Kinerja ASN dan Kualitas Birokrasi Kita

Kinerja ASN dan Kualitas Birokrasi Kita 30/03/2022 469 view Politik putatgede.desa.id

Dalam setiap sendi kehidupan, warga negara selalu berkaitan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Eksistensi birokrasi pemerintahan menjadi suatu unsur yang sangat diperlukan dan akan selalu menentukan aktivitas manusia sebagai warga negara. Pada kenyataannya, dari manusia masih di dalam kandungan sampai meninggal dunia tidak lepas dari interaksinya dengan birokrasi pemerintahan. Bagaimana tidak, ketika masih di dalam kandungan dan ketika dilahirkan, seseorang dirawat di rumah sakit yang merupakan instansi pemerintah. Begitupun dalam aspek pendidikan, transportasi dan lainnya, manusia selalu berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan. Begitulah kira-kira, kaitan birokrasi dengan segala aspek kehidupan manusia yang menyangkut pelayanan publik, sehingga seluruh warga negara harus menerima bahwa intervensi birokrasi dalam pelayanan publik itu memang benar adanya.

Menurut Peter M. Blau dan Charles H. Page (sosiolog asal Amerika), birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinir pekerjaan banyak orang secara sistematis. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem yang berguna untuk menerapkan kebijakan pemerintah dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat. Dan orang-orang yang bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau penggerak birokrasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, di Indonesia sendiri muncul banyak sekali pertanyaan dan keluhan terkait dengan berbelit-belit dan lambannya kinerja ASN dalam melayani kebutuhan publik. Seringkali, hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana saja, masyarakat harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit sehingga sangat memakan waktu untuk menyelesaikan urusannya.

Selain itu, muncul juga keluhan terkait netralitas dan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada publik. Yang sering terdengar adalah terjadinya perbedaan dan kurangnya pemerataan dalam proses pelayanan publik. Sangat disayangkan ketika ASN lebih memihak kepada golongan-golongan yang mempunyai kekuasaan atau jabatan ketimbang kepada golongan-golongan miskin dan tidak mampu karena sebenarnya golongan orang yang miskin dan tidak mampulah yang sangat membutuhkan pelayanan yang baik dari para ASN untuk ikut menikmati hasil pembangunan dan fasilitas-fasilitas yang ada, yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

Ada beberapa contoh kritikan terhadap kinerja ASN. Dengan mengambil data dari empat sektor pelayanan, yaitu pendidikan, kesehatan, listrik dan air minum, Sofian Effendi mengungkapkan bahwa tingkat kemudahan (accessibility) pelayanan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah ternyata masih sangat rendah. (Sofian Effendi, “Kebijaksanaan Publik Berwawasan Pemerataan”, dalam Akhmad Zaini Abar (ed), “Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru” dalam Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, 2013). Kemudian, di Jawa Timur hampir 80% penduduk merasa kurang dalam mendapat manfaat dari hasil pembangunan. (Dikutip dari Kompas, 1985; BP5; 1985, dalam Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, 2013).

Terkait prosedur yang lamban dan berbelit-belit, sebenarnya birokrasi tidak selalu memiliki sifat yang lamban dan berbelit-belit atau bertele-tele, akan tetapi, para aparatur birokrasi yaitu ASN lebih mengarah pada prosedur dalam melakukan tugasnya dibanding pada tujuan utama dari tugasnya yaitu melayani masyarakat dengan baik. Etos kerja ASN cenderung mempertahankaan prosedur kerja yang ada dibanding mengoptimalkan dan membenahi prosedur kerja agar lebih efisien.

Selain itu, kelambanan yang terjadi juga dapat diakibatkan oleh ASN yang tidak kompeten. Dimana ASN tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan keahlian dan kualitas diri yang dibutuhkan sebagai penggerak birokrasi untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Untuk menutupi ketidakmampuan itu di hadapan publik, maka para ASN berlindung di balik prosedur kerja yang berlaku, dengan mengikuti prosedur kerja secara kaku dan ketat.

Kemudian terkait kurangnya profesionalitas dan netralitas ASN. Dalam konteks Indonesia, posisi ASN adalah bawahan politik. Jadi terkadang kerja ASN diatur sedemikian rupa oleh pejabat politik untuk mencapai kepentingan pribadi. Situasi tersebut menjadi beban berat bagi ASN untuk bisa bekerja memberikan pelayanan publik dengan baik tanpa adanya konflik kepentingan didalamnya. ASN dilema antara mengikuti perintah atasannya yang kemudian menjadikan pelayanan yang mereka berikan kepada publik kurang baik dan memuaskan, atau tidak mengikuti perintah atasannya tetapi tidak bisa naik jabatan dan bahkan bisa dipindahkan ke daerah atau bidang lain yang tidak cocok dengan kemampuan yang dimilikinya.

Menilik dari pemaparan di atas sebenarnya ASN bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja mereka dengan cara tidak terlalu menuruti aturan-aturan yang ada dengan kaku dan ketat dan juga dengan lebih memikirkan kemudahan arah gerak dalam bekerja. Selain hal tersebut, tentunya sebagai ASN juga harus memiliki skill yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pelayan publik. ASN juga bisa lebih profesional dan netral jika mereka tidak membiarkan adanya campur tangan politik dalam proses kerja mereka atau jika birokrasi dan politik berkolaborasi, maka harus menghasilkan kebijakan yang tepat dan adil tanpa adanya kepentingan pribadi dari para pejabat politik sehingga pada penerapan dan proses pelayanannya tidak akan menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Kinerja ASN sangat berimplikasi pada kualitas birokrasi. Kinerja ASN yang lamban dan bertele-tele serta profesionalitas dan netralitas ASN yang kurang akan menimbulkan persepsi-persepsi kurang mengenakkan di kalangan masyarakat bahwa kualitas birokrasi di Indonesia dikategorikan kurang baik. Persepsi-persepsi dari masyarakat itu diharapkan dapat mendorong para ASN untuk bisa mengoptimalkan kinerja mereka, sehingga tercipta birokrasi yang baik.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya