RUU KUP Mencekik Rakyat ?

Statistisi Muda di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
RUU KUP Mencekik Rakyat ? 13/06/2021 196 view Opini Mingguan penapejuang.com

Politik dan ekonomi sebenarnya bukan menjadi pilihan bacaan saya dalam mengisi waktu luang. Sebagai wanita pekerja sekaligus ibu rumah tangga yang sudah lelah seharian dengan rutinitas, tentunya ingin sesuatu yang ringan seperti berita hiburan, budaya dan lainnya. Namun berita tentang wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pada sembako dan pendidikan cukup membuat saya mengubah bahan bacaan. Bagaimana tidak, sebagai ibu rumah tangga yang seharian berurusan dengan urusan dapur dan pendidikan anak tentunya ikut merasa tersentak dengan wacana ini. Apalagi pandemi belum lagi berakhir.

Bukan hanya saya, publik banyak yang terkejut dan melampiaskan emosi di media sosial. Pemerintah dianggap tidak pro rakyat apalagi ekonomi belum stabil. Di mana banyak usaha yang gulung tikar serta PHK di mana-mana akibat dampak pandemi Covid-19. Pemerintah malah membuat kebijakan yang justru menambah beban rakyat. Apalagi sembako merupakan hajat hidup orang banyak yang jika dikenai pajak tentu harganya akan naik. Karena merupakan kebutuhan pokok, mau tidak mau orang justru terpaksa beli.

Sebagian mungkin akan mengurangi konsumsi dan ini akan berdampak pada kekurangan gizi terutama pada balita. Dan yang lebih ironinya lagi, pemerintah juga akan mengenakan pajak pada sektor pendidikan. Bisa dibayangkan angka putus sekolah akan meningkat drastis jika aturan ini benar-benar diberlakukan.

Seperti dilansir dari cnnindonesia.com (24/12/200) bahwa berdasarkan data Unicef bahwa terdapat 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut 75 persen diantaranya tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan karena masalah biaya. Akan seperti apa potret pendidikan bangsa Indonesia di masa mendatang, jika untuk makan saja susah apalagi sekolah. Oleh sebab itulah, media sosial menjadi ramai menuntut pemerintah membatalkan RUU KUP tersebut walau saat ini masih dalam bentuk draf.

Tidak hanya itu saja, dengan memberlakukan aturan ini pemerintah dianggap akan melakukan bunuh diri ekonomi secara tidak langsung. Sepintas dari draf RUU KUP ini pemerintah seperti jahat pada masyarakat menengah ke bawah dan justru memihak masyarakat ekonomi atas. Ini terlihat dengan adanya relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi kendaraan mobil di atas 1500cc dan juga PPN 0 persen untuk properti dengan maksud mendokrak pemulihan ekonomi usai tertekan dampak pandemi Covid-19.

Namun nyatanya, target kemudahan pajak di atas hanya menguntungkan masyarakat ekonomi atas saja. Sebab mobil-mobil mewah milik para orang kaya umumnya yang memiliki kapasitas mesin diatas 1500cc. Begitu juga dengan properti, walau pun dibatasi hanya untuk rumah di bawah harga 3 miliar, namun karena durasi relaksasi yang singkat yakni 1 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021, otomatis kemudahan pajak ini hanya bisa dinikmati pengembang yang mempunyai modal untuk membangun rumah dan terjual sebelum 31 Agustus 2021.

Pemerintah seperti tidak sadar bahwa dampak lain pajak ini adalah akan adanya ketimpangan yang terlalu besar justru membuat orang kaya merasa tidak aman untuk berbisnis di Indonesia. Ini disebabkan target pasar bisnis orang kaya justru masyarakat ekonomi menengah ke bawah. sehingga ketidakamanan membuat orang-orang kaya lebih memilih menyimpan uangnya di luar negeri. Otomatis ekonomi di dalam negeri tidak bergerak. Dan inilah yang akhirnya akan membunuh perekonomian negeri ini.

Kesimpangsiuran tentang isi draf RUU KUP ini akhirnya ditanggapi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Kamis, 10 Juni 2021 lalu, Sri Mulyani menilai bahwa belum saatnya menjelaskan ke publik karena belum dibahas bersama DPR. Dan fokus pemerintah saat ini adalah untuk pemulihan ekonomi. Draf yang beredar di luar hanya sepotong-sepotong dan tidak seburuk yang dipikirkan masyarakat.

Selain itu, Ditjen Pajak akhirnya memberikan penjelasan melalui akun Instagram @ditjenpajakri. Namun dari penjelasan ditjen pajak menyiratkan bahwa penerapan pajak PPN pada sembako dan pendidikan adalah benar adanya. Maksud penerapan pajak ini adalah dengan menargetkan para orang-orang kaya yang juga ikut menikmati fasilitas bebas pajak padahal mampu membayar. Seperti halnya beras premium, selama ini mendapatkan perlakuan yang sama dengan beras biasa. Begitu juga pendidikan yang berbiaya mahal juga menikmati fasilitas bebas pajak sama seperti pendidikan biasa. Oleh sebab itulah pemerintah bermaksud memilah agar fasilitas bebas pajak benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya. Sederhananya agar lebih tepat sasaran.

Namun masyarakat sudah terlanjur terbakar emosi dengan berita yang sudah beredar di media sosial. Sehingga menimbulkan konotasi yang buruk terhadap pemerintah. Birokrasi yang berbelit di pemerintahan membuat masyarakat lebih mudah dan nyaman menyampaikan aspirasi di media sosial. Sebenarnya tidak ada salahnya jika disampaikan lewat media sosial, namun baiknya disampaikan dengan bahasa yang santun dan tidak memojokkan pemerintah.

Media dalam hal ini juga berperan dalam menggiring opini. Narasi yang tidak pas, bisa membuat masyarakat yang terlanjur emosi menjadi tambah panas. Oleh sebab itu mari kita sebagai masyarakat sama-sama belajar untuk menyampaikan secara santun terhadap kebijakan pemerintah. Dan pemerintah pun sebaiknya juga mendengar dan melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan sehingga masyarakat tidak mudah berprasangka buruk terhadap kinerja pemerintah.

“Waspadalah terhadap berita-berita bohong dan fitnah yang bisa memecah belah bangsa. Mengingatkan untuk selalu tabayyun dan jangan cepat percaya berita apa pun”. (Juproni)

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya