Ketika Demokrasi Dinodai Oleh Militerisme

Gejolak politis merupakan bagian dari sebuah proses demokratisasi dan akan senantiasa mewarnai sepak terjang kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia.

Masyarakat demokratis perlu dilatih untuk menghadapi dan menyelesaikan gejolak-gejolak dan masalah-masalah publik dengan menempuh cara-cara yang aman dan damai melalui dialog, diskusi, dan debat yang menjunjung tinggi kultur akademik. Sudah saatnya, bukan otot dan kepalan tangan yang diandalkan dalam kehidupan masa kini, melainkan otak, suara, dan gerakan pena masyarakat. Apakah pemerintah berikhtiar mewujudkan idealisme seperti itu?

Militerisme Berbeda dengan Militer

Perlu diketahui bahwa militerisme tidak sama dengan militer dan penolakan terhadap militerisme tidak dengan sendirinya berarti bersikap anti terhadap militer. Militerisme adalah satu paham penyelenggaraan kekuasaan yang menggunakan cara-cara militeristik di dalam upaya penggalangan, pelaksanaan dan perlindungannya.

Kita berbicara tentang militerisme apabila orang menggunakan cara-cara militeristik dalam merebut, melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Itulah inti peringatan Robertus Robet, aktivis HAM, beberapa waktu lalu terhadap calon presiden Prabowo sebagai mantan anggota militer agar kalau terpilih dia tidak mengembalikan gaya militer, struktur militer, dan ideologi militer ke dalam urusan politik.

Militerisme adalah sebuah pengalihan sistem militer ke dalam penyelenggaraan kekuasaan publik. Apa yang wajar dan seharusnya di dalam dunia militer, dipraktikkan dalam suatu kewajaran di dalam kehidupan berpolitik. Tujuannya jelas, agar kekuasaan dapat dibentuk, dilaksanakan, dan dilindungi secara efektif.

Cara-cara militeristik yang digunakan di kalangan warga masyarakat biasanya membidani lahirnya ketakutan semu. Di atas ketakutan tersebut diletakkan bangunan kekuasaan. Bermodalkan ketakutan semu yang telah dibentuk, kekuasaan dijalankan.

Biasanya cara-cara seperti ini menjamin tercapainya hasil dalam waktu yang singkat namun dengan risiko ketakutan semu masyarakat membuat mereka menjadi orang-orang yang munafik. Mereka taat bukan karena sadar bahwa taat itu penting, melainkan semata-mata karena takut ditindas dan dihukum.

Dengan latar belakang seperti ini, maka militerisme mesti dibedakan dari militer, walaupun keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat. Menerima dan mempraktikkan militerisme berarti melebarkan ruang keberlakuan prinsip-prinsip kerja militer.

Sebaliknya, menolak militerisme sebenarnya berarti menempatkan militer pada posisi yang sebenarnya yaitu sebagai institusi yang fokus pada upaya menjaga keamanan bangsa Indonesia. Kalau demikian, menolak militerisme tidak selalu berarti menolak militer.

Menolak militerisme berarti menolak pemberlakuan pendekatan-pendekatan militer di dalam kehidupan politik. Pendekatan-pendekatan militer dapat dibenarkan dalam lingkup militer, tetapi akan menjadi sebuah problem berbahaya jika diterapkan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.

Militer perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk berusaha mencari jalan sendiri untuk mengatasi konflik secara damai dengan menolak penggunaan kekerasan. Patut diakui bahwa berbagai konflik yang secara cepat menjadi konflik berdarah dan yang dapat membahayakan integrasi bangsa ini di banyak wilayah di negara kita adalah akibat dari ekspansi pola penyelesaian konflik secara militeristik.

Dalam catatan sejarah, pada masa Orde Baru, secara praktis dapat dirasakan bahwa peran militer telah terasa di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Keterlibatan militer yang mengalami peningkatan jumlah pada masa Orde Baru tidak hanya terkonsentrasi di pusat (Jakarta), tetapi juga merambah ke desa-desa (Andreas Ufen dan Marco Bunte, 2009:238).

Dari tahun 1980, militer berusaha menduduki posisi sentral dalam pembangunan desa dengan melancarkan satu kebijakan bernama “ABRI masuk desa”. Di desa-desa, para militer memperbaiki jembatan dan sumur, membetulkan jalan, membangun rumah-rumah ibadah dan klinik-klinik kesehatan, dan juga melakukan indoktrinasi Pancasila.

Ketika penduduk lokal mulai menunjukkan kepentingan dan aspirasi yang bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi milier, militer siap menggunakan tindakan kekerasan untuk tanpa kenal ampun membasmi para disiden (M. C. Ricklefs, 2007:605).

Dengan menolak militerisme orang menghendaki agar militer menjalankan perannya yang khas dan perlu secara profesional. Pola pikir dan strategi militer mempunyai ruang tertentu, yaitu di dalam lingkungan militer, untuk soal-soal yang secara tegas sudah didefinisikan dan harus ditaati secara total.

Menolak militerisme berarti memberikan penghargaan terhadap militer dan memberikannya tempat sesuai dengan fungsinya yang benar di dalam sebuah negara demokrasi. Apa yang menjadi fungsi militer di dalam sebuah negara demokrasi?

Fungsi militer di dalam sebuah negara demokrasi adalah mempertahankan kedaulatan wilayah sebagai satu ekspresi dari kedaulatan para warganya. Fungsi pertahanan yang dilaksanakan militer harus diletakkan dalam rangka menjamin kedaulatan rakyat dan keberlangsungannya dalam segala bidang kehidupan.

Pihak yang ingin menodai kedaulatan rakyat mesti ditanggap secara serius oleh militer. Militer adalah alat negara yang mempunyai wewenang untuk menggunakan kekerasan dan senjata secara legitim. Namun, militer tidak boleh secara sewenang-wenang menggunakan hak tersebut, kecuali dalam rangka untuk melindungi hak hidup dan kebebasan warga negara.

Menjadi sebuah masalah besar kalau atas nama mempertahankan kesatuan sebagai bangsa, militer menggunakan kekerasan dan senjata untuk menghancurkan kemanusiaan orang atau warga suku tertentu dari bangsa Indonesia.

Berdasarkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, kesatuan kebangsaan tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menjustifikasi penghancuran dengan cara kekerasan setiap usaha untuk membebaskan diri dari kesatuan wilayah ini. Keutuhan dan kesatuan sebagai bangsa tidak membenarkan pertumpahan darah masyarakat secara tragis, barbar, dan brutal.

Di dalam sebuah negara demokratis, militer tidak diperkenankan menjadi sebuah institusi yang memproduksi ketakutan semu, tetapi yang turut menciptakan kondisi yang memungkinkan warga masyarakat menghayati kebebasan dan kedaulatannya tanpa intimidasi dan ancaman.

Untuk melaksanakan peran ini, militer perlu memiliki disiplin dan struktur organisasinya sendiri. Namun, disiplin dan struktur khusus militer mesti terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat sipil, yang kedaulatannya dijamin oleh militer.

Militerisme: Musuh Demokrasi

Penolakan terhadap militerisme harus bertumpu pada kesadaran bahwa militerisme itu tidak compatible dengan demokrasi. Demokrasi membutuhkan militer yang profesional, tetapi sama sekali tidak membutuhkan militerisme. Militerisme adalah musuh demokrasi.

Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat hanya dapat dipahami atas dasar kesadaran bahwa semua orang memiliki martabat yang sama dan setiap orang terpanggil untuk menghargai martabat sesamanya.

Prinsip kesamaan politik merupakan unsur universal karena dalam banyak kebudayaan muncul gagasan bahwa semua anggota sebuah kelompok tertentu mempunyai hak untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam proses pemerintahan. Dengan prinsip ini, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau kekuasaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui penyampaian aspirasi, masukan, protes, dan kritikan terhadap jalannya pemerintahan yang kontra kepentingan rakyat.

Berseberangan dengan demokrasi, militerisme sebagai sebuah ideologi tidak didasarkan pada kedaulatan rakyat. Militerisme bertitik tolak dari asumsi bahwa kehidupan bernegara dan bermasyarakat mesti diatur berdasarkan kebenaran dari atasan (komandan) yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat luas karena ada banyak kepentingan terselubung yang ingin dicapai. Ada pola pendekatan top-down.

Atasan dianggap sebagai sumber kebenaran dan masyarakat luas hanya menjadi pelaksana suara atasan. Dalam keadaan seperti ini, tampak secara jelas bahwa militerisme menolak prinsip kesamaan dan kesederajatan di antara warga negara yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi.

Kebenaran yang disampaikan dari atas menetapkan secara definitif dinamika penataan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Militerisme menggunakan intimidasi, kekerasan, dan penindasan sebagai sarana untuk memaksakan kehendak kepada masyarakat.

Militerisme menjadi musuh demokrasi karena militerisme mengantar rakyat pada situasi keterhilangan kedaulatan. Rakyat menjadi pelaksana yang patuh dari apa yang dipikirkan, diputuskan serta dinilai oleh orang lain yang acapkali bertentangan dengan apa yang menjadi pikiran dan kebutuhan masyarakat luas.

Militerisme menempatkan rakyat pada posisi hamba yang mesti mengabdi tuannya tanpa diskusi, debat, kritikan, dan bahkan protes. Pengabdian itu diukur berdasarkan kontribusi yang diberikan demi kelanggengan kekuasaan para tuan.

Untuk dapat mengabdi secara baik, dia akan dikenyangkan dan dijamin keamanannya. Yang menjadi ketakutan fundamental militerisme adalah rakyat yang bebas, yang berani berpikir radikal, berbeda pendapat dengan sesamanya, kritis terhadap kebijakan pemimpinnya, menggugat kebijakan yang apopulis dan apolitik, dan “berkonflik” dengan para pemimpinnya.