhubungan seksual. Dalam arti lain ayat ini memberikan perhatian terhadap pasangan suami istri untuk menikmati hubungan seksual dengan seksama. Apabila selama ini perempuan (istri) dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki (suami), berarti ayat ini hadir sebagai pelindung dan pembelaan terhadap perempuan. Karena pada dasarnya kedudukan suami dan istri adalah sama, tidak ada yang lebih utama.

Mencermati ayat al-Qur’an di atas membutuhkan kemampuan bahasa sastra untuk memahami arti kalimatnya, atau istilahnya ilmu Balaghah. Bahasa yang digunakan al-Qur’an adalah bahasa “perumpamaan” alias majazi antara “libas” atau pakaian dengan makna hakiki “tubuh” beruntungnya kita memiliki ulama ahli tafsir dan ahli lughat sebagai perantara untuk memahami ayat tersebut.

Kembali ke pembahasan awal, meskipun al-Quran sudah menjelaskan dengan bahasa yang indah, tetapi ada kesepakatan mayoritas ulama empat mazhab yang mendfinisikan nikah sebagai akad yang memberikan pemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan.

Dalam kitab al-Fiqh Ala Madzhahib al-Arba’ah Juz empat, Imam Abdurahman al-Jaziri mengatan: “Ada kesepakatan di antara para imam madzhab bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki. Pendapat ini memiliki implikasi yang sangat serius terhadap hak seksual perempuan (istri) sehingga berdampak pada kesehatan reproduksinya.

Imam Abdurrahman al-Jaziri merangkum beberapa pandangan empat mazhab dalam menyikapi hal ini. Pertama Mazhab Syafi’i, aliran terbesar yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia berpendapat, bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut seksual, karena hak ini milik laki-laki artinya hak seksual perempuan menjadi kewajiban atas laki-laki.

Pandangan kedua menurut Mazhab Hanafi memiliki kemiripan dengan Madzhab syafi’i yaitu setuju bahwa hak kenikmatan perempuan adalah milik laki-laki, bukan milik perempuan. Oleh karena itu, laki-laki boleh memaksa perempuan untuk melayani kebutuhan hasrat seksualnya namun tidak sebaliknya.

Mazhab Maliki pun menyatakan hal yang sama, bahwa sasaran utama dalam pernikahan adalah pemanfaatan tubuh perempuan dan bukan tubuh laki-laki. Namun, tidak sepenuhnya sejalan dengan dua pandangan mazhab di atas. Mazhab Maliki mewajibkan suami untuk melayani hasrat seksual istri apabila penolaknya dapat menyebabkan bahaya yang luar biasa bagi perempuan (istri) atau menimbulkan penderitaan.

Begitulah bunyi teks-teks dalam kitab klasik yang menjelaskan pendapat para imam mazhab. Pandangan-pandangan tersebut sangat jelas memperlihatkan laki-laki adalah superior atas perempuan. Sederhananya laki-laki sangat berkuasa dan pengendali atas perempuan dalam aktifitas seksualnya.

Pandangan ini, dengan begitu dapat mengabaikan perspektif keadilan dalam hak-hak seksual dan mengabaikan kesehatan reproduksi perempuan. Maksudnya, keadilan seksual dan kesehatan reproduksi perempuan tidak muncul dalam perspektif hukum fikih.

Berangkat dari rumusan pemahaman fikih di atas tadi, maka dapat disimpulkan ulama ahli fikih berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh perempuan (istri) kapan dan di mana saja suami menginginkanya bahkan ada sanksi bagi istri apabila tidak memenuhinya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual (hubungan intim), maka istri tidak boleh menolaknya. Penolakan atas hal ini dapat dipandang sebagai pembangkangan atau istilahnya disebut nusyuz.

Terbesit dalam pikiran saya, untuk kembali melihat sejarah kota Makkah sebelum Islam hadir. Keadaan masyarakat yang masih jahiliah belum ada hukum menghormati perempuan. Dulu kedudukan perempuan jelas di bawah kuasa laki-laki. Mereka (perempuan) tidak memiliki hak kuasa atas tubuhnya sendiri dalam urusan reproduksi yang seringkali menjadi beban terbesar bagi perempuan waktu itu. 

Mereka tidak memiliki hak untuk memutuskan kapan dan di mana mereka ingin mencurahkan hasrat seksualnya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, mereka menjadi pemuas nafsu para laki-laki. Dari sini kita dapat menyimpulkan bagaimana kondisi kesehatan reproduksi dan mental psikologis perempuan masa jahiliah. Atas nama kebudayaan Makkah dahulu, perempuan hanya menjadi barang pemuas nafsu laki-laki dan tidak sebaliknya, bahkan dari awal kehidupanya mereka menjadi beban untuk dirinya sendiri.

Ulama feminis asal Cirebon, Dr. KH Husein Muhammad, Lc. dalam bukunya Islam Agama Ramah Perempuan (2020) menjelaskan kedatangan Islam adalah langkah terang bagi kaum perempuan. Islam menghapuskan penindasan atas hak kenikmatan seksual. Hematnya perempuan Arab tidak lagi menjadi budak terutama budak pemuas nafsu laki-laki lagi. Kehadirannya menyelamatkan dan membebaskan perempuan dari siksaan tersebut. Terdapat ayat yang memberikan hak-hak yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam surat al-Baqarah:

ولهن مثل الدي عليهن بالمعروف وللرجل عليهن درجة والله عزيز حكيم

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Swt. Mahaperkasa lagi Mahabijaksana,” (QS. Al-Baqarah[2]:228)

Sudah sangat jelas makna dari kutipan ayat di atas. Para mufasir menafsirkan ada keseimbangan dalam hak relasi seksual bagi perempuan dan laki-laki. Islam merupakan agama ramah perempuan. Ia memberikan hak untuk perempuan sebagaimana hak kenikmatan bagi laki-laki.

Berangkat dari pandangan ini, Buya Husein (panggilan akrab KH Husein Muhammad) berpendapat bahwa kejadian dalam pandangan para imam mazhab adalah bentuk nyata dari wacana patriarki dalam fikih. Karena penguasaan dan pengendalian atas tubuh perempuan adalah laki-laki. Pandangan ini dinilai mengabaikan konsep keadilan dalam hak-hak seksual laki-laki dan perempuan. Sederhananya, keadilan seksual tidak muncul dalam hukum fikih.

Selain itu Buya Husein memberikan pandangan jalan tengah dalam menyikapi persoalan ini. Ia mengapresiasi pandangan sebagian ulama dan bermazhab Syafi’i meskipun tidak populer dan tidak kuat (ghairu marjuh). Sebagian ulama ini memiliki pandangan bahwa akad nikah adalah ikatan yang memiliki kebolehan (ibahah) kenikmatan seksual atas laki-laki dan perempuan.

Bagi mereka akad nikah adalah akad kebolehan/pilihan (ibahah) bukan akad kepemilikan (tamlik) sehingga dampak hukumnya akan berbeda. Rumusan ini sangat menarik sekali karena membawa implikasi hukum yang berkebalikan dengan yang pertama. Menurut definisi ini perempuan (istri) berhak menuntut hak pelayanan seks dari suaminya, begitupun sebaliknya. Porsi kenikmatan seksual dalam definisi ini terbilang adil karena hak pemanfaatan kenikmatan menjadi hak bersama. Wallahu a’lam

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya