Gerakan Kiri dan Partai Politik Alternatif

Pekerja Sosial Kemanusiaan
Gerakan Kiri dan Partai Politik Alternatif 02/12/2019 1114 view Opini Mingguan svgsilh.com

Melalui tulisan ini penulis hendak memberikan gambaran umum bagaimana perbedaan sikap kalangan aktivis gerakan kiri menghadapi momentum Pemilu 2019 baik dalam kerangka ‘mengintervensi’ dan ikut mewarnai pertarungan perebutan kekuasaan eksekutif dan legislatif (electoral), maupun mendorong maju kesadaran politik kelas dari rakyat pekerja serta gerakan sosial secara umum. Dengan tujuan membangun partai politik alternatif sebagai bentuk perlawanan atas dominasi partai borjuis (partai peserta pemilu 2019) yang merepresentasikan kepentingan politik kelas kapitalis.

Sebelum terlampau lebih dalam, penulis ingin menarik garis batasan atas apa yang disebut organisasi politik kiri dan aktivis gerakan kiri dalam tulisan ini. Organisasi politik kiri adalah organisasi politik yang terbangun dari kesadaran rakyat pekerja atas ketertindasan struktural yang dialaminya sebagai implikasi dari sistem ekonomi politik kapitalisme yang mendominasi seluruh sendi kehidupan dan nilai-nilai sosial bermasyarakat.

Melampaui gerakan sosial secara umum, organisasi politik kiri memandang bahwa perlawanan atas sistem ekonomi politik kapitalisme mesti menyatukan seluruh spektrum gerakan rakyat sektoral (buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, kaum miskin kota dan perempuan) ke dalam sebuah organisasi gerakan politik tersentral untuk merebut kekuasaan dari tangan kelas kapitalis guna membalikkan situasi pemerintahan yang kapitalistik menuju pemerintahan yang sosialistik. Sedangkan aktivis gerakan kiri adalah individu (orang) yang tergabung sebagai anggota ataupun pengurus organisasi organisasi politik kiri.

Beberapa organisasi politik dengan spektrum kiri di Indonesia diantaranya Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Rakyat Pekerja (PRP), Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Politik Rakyat dan Komite Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP). Meskipun terbilang kecil dan berserak dengan bermacam variannya, bagi penulis organisasi politik kiri selalu menarik untuk diperbincangkan. Tak terkecuali perbedaan sikap dari para aktivisnya dalam menyikapi momentum pemilu 2019.

Harapannya, pengalaman dan realitas politik yang telah dijalani oleh aktivis gerakan kiri menjadi pelajaran berharga bagi individu aktivisnya maupun organisasi politik kiri dalam menyusun strategi politik dengan formulasi yang baru guna mendorong gerakan politik kerakyatan yang dialektis, dinamis dan lebih maju.

Dalam amatan singkat penulis, secara garis besarnya ada 3 sikap dari kalangan aktivis gerakan kiri dalam menyikapi momentum pemilu 2019. Tentu saja sikap ini tidak bisa dipandang dengan kacamata hitam putih, dianggap benar atau salah tanpa melihat atas dasar apa sikap itu diambil beserta argumen-argumen yang melatarbelakanginya.

1. Golput
Berbeda dengan masyarakat awam yang juga mengambil sikap golput karena putus asa dan trauma atas proses pemilu sebelumnya yang menurut mereka tidak punya kontribusi dan pengaruh sama sekali dengan peningkatan kehidupan ekonomisnya secara individu.

Sebaliknya, bagi sebagian kalangan aktivis gerakan kiri, golput adalah bentuk sikap tegas penolakan, ketidakpercayaan atas sistem dan kebijakan politik yang hanya menguntungkan partai-partai borjuis dan tidak memberikan peluang sama sekali bagi rakyat pekerja untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kebijakan yang dimaksud adalah UU Partai Politik dan UU Pemilu.

Tidak hanya sekedar golput, disamping ingin mendorong perubahan UU Partai Politik dan UU Pemilu, sebagian dari kelompok ini juga masih meyakini bahwa pemilu bukanlah satu-satunya jalan strategis merebut kekuasaan.

Alih-alih mengadvokasi kebijakan pemerintah kelompok ini justru ingin menggulingkan pemerintahan dan mengambil alih kekuasaan negara secara revolusioner. Peluangnya di masa depan ketika massa rakyat pekerja sudah muak dengan kebijakan pemerintah yang terus menindas, maka situasi tersebut akan memicu kesadaran massa untuk melakukan perlawanan secara besar-besaran.

Dan disinilah momentum untuk mendorong kesadaran rakyat untuk merebut kekuasaan negara secara radikal dengan kepemimpinan dan kepeloporan partai kiri yang revolusioner.

Sikap seperti ini sudah lama dipraktekkan oleh aktivis gerakan kiri pasca reformasi. Sebuah tantangan sekaligus peluang besar bagi mereka dengan sikap yang demikian untuk merumuskan strategi meradikalisasi gerakan rakyat yang tersebar di seluruh negeri dan menyatukan api perlawanan menjadi satu energi besar. Baik untuk menandingi kekuatan politik borjuasi dalam strategi taktik elektoral maupun untuk merebut kekuasaan dengan jalan revolusi sosial.

2. Dukungan Kritis
Dukungan kritis disini dimaknai sebagai upaya para aktivis gerakan kiri masuk ke dalam lingkaran tim sukses calon presiden dan wakilnya baik dalam rangka ‘mengintervensi’ mendorong maju visi misi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) maupun proyeksi pelibatan aktivis gerakan kiri dalam perebutan posisi-posisi strategis pasca pemilu di lingkaran kedua kubu capres dan cawapres.

Disamping itu ada harapan yang lain dari strategi semacam ini. Keterlibatan para aktivis kiri dalam barisan relawan non partisan diharapkan bisa membuka lahan pengorganisasian untuk perekrutan kader-kader baru.

Namun strategi semacam ini mungkin belum bisa dikatakan berhasil. Nyatanya pasca pemilu kepentingan kapitalis (pengusaha), oligarki dan militerisme lebih mendominasi. Bahkan yang lebih ironis dan mencengangkan kedua kubu capres dan cawapres (01 dan 02) tengah berkonsolidasi menyatu dalam satu ritme untuk memuluskan ekspansi kapital.

Dan mirisnya para aktivis gerakan kiri yang terlibat dalam tim sukses tak sedikit pun mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Bahkan ide-ide progresif kiri dalam visi misi hanyalah tinggal slogan.

3. Diaspora
Seperti pada beberapa pemilu sebelumnya, di tahun 2019 banyak kalangan aktivis gerakan kiri dan juga ‘mantan’ aktivis gerakan kiri yang mencoba untuk menggunakan strategi taktik diaspora dengan masuk menjadi anggota dan pengurus partai politik borjuis agar bisa mencalonkan diri dalam pemilu legislatif di berbagai tingkatan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota).

Praktek semacam ini bukanlah sesuatu hal yang baru di kalangan aktivis gerakan kiri. Namun yang pasti selama dua periode pemilu (2014 dan 2019), hampir tidak ditemukan keberhasilan memasukkan agenda gerakan kiri progresif dalam kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen.

Bahkan aktivis gerakan kiri tidak punya kuasa untuk melawan kekuatan oligarki di dalam parlemen. Kalaupun ada konsensus yang bersifat reformis, itu hanya merupakan hasil dari kompromi. Disamping itu tidak ada kontrol yang jelas dari organisasi politik kiri terhadap anggota legislatif yang punya baground gerakan kiri.

Optimisme dan Proyeksi Pembangunan Partai Alternatif

Dalam pandangan penulis, situasi yang tergambarkan di atas bukanlah kegagalan. Jika kita berpikir dialektis, ini adalah proses belajar membaca gerak sejarah. Sebuah proses dimana organisasi politik kiri menguji hasil pembacaan atas situasi politik, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori yang diyakini kebenarannya.

Memperhitungkan kekuatan internal dan kelompok pendukung, sebaliknya juga menghitung kekuatan lawan. Dari hasil analisis inilah organisasi politik kiri kemudian menentukan sikap atas situasi yang kita alami.

Hari ini pihak lawan, partai-partai borjuis telah mendeklarasikan penyatuannya. Jika kaum kanan bersatu apa yang mesti diperbuat kaum kiri?

Terlepas dari perbedaan pandangan dalam membaca situasi dan menyusun strategi taktik di antara organisasi politik kiri, sadar atau tidak, semua spektrum dan varian organisasi politik kiri telah memberikan kontribusinya meretas jalan menuju Sosialisme Indonesia.

Masih terdapat optimisme untuk mempertemukan berbagai gagasan progresif dengan berbagai variannya. Gerakan politik kiri hanya butuh sebuah arena perdebatan internalnya. Menyambungkan semua kelompok dan gagasan yang berserak.

Sebuah arena perdebatan ilmiah untuk saling mengkritik tanpa menghakimi, tanpa saling menyalahkan, melepas kecurigaan antara satu dengan yang lain. Kaum kiri harus membangun optimisme akan kebutuhan bersama membangun sebuah Partai Politik Alternatif.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya