SKB Tiga Menteri Saat Masih Banyak Anak Tak Mampu Sekolah

Statistisi Ahli Muda BPS Kab. Kuantan Singingi
SKB Tiga Menteri Saat Masih Banyak Anak Tak Mampu Sekolah 18/03/2021 126 view Pendidikan faktabanten.co.id

Belum lama ini tepatnya pada tanggal 3 Februari 2021 pemerintah menerbitkan aturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas tentang penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung reda, di mana sebagian besar anak masih bersekolah dari rumah, ditambah lagi himpitan kesulitan ekonomi, agak aneh jika melihat pemerintah sampai mengeluarkan SKB tiga menteri yang mengatur tentang seragam sekolah, yang justru memicu polemik. Hal ini seharusnya tidak perlu, karena sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 yang pada Pasal 3 Ayat 4 huruf d menetapkan bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

Jika kita lihat dari SKB tersebut, yang paling memicu perdebatan yaitu diktum ketiga yang berbunyi “Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian
seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”.

Menyikapi diktum ketiga pada SKB 3 Menteri, ada hal yang perlu diapresiasi dan dikritisi. Pertama hal yang perlu diapresiasi dari diktum ketiga tersebut, yaitu pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu. Hal ini patut diapresiasi karena memberi perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik untuk berpakaian sesuai tuntunan agamanya masing-masing dan tidak boleh dilarang oleh pemerintah daerah dan sekolah.

Memang tidak pantas kalau ada sekolah yang melakukan pelarangan peserta didiknya untuk menggunakan seragam dan atribut sesuai keyakinannya. Karena sekolah sebagai lembaga pendidikan semestinya memberikan contoh yang baik, mendorong agar para siswa mau melaksanakan ajaran agamanya secara baik. Sampai disini, SKB tiga menteri ini patut diapresiasi.

Namun diktum ketiga tersebut perlu juga dikritisi dan nyatanya memang menimbulkan polemik. Polemik tersebut bermuara dari ketentuan yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Hal ini mungkin tidak akan menjadi polemik jika yang tidak diperbolehkan tersebut adalah mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan penggunaan pakaian seragam dan atribut kekhasan agama tertentu terhadap peserta didik yang berlainan agama. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan terhadap peserta didik yang seagama, semestinya pemerintah tidah perlu melarang, bahkan sampai menuangkannya dalam SKB Tiga Menteri.

Pemerintah semestinya cukup memastikan saja tidak ada pemaksaan atribut keagamaan tertentu terhadap pemeluk agama yang berbeda atau memastikan kebebasan setiap peserta didik dalam menjalankan keyakinannya. Di sisi lain jika misalnya sekolah memandang perlu menerapkan aturan berpakaian dalam rangka mendidik dan mengajarkan pembiasaan hal yang sesuai ketentuan agama kepada siswanya, semestinya pemerintah tidak perlu ikut campur. Misalnya sekolah menerapkan aturan wajib jilbab bagi siswi muslimah, bisa jadi hal itu adalah pembiasaan dan pembentukan karakter bagi peserta didik tersebut. Pembentukan karakter bisa dilakukan melalui pembiasaan yang diharapkan akan menjadi kesadaran dan kebutuhan.

Perhatikan Siswa Tidak Mampu

Saat ini, fokus pemerintah semestinya tidak kepada persoalan seragam. Pemerintah sebaiknya memikirkan bagaimana strategi meningkatkan mutu pendidikan. Setahun bersekolah tanpa tatap muka (sekolah daring) nyatanya menyimpan masalah. Belum tentu materi-materi yang diberikan oleh guru dapat terserap dengan baik oleh para siswa. Bagaimana kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak sekolah inilah yang semestinya harus dirisaukan, bukannya sibuk mengatur soal seragam.

Alih-alih menerbitkan SKB tiga menteri soal seragam, ada baiknya pemerintah saat ini fokus memikirkan kelangsungan pendidikan anak-anak tidak mampu. Dikutip dari laman mediaindonesia.com (16 Juni 2020) data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4,5 juta. Jumlah yang masih sangat banyak, bahkan melebihi jumlah penduduk Provinsi Bali hasil Sensus Penduduk 2020 BPS.

Pemerintah lebih baik melakukan penelitian mengenai penyebab anak-anak putus sekolah dan mencari solusi terbaik untuk menekan angka anak putus sekolah dibandingkan menerbitkan SKB tiga menteri tentang seragam. Bahkan bisa jadi justru ketidakmampuan dalam membeli seragam juga merupakan salah satu pemicu anak berhenti sekolah.

Semoga, SKB tiga menteri ini tidak lagi menimbulkan polemik dan pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib jutaan anak-anak yang tidak lagi bersekolah. Sungguh sangat disayangkan, jika nantinya mutiara-mutiara tersebut harus terus berkubang di dalam lumpur kemiskinan dan ketidakberdayaan, hanya karena harus berhenti sekolah. Alangkah mulianya jika pemerintah bisa berempati terhadap anak-anak yang tidak mampu dan mendengar jeritan mereka yang ingin bersekolah.

"Kumenunggu di tepi sekolah yang teduh. Banyak cerita yang aku dapat di sana. Hati ini menjerit tanda ku berhasrat. Andaikan aku punya uang tuk sekolah. Ku ingin sekolah seperti mereka, tuk gapai cita cita bahagiakan orang tua. Ku ingin sekolah seperti temanku, tuk selalu bersama menghapus kemiskinan" (Jerit hati anak putus sekolah - Rangga Pramudya)
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya