Menilik Program Kartu Pra Kerja yang Diluncurkan Di Tengah Wabah Corona

Dosen, Penulis, Peneliti dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNAND
Menilik Program Kartu Pra Kerja yang Diluncurkan Di Tengah Wabah Corona 19/04/2020 977 view Opini Mingguan pixabay.com

Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang pertama sudah ditutup Kamis (16/4/2020) lalu. Dan Pengumuman hasil seleksi Kartu Pra Kerja 2020 batch atau gelombang 1 mulai dirilis pada Jumat (17/4/2020) hingga Senin (20/4/2020). Setiap minggunya, mulai 11 April 2020 sampai minggu keempat November 2020, akan dibuka kuota untuk sekitar 164.000 peserta. Pelaksanaan pendaftaran dapat dilaksanakan setiap saat, dalam 24 jam selama tujuh hari dalam seminggu. Adapun Kartu Pra Kerja 2020 terbuka untuk mereka yang sudah bekerja dan berwirausaha serta karyawan yang diputus PHK dari tempat kerjanya.

Kebijakan mengenai Kartu Pra Kerja ini yakni memberikan bantuan pelatihan vokasi kepada pencari kerja yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK), baik dari kementerian maupun pihak swasta. Mereka lulusan baru atau fresh graduate, pekerja buruh aktif, dan para korban PHK. Di balik itu, ada harapan melahirkan pencari kerja siap pakai. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling, untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri.

Untuk melakukan pelatihan peserta Kartu Pra Kerja, pemerintah memutuskan untuk bermitra dengan 8 platform. Yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker. Sedangkan anggaran Kartu Pra Kerja senilai 20 triliun yang diluncurkan oleh pemerintah diperuntukkan untuk membayar insentif. Sedangkan pelatihan yang disiapkan pemerintah pun beragam, mulai dari teknologi informasi, bahasa, kuliner, fotografi, terapis perawatan, menjahit, petugas keamanan, keamanan dan keselamatan kerja, ternak ikan konsumsi, hidroponik, kewirausahaan, pengemudi truk hingga pelatihan lainnya sesuai kebutuhan pasar.

Di samping itu, program ini bertujuan agar pemegang Kartu Pra Kerja sudah dalam keadaan siap diterjunkan pada lapangan kerja, secara periodik dan mereka akan mengisi survei pekerjaan yang tujuannya ialah untuk memperoleh data apakah sudah memperoleh kerja atau belum. Program Kartu Pra Kerja sendiri dibuat dengan harapan memberi keterampilan berbeda atau kemampuan baru agar bisa menjajaki pekerjaan lain atau jadi wirausaha mandiri.

Saat ini, pengumuman lolos gelombang satu peserta yang mendaftar pogram Kartu Pra Kerja telah diumumkan, dan akan diluncurkan program kedua. Namun terjadi pro kontra terhadap program pemerintah mengenai Kartu Pra Kerja.

Polemik muncul dikarenakan dana intensif yang diberikan kepada pemegang Kartu Pra Kerja ini terbilang besar. Ditambah dengan angka pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan mencapai sekitar tujuh juta orang di negara Indonesia. Sementara angkatan kerja setiap tahun mencapai 2,8 juta orang. Dari angka pengganguran itu, 52 persen di antaranya berusia 18-24 tahun. Sedangkan angkatan kerja, 88 persen di antaranya berada di wilayah perkotaan. Sebanyak 65 persen pengangguran adalah berpendidikan SMA dan sederajat dan 28 persen diploma.

Selain itu, program ini juga menuai protes dikarenakan berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan dan kesiapan pemerintah menggaji para pengangguran. Meskipun ada kategori yang sudah ditetapkan, namun tidak mudah menyeleksi siapa-siapa saja yang benar-benar dikategorikan sebagai pemegang Kartu Pra Kerja. Juga berkaitan dengan ketepatgunaan pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran.

Berkaitan dengan anggaran yang akan dikucurkan pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja ini sangat penting diperbincangkan agar anggaran yang digunakan untuk program ini tidak menjadi boomerang bagi pemerintah dan tidak menjadi program yang sia-sia dan menghabiskan kas negara. Sehingga dibutuhkan analisis yang kuat apakah program Kartu Pra Kerja ini tepat sasaran dan dianggap penting bagi masyarakat Indonesia atau tidak.

Di samping itu diperlukan regulasi yang jelas dalam menjalankan program kartu Pra Kerja ini agar carut marut dalam pelaksanaan teknis di kemudian hari tidak terjadi. Regulasi yang dimaksud adalah undang-undang hingga petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari program Kartu Pra Kerja ini. Karena jika program Kartu Pra Kerja ini tidak dilandasi dengan pijakan yang kuat maka hal buruk di kemudian hari bisa saja terjadi. Termasuk di dalamnya adalah pemerintah yang bisa saja kehabisan anggaran dalam menjalankan program Kartu Pra Kerja ini. Dalam kondisi demikian konflik bisa saja terjadi.

Di sisi lain, Program Kartu Pra Kerja ini dianggap tidak tepat diluncurkan di saat negeri ini sedang terkena musibah pandemi virus corona. Dimana penanganan terhadap penyebaran virus corona di Indonesia masih dianggap lamban oleh banyak pihak. Belum lagi berkaitan dengan anggaran untuk mengatasi pandemi virus corona di negeri ini. Misalnya anggaran untuk ketersediaan peralatan medis yang masih sangat terbatas. Akibat keterbatasan anggaran oleh pemerintah terhadap penanganan penyebaran penyakit menular Covid-19, sampai hari ini kita melihat dampak yang sangat buruk misalnya banyaknya angka kematian akibat penularan virus corona di Indonesia, hingga kematian tenaga medis akibat tertular virus corona dari pasien terinfeksi yang mereka tangani.

Kematian tenaga medis tersebut banyak diantaranya disebabkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga medis mereka tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri yang memadai. Hal ini dikarenakan anggaran yang terbatas untuk membeli Alat Pelindung Diri ditambah dengan harganya yang relatif tinggi sejak banyaknya permintaan akibat pandemi Covid-19. Sehingga di saat bencana terjadi seperti hari ini pemerintah harusnya lebih mendahulukan apa yang masyarakat butuhkan.

Di samping itu di tengah pandemi seperti hari ini, pemerintah harusnya membuat program baru untuk mengurangi dampak virus corona terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga fokus pemerintah hari ini mestinya melaksanakan program baru yang sesuai dengan kondisi Indonesia hari ini di tengah wabah yang mematikan, dari pada memaksakan program yang ada tapi tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi hari ini.

Pemaksaan program hanya akan membuang uang dan tidak tepat sasaran. Diantara kebutuhan masyarakat di saat kondisi krisis seperti hari ini adalah menangani krisis agar segera berlalu. Karena krisis yang terjadi hari ini adalah kepanikan yang terjadi secara global dengan ancaman kematian bagi sebuah bangsa. Sehingga apabila pemerintah abai maka bangsa ini harus bersiap kehilangan banyak penduduknya yang disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi banyak manusia.

 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya