Agar Kita Terbiasa dengan Protokol Kesehatan

Guru SDN Sidorejo, Kab. Sidoarjo, Jatim
Agar Kita Terbiasa dengan Protokol Kesehatan 12/08/2021 98 view Budaya PixaHive

Pemerintah sudah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Perpanjangan ini tentunya harus dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan (prokes) dengan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi) oleh semua elemen bangsa. Sehingga diharapkan efektif menekan penularan virus Covid-19 yang saat ini masih menjadi-jadi di Indonesia.

Masalahnya saat ini masyarakat mengalami kelelahan akan pandemi. Tidak ada kepastian kapan berakhirnya pandemi. Tidak sedikit masyarakat kita yang menjadi semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah, kurang responsif terhadap pesan yang disampaikan. Serta mulai abai dan kurang peduli terhadap prokes.

Kelelahan akan pandemi ini juga memunculkan gesekan dalam situasi PPKM. Masyarakat kerap bergesekan dengan aparat. Di berbagai tempat, gesekan tersebut diwarnai dengan berbagai tindakan kekerasan dalam penegakan aturan PPKM yang dilakukan oknum aparat. Kejadian-kejadian tersebut tentu memunculkan sebuah pertanyaan: pendekatan seperti apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah dan aparat ditengah situasi kelelahan akan pandemi?

Pada dasarnya, pemerintah mengharapkan perubahan-perubahan yang bertahap dan beraturan. Dalam konteks pandemi Covid-19, saat imbauan untuk melakukan prokes muncul, pemerintah berharap bahwa hal tersebut bisa dilakukan masyarakat. Kenyataannya tidak demikian.

Sebagai hal baru, masyarakat tidak pernah benar-benar tahu mengenai virus ini. Juga belum memahami bagaimana prokes harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Situasi ini diperburuk dengan menjamurnya berita hoaks dan munculnya klaim-klaim sepihak yang membuat masyarakat kalut.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan adaptasi new normal dengan melakukan 5M. Namun demikian, ajakan tersebut diwarnai dengan komunikasi publik yang tidak terkoordinasi dan minim empati. Bahkan pada praktiknya pendekatan yang digunakan acapkali merupakan pendekatan yang represif.

Dalam situasi ini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan ruang kepercayaan bahwa masyarakat bisa melakukan prokes dan mampu menjadi agen dalam memutus rantai penyebaran virus. Komunikasi publik dan pendekatan yang dilakukan perlu mengedepankan empati dan rasa kemanusiaan. Pemerintah perlu memiliki keyakinan bahwa perubahan sosial selalu mungkin, bahwa masyarakat dapat mengubah perilaku dan keyakinan mereka begitu menemukan dorongan yang tepat.

Pemerintah perlu menyadari betapa mudahnya masyarakat terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengar. Juga betapa peka masyarakat, bahkan terhadap kejadian-kejadian paling kecil dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, pemerintah perlu memandang masyarakat sebagai subjek. Dengan memposisikan masyarakat menjadi subjek, akan membuat masyarakat suka rela menyebarkan “virus” kebaikan 5M dengan cara gethok tular ke masyarakat lainnya secara radikal.

Tidak cukup hanya menjadikan masyarakat sebagai subjek. Pemerintah sendiri perlu berposisi sebagai institusi yang bijak. Melakukan komunikasi publik yang tepat, penuh empati, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta menggunakan pendekatan yang humanis. Aparat yang bekerja di lapangan berposisi menjadi penghubung dengan memberikan teladan dan tindakan yang humanis. Dengan begitu, masyarakat akan mudah beradaptasi dengan prokes 5M dan menangkap pesan pemerintah.

Karena penyebaran virus ini sangat erat hubungannya dengan perilaku, gaya, cara, dan budaya manusia menjalankan hidup kesehariannya. Oleh karenanya, dipandang tepat bila menjadikan prokes sebagai sebuah gerakan kultural. Yakni, dengan mengaktualisasi nilai-nilai kearifan budaya suku-suku bangsa (budaya lokal) dalam menerapkan prokes. Dengan begitu, masyarakat bisa menerima prokes dengan pola pikir dan perilaku yang lebih rasional dan sadar sebagai bagian dari adaptasi perubahan sosial.

Gerakan kultural ini membutuhkan keteladanan. Pemerintah harus menjadi sosok teladan bagi publik dalam penerapan prokes. Karena masyarakat punya tabiat melakukan peniruan perilaku. Artinya, secara kultural, perlu penjernihan di tingkat hulu (kekuasaan) hingga air yang mengalir ke hilir pun jernih dan bebas polusi. Hal ini perlu disertai penegakan hukum secara adil.

Apalagi dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara (1889-1959), teladan (tuladha) merupakan asas pertama yang perlu dibangun, disamping political will, tekad kuat (karsa), dan dukungan atau supporting (handayani) dari masyarakat. Artinya, jika ingin berhasil membangun karakter prokes 5M di masyarakat, perlu ditransformasikan ke dalam gerakan yang secara nasional menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Dan disertai keyakinan yang dalam bahwa dengan 5M, maka pandemi ini bisa segera diakhiri.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya