Wacana Impor Beras di Panen Raya, Apa Kata Data?

Statistisi Ahli Muda BPS Kab. Kuantan Singingi
Wacana Impor Beras di Panen Raya, Apa Kata Data? 28/03/2021 130 view Ekonomi Alexander Charlie & Del Syahrif (BPS Kab. Kuantan Singingi)

Selama ini kita sering mendengar sebutan Indonesia sebagai negara agraris. Sebutan tersebut tentu saja melekat karena pertanian memegang peranan dominan dalam perekonomian Indonesia. Bila kita lihat struktur Produk Domestik Bruto Indonesia menurut rilis BPS (5 Februari 2021), dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,70 persen merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor Industri pengolahan sebesar 19,88 persen. Mayoritas penduduk bekerja Indonesia juga bergerak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan dominasi sebesar 29,76 persen.

Sektor pertanian juga telah menunjukkan daya tahannya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Disaat ekonomi Indonesia pada tahun 2020 turun sebesar 2,07 persen dibandingkan pada tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berhasil bertahan dan tumbuh positif sebesar 1,75 persen.

Keberhasilan sektor pertanian dalam bertahan menghadapi pandemi merupakan suatu hal yang menggembirakan. Salah satu subsektor dari pertanian yang menunjukkan hasil menggembirakan yaitu tanaman pangan. Dari rilis BPS (1 Maret 2021) terlihat produksi padi pada tahun 2020 sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami kenaikan 0,08 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 54,60 juta ton GKG.

Peningkatan produksi ini masih menunjukkan arah yang menggembirakan pada 2021. Data potensi produksi padi pada Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan 26,88 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG. Jika dikonversikan ke beras, potensi produksi beras pada Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan 26,84 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 yang sebesar 11,46 juta ton beras. Potensi puncak produksi Januari-April 2021 diperkirakan terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 8,7 juta ton GKG atau 4,99 juta ton beras dan bulan April sebesar 8,59 juta ton GKG atau 4,92 juta ton beras.

Namun, di tengah perkiraan peningkatan panen dan masa panen raya, tiba-tiba kita dikejutkan dengan adanya kabar bahwa pemerintah akan melakukan impor beras. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyatakan impor beras diperlukan untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021. Sehingga, tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik (kompas.tv – Rabu, 17 Maret 2021).

Fenomena impor beras bukan merupakan hal yang baru. Selama momentumnya tepat, impor beras boleh saja dilakukan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pangan nasional dan menjaga kestabilan harga. Impor beras juga bisa dilakukan jika terjadi gagal panen besar-besaran ataupun adanya bencana alam. Dengan harga yang stabil, diharapkan inflasi tetap terjaga dengan baik dan daya beli masyarakat juga bisa dipertahankan.

Kapan Harus Impor?

Impor beras menjadi perlu ketika beberapa data yang menjadi indikator terpenuhi. Indikator bisa kita bagi menjadi tiga sisi, yaitu dari sisi penyediaan, harga dan cadangan beras pemerintah. Ketiga indikator ini harus terjaga, baik untuk kepentingan petani maupun kepentingan konsumen.

Indikator dari sisi penyediaan dilihat dari tingkat produksi beras di dalam negeri. Dari data BPS, periode Januari-April biasanya merupakan periode panen raya. Jika tidak ada kejadian gagal panen ataupun bencana, kemungkinan stok dalam negeri akan melimpah. Bahkan panen periode Januari-April tahun ini diperkirakan meningkat dibanding periode yang sama tahun 2020.

Berdasarkan publikasi Hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 oleh BPS, konsumsi beras per kapita Indonesia yaitu sebesar 111,58 kg. Dengan demikian diperkirakan kebutuhan beras Indonesia tahun ini berkisar 30 juta ton. Dengan hasil panen Januari-April diperkirakan 14,54 juta ton beras, rasanya dari sisi penyediaan beras petani masih cukup aman tanpa adanya impor.

Indikator kedua dilihat data dari sisi harga. Menurut data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan bulan Januari-Februari relatif stabil bahkan cenderung menurun, baik beras premium maupun beras medium. Rata-rata harga beras premium di penggilingan bulan Februari sebesar Rp. 9.772/kg turun sedikit dibandingkan harga bulan Januari sebesar Rp. 9.780/Kg. Begitu pula harga beras medium bulan Februari sebesar Rp. 9.386/kg turun sedikit dibandingkan harga bulan Januari sebesar Rp. 9.405/Kg. Dari indikator harga yang masih stabil, rasanya dari sisi ini pun belum menunjukkan keharusan melakukan impor beras.

Indikator ketiga yaitu cadangan beras pemerintah. Sejak tahun 2005, pemerintah telah memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh BULOG. CBP merupakan sejumlah beras tertentu milik pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG. Beras cadangan ini digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Di tingkat produsen stabilitas dilakukan dengan cara melakukan penyerapan di saat musim panen agar harga di tingkat produsen tidak jatuh. Sedangkan di tingkat konsumen dilakukan melalui penyaluran beras ketika permintaan meningkat. Tujuannya agar harga juga tidak naik terlalu tinggi.

Dikutip dari laman bulog.co.id, CBP ideal yang harus dimiliki idealnya sekitar 750 ribu – 1,25 juta ton. Menurut Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, dikutip dari finance.detik.com (Jumat, 19 Maret 2021), stok beras Bulog per 14 Maret sudah mencapai 883.585 ton dimana 859.877 ton diantaranya merupakan CBP. Selain itu, sisa stok beras impor 2018 juga masih bersisa 275.811 ton yang belum tersalurkan. Ditambah lagi pada masa panen raya ini Bulog optimis dapat menyerap hingga 390.800 ton beras. Artinya setelah April, CBP Bulog bisa mencapai leabih dari satu juta ton sehingga tidak perlu lagi melakukan impor beras.

Dilihat dari ketiga indikator tersebut, sepertinya momentum untuk mewacanakan impor beras saat ini masih terlalu dini. Apalagi saat ini masih masa panen raya. Penting untuk menjaga motivasi dan semangat petani, agar sektor pertanian bisa tetap bertumbuh meskipun masih diterjang pandemi Covid-19. Dengan didukung penyediaan data oleh BPS menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilakukan setiap akhir bulan, kebijakan ini bisa dikaji ulang pada semester dua nanti. Karena pada periode tersebut akan lebih terlihat kemampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras nasional.

Untuk saat ini, mungkin ada baiknya jika pemerintah terlebih dahulu fokus dalam penyerapan gabah dari petani lokal, selain untuk CBP, juga untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani, agar tidak turun saat panen raya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya