Tantangan bagi Kemajuan Desa

Pembelajar Kajian Ilmu Politik Pemerintahan
Tantangan bagi Kemajuan Desa 23/01/2022 148 view Politik theindonesianinstitute.com

Tata kelola penyelenggaraan desa dari hari ke hari nampaknya semakin rumit. Sebelum Covid-19 menyebar, desa telah banyak diperhadapkan dengan berbagai persoalan klasik.

Banyak sekali penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia yang sering kali tidak berjalan dengan optimal. Apalagi dengan adanya dana desa yang mulai dikucurkan tahun 2015 sampai hari ini yang jumlahnya semakin meningkat. Namun, besarnya dana itu ternyata tidak diiringi oleh peningkatan kualitas dan kuantitas bagi fungsi dan wewenang desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2015 dana desa yang dikucurkan sebanyak Rp 20,67 triliun dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun. Jumlah dana desa tersebut meningkat kembali di tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun, dan Rp 60 triliun untuk tahun 2018 serta terakhir Rp 70 triliun untuk tahun 2019 (Kemendes PDTT, 2020). Sementara itu data terbaru terkait kucuran dana desa di tahun 2020 jumlahnya mencapai angka 72 triliun rupiah.

Kegagapan Pengunaan Dana Desa

Jujur dan harus diakui banyak desa yang memang gagap dalam mengelola dana desa khususnya bagi kesejehateraan masyarakat desa. Perhatian pemerintah yang begitu besar kepada desa nyatanya tidak dijalankan dengan baik.

Menariknya, dana desa justru digunakan sebagai ajang festivalisasi pembangunan fisik. Bahkan seolah-oleh pembangunan nonfisik sering tidak dilihat dan acapkali diabaikan. Oleh karena itu, penggunaan dana desa yang semestinya seimbang antara pembangunan fisik dan nonfisisk, namun dalam realitasnya bahkan hanya diwarnai oleh pembangunan fisik saja.

Penggunaan dana desa untuk membangun jembatan, jalan, gedung, gerbang desa, dan gorong-gorong adalah suatu kenyataan. Namun, pemberdayaan dan nonfisik lainnya yang menjadi jantung kesejahteraan justru sama sekali tidak dijamah. Oleh karena itu, sejak awal bahkan sebelum kucuran dana desa, aspek kepengelolaan desa telah mengalami krisis yang belum paripurna diselesaikan.

Tata kelola desa adalah suatu kebutuhan mendesak dan amat penting bagi kemajuan suatu desa. Tata kelola pemerintahan desa yang buruk justru akan menjauhkan dari aspek pembangunan kesejahteraan. Padahal, dengan bergulirnya berbagai regulasi tentang desa dan saat ini berpijak pada UU No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa, semestinya ini menjadi peluang dan kesempatan bagi penyelenggaraan tata kelola desa yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Mengurai Krisis Tata Kelola

Salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah harus bisa mengurai tentang krisis tata kelola. Jumlah desa di Indonesia jika dibandingkan dengan kota maka akan jauh lebih banyak desa. Artinya, tata kelola ini adalah alternatif bagaimana desa ini bisa survive.

Namun, dalam kondisi sekarang ini nampaknya pemerintah perlu mengevaluasi bagaimana capaian-capaian tata kelola pemerintahan desa yang ada. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa tidak bisa main-main dalam mengelola desa. Kebuntuan semacam ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena eksistensi desa hari ini bagi pembangunan negara sangatlah vital.

Krisis tata kelola itu nampaknya semakin parah setelah dihantam oleh Covid-19. Desa yang minim kreativitas dan inovasi bagi tata kelola akan tersudut dan semakin kelabakan.

Banyak kita jumpai banyak desa-desa bahkan di sekitar kita yang terlihat bekerja, namun dalam aspek tata kelola sebetulnya tidak bekerja. Tata kelola utama pemerintah desa dalam rangka membangun kesejahteraan tidak diukur hanya pada aspek admisnistratif saja. Namun, pemahaman yang fatal dan masih banyak terjadi adalah tata kelola itu bekerja kalau desa sudah mampu menagih pajak, membuat surat keterangan, dan membuat surat administrasi lainnya. Itulah yang pada tahun 2019 kemarin pernah dipersoalkan oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri kalau sejatinnya perangkat desa itu tidak bekerja.

Menatap ke Depan

Kinerja tata kelola pemerintah desa nampaknya perlu disadarkan akan tugas mulia bagi kesejahteraan masyarakattnya. Desa sejak awal dituntut untuk berkarya kreatif dan inovatif sebagai tantangan zaman.

Bagaimana desa memulai dengan kerja-kerja nyata yakni memastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah, mendekatkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan, dan membangun pemberdayaan tangguh bagi masyarakat. Inilah yang sebetulnya menjadi esensi mulia hadirnya pemerintahan desa.

Persoalan ini pada akhirnya menuntut partisipasi cerdas dan aktif bagi setiap masyarakat untuk mengawal dan memastikan bahwa pemerintah desa itu bekerja. Komitmen ini sekaligus sebagai mekanisme pengawasan masyarakat agar desa tidak lagi main-main dalam membangun kesejahteraan.

Pasalnya isu kesejahteraan ini menjadi harga mati yang diimpi-impikan banya masyarakat, namun hanya sedikit desa yang mampu mewujudkannya. Lewat masyarakat, transparansi dan akuntabilitas kinerja desa dapat dikawal bersama demi kemajuan kita semua dan masa depan yang lebih baik.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya