Memutus Lingkaran Setan Penyakit Birokrasi dan Korupsi

Pegiat FKMJ (Forum Kolumnis Muda Jogja)
Memutus Lingkaran Setan Penyakit Birokrasi dan Korupsi 19/07/2020 613 view Opini Mingguan m.jpnn.com/

Wajah birokrasi dan aparat penegak hukum kembali tertampar. Pangkal masalah adalah rendahnya integritas aparat birokrasi. Kasus terakhir sangat memalukan dan sulit dicerna oleh nalar kewarasan. Bagaimana tidak, seorang buron korupsi kelas kakap justru mendapatkan fasilitas legal oleh aparat yang mestinya sebagai sang pemburu.

Adalah Djoko Tjandra buronan kasus korupsi Bank Bali selama bertahun-tahun, secara cepat dan mulus bisa membuat E-KTP, paspor, surat perjalanan, dan mengajukan PK sendiri. Sejumlah instansi yang oknumnya terlibat antara lain Pemprov DKI Jakarta, Ditjen Imigrasi, Ditjen Dukcapil, PN Jaksel, dan Kepolisian.

Apresiasi layak diberikan kepada semua pihak terkait yang segera memproses dan menjatuhkan sanksi kepada oknum aparatnya. Namun hal itu tentu tidak cukup karena berpeluang muncul kembali di lain waktu. Penyakit birokrasi yang sudah kronis ini membutuhkan akselerasi reformasi. Upaya ini juga menjadi jalan bagi pemutusan lingkaran setan tindak korupsi.

Diagnosis Penyakit Kronis

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui peraturan perundangan. Reformasi birokrasi terjadi perubahan paradigma dari UU Nomor 5 tahun 1974 yang menggunakan the structural efficensy model menuju UU Nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 yang menggunakan the local democracy model (Tim Fisipol Unwar, 2006).

Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Implementasi PP tersebut diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Hingga kini baru 13 kementerian/lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI). Peningkatan koordinasi serta penajaman dan pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi juga telah ditempuh. Hal ini ditempuh melalui langkah-langkah kebijakan, antara lain penerbitan Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).

Reformasi birokrasi selama ini tidaklah berjalan mulus sebagaimana dibayangkan. Laporan Hasil penelitian PSKK UGM di 3 provinsi juga menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi dalam pelayanan publik masih amat buruk disebabkan oleh kuatnya pengaruh paternalisme (Dwiyanto, 2003). Kajian Political And Economic Risk Consultancy (2001) di 14 negara juga menyatakan adanya indikasi kinerja birokrasi di Indonesia yang makin buruk dan korup.

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2019 sebesar 40 (TI, 2020). Indonesia menempati urutan 85 dari 180 negara yang diukur. Sedangkan ICW (2020) memeringkatkan 10 lembaga yang paling banyak memiliki kasus korupsi. Antara lain pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah kota, kementerian, BUMN, pemerintah provinsi, badan/lembaga negara, DPRD, BUMD dan penegak hukum.

Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah mengakibatkan praktik korupsi dan suap masih tinggi di lembaga-lembaga publik. Layanan birokrasi masih ternodai karena praktek pungutan liar (pungli). GCB (2013) menyebutkan 1 dari 3 orang yang berinteraksi dengan penyedia layanan publik di Indonesia masih melakukan praktek suap dengan berbagai alasan.

Pungutan liar (pungli) menjadi penyakit layanan bikrorasi dan masuk dalam lingkaran setan korupsi. Pemerintah sejak 2016 sebenarnya telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan menjalankan Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan (OPP). Namun kiprahnya timbul tenggelam dan kini kurang terdengar lagi gaungnya.

Pemberantasan pungli memiliki tantangan sepadan dengan pemberantasan korupsi. Permasalahan di lapangan sudah kompleks, turun temurun, dan rapi. Apapun itu pungli menjadi ganjalan penciptaan kepastian hukum di Indonesia. Tantangan semakin besar dengan hadirnya gejala kapitalisme kroni. Kapitalisme Kroni merupakan sistem kapitalisme suatu negara yang dibangun berdasarkan kedekatan para pengusaha dengan penguasa. Pungli dan kapitalisme kroni menjadi penyakit akut birokrasi yang mesti diputus mata rantainya.

Indonesia menempati urutan ketujuh dalam indeks Kapitalisme Kroni 2016 versi The Economist. Angka ini naik satu peringkat dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan lonjakan kekayaan para pengusaha yang mempunyai hubungan erat dengan penguasa. The Economist (2016) memaparkan bahwa Indeks kapitalisme kroni melihat kenyataan bahwa beberapa industri cenderung rente. Praktik umum yang sering dilakukan adalah melalui kartel, minimalisasi hingga pengemplangan pajak, monopoli dan lobi-lobi bisnis yang melibatkan aparat negara. Sektor bisnis yang rentan terjadinya kartel antara lain di sektor telekomunikasi, industri berbasis sumber daya alam, real estate, konstruksi dan pertahanan.

Dampak kapitalisme kroni menyebabkan negara berkembang kurang produktif dan hanya menyumbang 43 persen pendapatan global. Di Indonesia sendiri jumlah kekayaan para taipan sebesar 5,8 persen dari Produksi Domestik Bruto. Kekayaan tersebut diduga 3,8 persennya diraih melalui praktik main mata dengan oknum aparat negara.

Indonesia telah mengalami pengalaman pahit terkait kapitalisme kroni selama 32 tahun saat Orde Baru. Kapitalisme kroni menjadi bagian tidak terpisahkan dari sengkarut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alhasil ekonomi ambruk dan politik memanas hingga menumbangkan rezim raksasa Orba.

Jalan Pemutusan

Penyakit kronis birokrasi dan korupsi telah membentuk lingkaran setan yang sulit dicari hulu hilirnya. Untuk itu satu-satunya jalan adalah pemutusan lingkaran dari manapun sisinya.

Presiden Jokowi diharapkan tidak main-main terkait kinerja birokrasi. Kekuatan pemerintah salah satunya tergantung pada kualitas birokrasi. Konsekuensi logisnya mesti melakukan optimalisasi reformasi birokrasi, yaitu melanjutkan yang berjalan baik dan membuat program reformasi baru.

Jokowi penting mengevaluasi dan menyempurnakan peta jalan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik mesti memenuhi beberapa asas. Asas-asas yang perlu diperhatikan antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaran negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Reformasi birokrasi penting menjauhkan diri dari kepentingan politik dan semata demi perbaikan kinerja demi pelayanan terhadap rakyat.

Pemberantasan korupsi memiliki sistematika rencana strategis dan panduan peta jalan. Proporisonalitas antara pencegahan dan penindakan diperlukan. Asas keadilan dan transparansi penting dibuktikan. Kredibilitas dan integritas jajaran tim mesti menjadi jaminan. Alih-alih memberantas, jangan sampai justru membuka celah baru hadirnya pungli tambahan potensi korupsi yang lebih besar.

Skala prioritas penting dipilih mengingat keterbatasan sumberdaya. Kasus kecil tetap diperhatikan, namun kasus besar mesti harus diutamakan. Kroni-kroni kelas kakap mestinya lebih disasar dari pada kelas teri yang sebagian besar melibatkan kalangan bawah dan kurang didasari pengetahuan regulasi yang memadai.
Kapitalisme kroni hadir dari dua sisi sekaligus. Satu didorong aktifnya dari pangusaha, sisi lain didesak melalui agresifnya oknum aparat negara. Peluang terbukanya pintu dari kedua sisi ini mesti ditutup celahnya sesempit mungkin.

Pengurangan kapitalisme kroni akan membesar potensi penambahan sektor pajak. Implikasi positifnya negara akan lebih leluasa memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memerangi kemiskinan. Selain itu keberlanjutan pembangunan melalui kelestarian lingkungan akan lebih terjamin.

Upaya penindakan mesti terus dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku. Upaya lain adalah peningkatan sinergisitas antar instansi dalam sistem pencegahan korupsi. Sinergi juga dijalankan dengan penegak hukum yang sudah mapan, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Fokus pemberantasan korupsi mesti lebih mengarah ke hal subtansial dan akar permasalahan. Prinsip dan peta jalan dapat mengikuti gerak pemberantasan korupsi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya