Urgensi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pegiat HAM
Urgensi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 16/12/2020 1194 view Lainnya JALA PRT

Kerja-kerja dalam ruang lingkup domestik sering dianggap remeh. Tidak memberi kontribusi pada penghasilan pokok atau hanya sebagai penghasilan tambahan. Dalam urutan agenda harian, posisinya berada di urutan terbawah, tidak dihargai secara sosial dan ekonomi karena dianggap tidak membutuhkan keahlian khusus serta tidak menunjang prestasi kerja.

Namun sesungguhnya tugas harian seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan lain-lain apabila diabaikan akibatnya fatal. Sampah menumpuk, rumah kotor, kehabisan gelas bersih, baju bersih dan sebagainya. Di akhir minggu kita mungkin mendapati lemari kosong dan kebingungan mencari baju untuk kerja atau bepergian.

Dalam pandangan patriarkhis, kerja harian dalam rumah tangga tersebut erat dilekatkan pada perempuan dengan melakukan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan diperkuat oleh norma serta hukum perkawinan. Tugas perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dengan lingkup kerja domestik.

Sejak jaman perbudakan, tugas-tugas domestik dikerjakan oleh para budak (perempuan). Peran tersebut terus berlangsung hingga hari ini. Setelah melewati jaman perbudakan, peran itu menjadi profesi kerja yang banyak dibutuhkan dalam rumah tangga masyarakat modern.

Pekerja rumah tangga menjadi profesi tertua yang sudah berlangsung sejak sekitar abad 19. Stereotype gender yang melekat pada kerja-kerja domestik membuat profesi ini mayoritas dilakukan oleh perempuan. Bahkan saat kerja-kerja domestik sudah digantikan oleh mesin, seperti laundry, operatornya kebanyakan adalah perempuan.

Profesi ini mengalami pergeseran dalam penyebutan status dari babu, pembantu, asisten hingga pekerja rumah tangga. Perubahan tersebut bukan sekedar penghalusan bahasa untuk menghormati PRT atau perdebatan istilah namun mengandung konsekuensi perlindungan dan hak dalam ketenagakerjaan serta memberi makna pengakuan sebagai tenaga kerja yang menerima upah.

Perubahan dalam penyebutan ini setelah menilik Konvensi ILO 189 yaitu sebuah perjanjian yang diadopsi oleh Konferensi ILO dan terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 183 Negara Anggota ILO. Konvensi No. 189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga.

Pekerja rumah tangga, seperti juga pekerja-pekerja lainya berhak atas kerja layak. Setiap tanggal 16 Juni kemudian diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional.

Istilah Pekerja dalam UU ketenagakerjaan No. Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sedangkan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah” dan “Hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu.

Sementara untuk ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”

Mengacu pada undang-undang tersebut maka PRT sudah seharusnya diakui sebagai pekerja. Namun pengakuan tersebut belum tertuang dalam aturan ketenagakerjaan secara khusus PRT membutuhkan aturan khusus karena wilayah kerjanya berbeda sehingga tidak memiliki pengaturan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur pola hubungan kerja.

Profesi PRT banyak dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya. Lingkup kerjanya yang tertutup dalam ranah pribadi rumah tangga memberi pengecualian dalam hal pengaturan jam kerja, upah serta hubungan dengan pihak pemberi kerja, dalam hal ini, majikan beserta keluarganya.

Kesepakatan kerja dilakukan diantara keduanya, pemberi kerja dan pekerja (jasa), kebanyakan secara lisan dalam hal upah dan rincian kerja. Sehingga kadang luput dalam hal jam kerja, aturan cuti, jaminan kesehatan serta kecelakaan saat bekerja.

Hal-hal seperti itu biasanya dilakukan secara kompromi. Kesepakatan semacam ini kerap memberi peluang terjadinya kekerasan seperti pengabaian jam kerja, makan, cuti, pemberian upah dan kesehatan serta kecelakaan saat bekerja. Pengabaian hak pekerja juga termasuk dalam hal bersosialisasi dengan lingkungan tempat kerja. Hal ini biasanya sangat terkait dengan adat kebiasaan majikan.

Kerentanan dalam profesi kerja PRT karena terdapat relasi kuasa yang kuat dalam hubungan kerja domestik. Dapat dilihat dari cara majikan memperlakukan pekerjanya. Mulai dari ucapan kasar, umpatan hingga kekerasan fisik berupa pengekangan dan pukulan. Seperti yang dialami seorang PRT di Pati, Jawa Tengah (2016).

Ia bekerja dalam ruangan di sebuah rumah laundry dan tidak diperbolehkan keluar sama sekali. Bekerja dengan jam kerja tinggi, kurang makan dan istirahat. Majikannya juga melakukan kekerasan seperti menempelkan setrika panas dan memukul. Tampak bekas luka-luka di sekujur tubuhnya.

Akhirnya PRT berhasil melarikan diri dengan melompat tembok dan beruntung karena mendapat bantuan dari tetangga dan ketua RT. Kasus-kasus penyiksaan terhadap Pekerja Rumah Tangga terus terjadi hingga tahun ini, belum lama berselang beritanya dimuat di sebuah media online.

Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga dapat dijerat hukum pidana karena melanggar Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Fisik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), Pasal 33 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan KUHAP Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

PRT yang mendapat perlakuan tidak manusiawi mengalami trauma fisik dan psikis. Secara fisik, selain luka-luka di tubuh, juga tidak terpenuhi kebutuhannya untuk mendapat penghasilan. Pengabaian hak-hak PRT yang terus terjadi menumbuhkan keprihatinan sejumlah pihak.

Banyaknya kasus yang dialami oleh PRT membuat para Pekerja Rumah Tangga yang sudah tergabung dalam organisasi PRT kemudian bersama JALA PRT dan organisasi masyarakat sipil lainnya terus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah agar segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menjadi urgensi bagi perlindungan sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia. RUU ini telah mangkrak selama 16 tahun di DPR RI.

Menurut Lita dari JALA PRT, ada empat alasan Indonesia perlu segera memiliki aturan tersebut. Pertama, PRT bekerja dalam situasi eksploitatif yang rentan kekerasan karena nasib mereka ada di tangan majikan. Kedua, kekerasan terhadap PRT tak terlihat oleh publik. Ketiga, menjamin hak setiap orang dalam bekerja, dan keempat ada perlindungan menyeluruh terhadap sektor informal ini.

Sebagai manusia yang beradab dalam masyarakat modern, kita selayaknya memperlakukan kesetaraan. Bukan pada masanya lagi melihat orang yang mendapat upah sebagai budak yang bisa kita perlakukan seenaknya. Ada hukum yang mengatur pola hubungan kita dalam bermasyarakat dan bernegara.

Semoga tidak perlu ada lagi berita baik dari luar maupun dalam negeri mengenai penyiksaan PRT dan pemotongan upah. Kita juga berharap dan perlu untuk terus mendorong agar RUU PPRT dapat segera disahkan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya