Seks dan Kekuasaan: Derita Perempuan Di Tengah Pandemi

Mahasiswa Fakultas Pontifical Teologi (Filsafat Keilahian) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Seks dan Kekuasaan: Derita Perempuan Di Tengah Pandemi 16/05/2020 1034 view Lainnya Ugm.ac.id

Dalam bukunya The History of Sexuality: An Introduction, Vol. I (1976) Michel Foucoult menguraikan definisi kekuasaan sebagai situasi strategis yang mendorong dan mengarahkan tindakan dan cara berpikir. Situasi strategis ini berlangsung melalui normalisasi dan regulasi. Dengan lain kata, kekuasaan mendikte perilaku masyarakat melalui wacana.

Wacana dilihatnya sebagai situs kekuasaan, karena wacana sudah merupakan praksis sosial. Ini menunjukan bahwa pelaksanaan kekuasaan justru terjadi di dalam dan atas wacana. Foucoult mendeteksi bahwa konsep serta implementasi kekuasaan itu merambah hingga seksualitas manusia.

Konsep di atas kiranya dapat dimengerti dalam maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi akhir-akhir ini. Di tengah masifnya penyebaran virus corona bersamaan kebijakan PSBB ataupun himbauan pemerintah untuk tinggal dirumah, menjaga jarak (social distancing/physical distancing), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan semakin menggeliat.

Menurut data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta terdapat 97 kasus kekerasan terhadap perempuan selama wabah virus corona (covid-19) merebak. Paling banyak ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari 97 kasus yang dilaporkan, sebanyak 33 kasus adalah (KDRT), 30 kasus kekerasan gender berbasis online, 8 kasus pelecehan seksual, dan 7 kasus kekerasan dalam pacaran.

Kemudian 6 kasus kekerasan terkait pidana hukum, 3 kasus pemerkosaan, 3 kasus kekerasan berbasis gender, 2 kasus perdata keluarga, 2 kasus pinjaman online, dan masing-masing 1 kasus warisan, pemaksaan orientasi seksual serta permohonan informasi layanan (CNN Indonesia, 21/04/2020).

Laporan ini diterima dalam kurun waktu 16 Maret sampai 19 April 2020 atau tepatnya sejak pemerintah mengimbau masyarakat membatasi kegiatan di luar rumah dan selalu menjaga jarak.

Dari potret data di atas, kesimpulan yang bisa ditarik ialah bahwa implementasi kekuasaan pemerintah melalui PSBB ataupun himbauan yang ‘memaksa’ setiap orang harus stay at home, work from home (WFH) dan lain sebagainya demi menekan laju penyebaran covid-19, mengakibatkan derita bagi kaum feminis. Pembatasan ruang gerak sosial menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan seksual tersebut. Tekanan ekonomi, tekanan psikologis dan berbagai faktor lain menambah kerentanan situasi terhadap perempuan.

Sebagai seorang yang kritis, tentu saja kesimpulan sebabnya tidak hanya berhenti di situ. Penggalian akar persoalan menjadi amat penting demi kejelasan dan pencapaian jalan keluarnya. Hemat penulis akar dari masifnya kekerasan seksual terhadap kaum feminis ialah adanya wacana kekuasaan dibaliknya.

Wacana kekuasaan yang saya maksudkan di sini ialah normalisasi dan regulasi yang berlaku dalam sejarah peradaban seksualitas yang berdampak pada menjamurnya kekerasan seksual sepanjang sajarah bahkan hingga sampai saat ini.

Saya sedikit berkisah, konon, pada awal abad ke-17 seksualitas digambarkan dengan sangat terbuka dan tidak ditutup-tutupi bahkan kata-kata bernada seks dilontarkan tanpa keraguaan dan tidak kaku. Namun, karena adanya norma tertentu pada zaman Ratu Victoria, seksualitas dipindahkan ke ‘rumah’ dan dibatasi serta ditutupi. Seksualitas dirumahtanggakan, seolah hanya milik pasangan suami istri sajalah yang berhak membicarakannya.

Zaman Victoria memengaruhi dan mengintervensi karena alasan takut kerajaannya hancur, kemudiaan di saat bersamaan datanglah reformasi gereja yang bekerja sama sehingga membentuk penutupan seksualitas secara frontal. Dengan berbagai macam alasan moral membuat orang tidak lagi berani berkata apa pun mengenai seks.

Norma-norma pun dibangun mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkup masyarakat yang lebih luas (budaya). Norma-norma dan regulasi mendominasi, menaklukan, demi mendisiplinkan tubuh dan meregulasi populasi (mengurangi angka kelahiran).

Seks atau dorongan seksual acapkali dikaitan dengan insting hewani dan nafsu paling buruk dari individu, ia suci setelah kontraktual, yakni pernikahan. Konsep seperti ini misalnya dikembangkan oleh para filsuf-teologis, seperti Emannuel Kant dan Agustinus.

Kant dalam Lectures on Ethics (1997) berpendapat, bahwa manusia sebagai makhluk rasional harus menjauhi dorongan seksual. Karena menurutnya, ketika A ingin memuaskan keinginannya (libido) maupun keinginan seorang B, maka akan terjadi stimulasi keinginan, di mana obyeknya bukan sifat manusia tetapi seks yang mengakibatkan manusia jatuh pada sifat hewani. Dari situ Kant, menemukan “cinta seksual” di mana seks harus diikat dengan perjanjian bahkan kontraktual, yakni pernikahan.

Dalam bukunya A Hedonis Manifesto (2006), Michel Onfray mengasumsikan konsep konvensional di atas (oleh agama) sebagai hedone tak utuh, penguncian kesenangan individu, maupun penyebab kesengsaraan seksual (brutalisme, pedofilia, diskriminasi terhadap perempuan, dan lain sebagainya). Pembicaraan mengenai seks dalam ruang lingkup keluarga, sekolah, masyarakat dibatasi atau dikekang karena adanya normalisasi dan regulasi yang dibangun sebagaimana era Ratu Victoria.

Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, pernah menyebutkan bahwa, alih-alih menutupi, tindakan ‘Victoria’ itu justru menimbulkan represi yang hanya menciptakan masyarakat munafik setelahnya. Anggapan bahwa seksualitas ditutupi karena alasan moral justru menjadi pengekangan di suatu tempat yang memunculkan diskursus pada tempat lain.

Betapa orang berusaha agar hal-hal yang berbau seks harus terkungkung dan terahasiakan, tetapi sebagian besar orang masih mencari dan melampiaskannya di tempat yang tak terduga. Ini terbukti dari meningkatnya kasus diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Merujuk pada CATAHU (Catatan Tahunan) 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengada layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Ini mengalami peningkatan 6% dari tahun sebelumnya (406. 178 kasus) (Komnas Perempuan, o6/03/2020).

Sesuatu yang sangat disayangkan dewasa ini, beberapa orang bukan hanya melampiaskan pada situs porno belaka, melainkan pada kekerasan seksual, pemerkosaan, tindakan cabul, hingga kegiatan homoseks yang di luar nalar. Faktanya sampai saat ini kekerasaan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi. Derita yang dialami kaum perempuan pun semakin menjadi-jadi.

Logika sederhana yang bisa ditarik ialah semakin pembicaraan mengenai seks dikungkung atau dibatasi, semakin besar peluang kekerasan seksual akan terjadi. Andai kata, apabila seksualitas dipahami dengan baik, bukan semena-mena ditutupi sehingga tidak menimbulkan represi, kemungkinan dampak buruk semakin berkurang; kekerasan seksual yang diatkuti banyak pihak akan jarang dilihat dan didengarkan.

Namun apa yang terjadi, bahkan untuk mempelajarinya saja pun, kita dibatasi dan dianggap mengacu ke arah negatif dan dipandang buruk, dengan kata lain tanpa disadari kita telah menolak untuk mencari pengetahuan yang benar.

Coba banyangkan apa yang terjadi bila calon generasi yang akan datang semakin terpuruk dan dipenjarakan dari pengetahuan tentang seksualitas, karena normalisasi dan regulasi. Yang pasti kekerasan seksual terhadap perempuan akan semakin meningkat dan perempuan akan tetap berada pada kondisi yang didiskrimanasi sepanjang sejarah.

Saya berpikir bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan akan bisa teratasi dan mengurang apabila wacana kekuasaan dalam bentuk normalisasi dan regulasi yang cendrung mengungkung dan merepresi dihilangkan. Pemerintah Indonesia dan juga seluruh warga negaranya harus bersatu padu mendukung program pemerintah mengenai pendidikan seks (komprehensif) yang sudah diterapkan dalam kurikulum (K-13), demi memperoleh penegetahuan dan meminimalisir kasus kekerasan seksual berikutnya. Sejauh ini program itu belum maksimal dijalankan sehingga perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

Pemerintah juga perlu bertindak tegas terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan sesuai dengan hukum yang berlaku, agar dapat meminimbulkan efek jera dan juga tidak lupa memperhatikan dan memfasilitasi para perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan sesuai dengan mekanisme pelayanan yang ada.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya