SKB 3 Menteri, Benarkah Sebuah Solusi?

Fungsional Statistisi BPS Provinsi Riau
SKB 3 Menteri, Benarkah Sebuah Solusi? 11/03/2021 898 view Pendidikan google.com

Surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh tiga menteri sekaligus atau yang dikenal dengan istilah SKB 3 menteri menuai banyak pertentangan di kalangan masyarakat. Namun dari beberapa poin yang dituangkan dalam SK tersebut, ada satu poin yang menjadi sorotan banyak pihak, yakni peraturan terkait seragam sekolah. Sebegitu urgen kah masalah atribut pakaian ini sehingga harus melibatkan tiga orang menteri sekaligus? Dalam surat keputusan tersebut disampaikan bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu. Bagi pihak sekolah yang melanggar tentunya akan dikenakan sanksi.

Mengecilkan Peran Institusi Pendidikan

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini jelas menimbulkan banyak penolakan dan pertentangan dari berbagai pihak karena terkesan tidak berpihak kepada sekolah sebagai institusi pendidikan. Dengan adanya aturan tersebut berarti pihak sekolah tidak diberikan kewenangan untuk mengatur seragam sekolah peserta didiknya sendiri, padahal dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 jelas sekali disebutkan fungsi lembaga pendidikan sekolah, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Menerapkan peraturan terkait seragam sekolah merupakan bukti upaya pihak sekolah untuk menjadikan peserta didik memiliki akhlak yang mulia.

Sementara isi SKB ini seolah-olah menyerahkan penuh kepada peserta didik maupun orang tua terkait seragam yang hendak digunakan saat bersekolah. Lalu dimana peran sekolah itu sendiri? Guru selaku pendidik tidak diberi kekuatan lagi untuk mengatur siswanya dalam masalah seragam sekolah. SKB ini juga seakan-akan mengecilkan peran guru dan sekolah. Bukankah sekarang ini kita seringkali mendengar berita guru yang dipukul oleh siswanya sendiri? Atau orang tua yang menganiaya guru karena tidak terima anaknya dihukum di sekolah, dan berita sejenis lainnya?

Maka SKB ini justru bukan menjadi solusi tapi menambah permasalahan baru karena makin memberikan peluang bagi peserta didik untuk tidak menghormati guru selaku pendidik dan instansi pendidikan itu sendiri. Jikalau SKB ini dimaksudkan supaya pihak sekolah menjadi toleran terhadap peserta didik yang berbeda keyakinan, maka inilah yang dinamakan toleransi yang kebablasan. Seharusnya poin terkait aturan pemakaian seragam dalam SKB tersebut lebih dipersempit lagi, yakni pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah tidak boleh memaksakan atribut seragam khas agama tertentu pada peserta didik yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Jika poin itu yang disebutkan dalam SKB maka ini dapat dikatakan adalah sebuah solusi bagi peserta didik ataupun orang tua yang selama ini merasa terpaksa mengenakan seragam sekolah yang tidak sesuai dengan keyakinannya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun peraturan yang ditetapkan dalam surat keputusan ini justru dinilai terlalu berlebihan yang akhirnya malah membuat masalah baru di dunia pendidikan.

Pemerintah Hendaknya Lebih Selektif

Apalagi jika kita meihat kondisi dunia pendidikan saat ini, ada beberapa hal yang lebih urgen untuk dibenahi oleh pemerintah. Seperti proses pembelajaran daring yang selama ini dinilai sangat tidak efektif dan sudah banyak disampaikan oleh orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Pemerintah seharusnya sudah memikirkan metode pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini.

Apakah mungkin pembelajaran dengan metode daring terus dilakukan selama masa pandemi? Lalu siapakah yang bisa memastikan kapan masa pandemi di negeri ini akan berakhir? Ketakutan yang terlalu berlebihan terhadap wabah Covid-19 melebihi ketakutan terhadap rendahnya kualitas generasi saat ini.

Pemerintah hendaknya lebih selektif dalam memilih permasalahan mana yang lebih prioritas untuk diselesaikan dan dituangkan dalam sebuah surat sakti yang dinamakan Surat Keputusan. Jangan sampai surat sakti tersebut hanya menjawab permasalahan yang sebenarnya tidak begitu krusial. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana menjadikan Surat Keputusan tersebut benar-benar menjadi sebuah solusi jitu yang menjawab persoalan pendidikan di negeri ini, bukan malah justru menimbulkan pertentangan dan meresahkan berbagai pihak terutama pihak institusi pendidikan yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai wadah yang legal dalam menanamkan nilai-nilai kepribadian pada generasi yang akan datang.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya