Melawan Pemimpin Yang Pongah di Atas Penderitaan Rakyat

Melawan Pemimpin Yang Pongah di Atas Penderitaan Rakyat 26/03/2020 796 view Politik Wallpaperflare.com

Hidup ini dinamis. Saking dinamisnya, acapkali saya sendiri seringkali bersikap pongah. Misalnya begini, ketika tulisan saya lolos pada sebuah media nasional yang sudah terkenal, saya merasa amat gembira. Lalu kegembiraan itu saya luapkan pada dinding Facebook. Bunyi tulisannya demikian: “teman-teman silakan baca tulisanku di bawah ini. Oh, ya teman-teman, untuk diketahui, tulisanku ini ditayangkan pada media nasional yang amat terkenal.“

Atau contoh lainnya, seringkali saya melihat Cristiano Ronaldo menunjukan sikap dan ekspresi membuka baju seraya menunjukan ototnya yang aduhai seusai mencetak gol ke gawang lawan.

Dua contoh ini jika dilihat hanya sekejab mata memandang dan tidak berpikir lebih luas, maka takkan ada yang disoalkan. Malahan yang sering terjadi adalah kita langsung mengamini bahwa sikap itu adalah ekspresi yang wajar.

Padahal, jika kita coba berpikir lebih dalam, sebenarnya inilah kepongahan kecil-kecilan. Kecil karena tidak mengorbankan sesama. Untuk itulah, sikap pongah yang macam ini, bisa disulap menjadi daya positif bagi sesama yang lain. Ya, semacam motivasi bagi para penulis dan juga para olahragawan untuk menjadi lebih baik.

Bagaimana dengan kepongahan yang mengorbankan sesama? Mari simak kisah berikut ini. Pertama, 40 anggota DPRD Kota Jambi melakukan kegiatan dinas selama 4 hari (22-25 Maret 2020) di Palembang (IDNTimes, 24/03/2020). Kedua, Wakil Bupati (Wabup) aktif Manggari Barat, Provinsi NTT, Maria Geong yang akan bertarung lagi pada Pilkada serentak yang akan datang, melakukan sosialisasi politik di Kampung Kois, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan (Flores.Co, 22/03/2020). Ketiga, skretariat DPRD Lembata, Provinsi NTT membelikan 3 mobil mewah untuk Ketua dan Wakil DPRD (Flores Pos, 20/03/2020).

Melalui tiga kisah destruktif di atas, saya mencoba membawa pembaca untuk mendalami sekaligus menemukan sikap-sikap pongah yang telah berdampak pada penderitaan sesama.

Secara umum, perilaku dan pola pikir yang telah dipertontonkan oleh para wakil rakyat dan juga Wabup Manggarai Barat bisa dikategorikan sebagai sikap yang melawan aturan tertinggi yakni pemerintah pusat.

Pertama, pelanggaran berat terhadap himbauan untuk isolasi diri selama 14 hari sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Rupanya surat edaran ini tidak diperuntukkan bagi 40 anggota DPRD Kota Jambi. Mereka sungguh-sungguh pencerminan wakil rakyat yang kebal aturan dan ompong kenuranian.

Kedua, pelanggaran berat terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Itu berarti fokus penggunaan APBD saat ini hanya untuk mempercepat dan memperlancar penanganan Covid-19. Namun yang dipraktekan oleh anggota DPRD Lembata justru sebaliknya. Rupanya silauan harta lebih mencerahkan hati ketimbang menyelamatkan nyawa banyak orang yang bikin robek kantong kekayaan pribadi.

Padahal, tanpa mereka melakukan kegiatan dinas, membeli mobil mewah dan juga sosialisasi diri, toh pada saatnya negara tetap memberi gaji bulanan, bukan? Bahkan tanpa kurang sepeserpun.

Ketiga, pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan universal. Pada titik inilah pertanyaan mengapa para pejabat publik terkait pongah di atas penderitaan rakyat terjawab. Ternyata kekuasaan, kekayaan, dan jabatan sungguh seperti tuhan yang harus disembah sujud. Efeknya, pemimpin-pemimpin yang masuk kategori ini sebenarnya hidup tanpa jiwa dan roh. Ekstremnya, mereka sudah mati sebelum saatnya.

Atas dasar itulah, publik tak perlu heran mengapa mereka sungguh pongah. Bayangkan saja, ketika Presiden begitu peka untuk membantu para pengemudi gojek, pedagang kaki lima dan masyarakat miskin yang kehilangan kesempatan untuk mencari uang, pada saat yang sama justru anggota DPRD Lembata menunjukkan nafsu dan kerakusan akan harta yang menggebu-gebu dan sungguh tak tahu malu.

Ketika kebanyakan pemimpin berlomba-lomba untuk berani menyumbang dan memangkas gaji pribadi untuk membantu para petugas medis yang mengalami kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), 40 anggota DPRD Kota Jambi justru jalan-jalan dengan menggunakan uang negara. Bahkan, ketika Presiden dan para petugas medis mati-matian mempertaruhkan nyawa demi nilai kemanusiaan, Wabup Manggarai Barat justru menyosialisasikan dirinya guna menyambung tali kekuasaannya.

Pada akhirnya, publik mesti dengan segera untuk menyadari bahwa tipikal pejabat publik seperti yang sudah saya kisahkan di atas, haruslah dilenyapkan dari rahim NKRI tercinta ini. Mereka sungguh tak layak untuk menikmati kemerdekaan yang diberikan cuma-cuma oleh para pendahulu kita.

Jikalau dibiarkan, maka saya amat yakin virusnya akan merambat kepada para pejabat publik lainnya. Sebab saya amat yakin, tiga kasus di atas hanyalah sebagian kecil kasus yang mungkin terlihat dan terekam oleh media. Sebaliknya, masih banyak kasus serupa, yang mungkin belum terendus oleh hidung dan mata media. Namun begitu, dari tiga kasus itu, saya tidak sedang melegitimasi bahwa semua pemimpin seperti itu.

Mengakhiri tulisan sederhana ini, saya mau bilang begini; mari siapa pun kita, hayatilah arti demokrasi yang sesungguhnya. Bahwasanya, kebebasan berdemokrasi tidak sekadar orang boleh dan bebas bicara dan bebas bertindak, tetapi juga orang mesti tahu kapan mendengar dan kapan harus bertindak secara tepat sasar.

Demokrasi juga selalu menghendaki adanya kemampuan untuk memiliki kepekaan sosial, kecerdasan untuk menggapai mana yang lebih urgen dan menahan diri untuk sesuatu yang seharusnya bisa ditunda. Atau bahkan untuk sesuatu yang tidak tepat sasar dan memiliki peluang untuk melukai banyak hati dan persaaan. Terkhusus kemaslahatan hajat hidup banyak orang.

Untuk itu, dalam situasi bangsa yang sedang dilanda pandemi covid-19 ini, sudah sepantasnya kita semua menghayati dan menghidupi napas demokrasi yang sesungguhnya itu. Dan pada akhirnya kita, terkhusus para pemimpin bangsa tercinta ini, tidak lagi berlomba-lomba untuk membudayakan sikap dan cara pandang yang pongah. Sebaiknya jadilah pemimpin yang selalu dirasuki oleh semangat pelayanan yang peka, sosialis, dan humanis.

Oleh karenannya, segeralah berhenti untuk menjadi pemimpin yang pongah di atas penderitaan rakyat. Jika tidak, mari lawan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya