Rumitnya Sekolah Negeri

Pendidik
Rumitnya Sekolah Negeri 20/02/2021 347 view Pendidikan Pixabay.com

Harian Kompas pada (Jumat, 15/01/2021) memuat berita terkait prestasi yang diukir siswa Indonesia ketika meraih nilai sempurna pada ajang Internasional Zhautykov Olympiade (IUZhO) ke-17 yang digelar secara daring pada 7-13 Januari 2021. Prestasi ini diraih oleh beberapa siswa yang tersebar di beberapa sekolah swasta di Indonesia seperti SMA IPEKA Plus BSD, SMA Kristen Penabur Gading Serpong, SMA Santa Maria 1 Cirebon dan juga beberapa sekolah swasta lainnya. Tentunya prestasi ini patut kita apresiasi.

Namun di lain sisi, juga muncul berita lainnya di beragam media masa maupun media online terkait kasus intoleransi yang terjadi di SMKN 2 Padang – Sumatera Barat dan di beberapa sekolah negeri lainnya seperti di Bali, Maumere (Nusa Tenggara Timur), Manokwari (Papua Barat). Bahkan kasus di SMKN 2 Padang memicu untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem A Makariem, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil mengenai aturan seragam sekolah yang juga turut menuai perdebatan lainnya.

Dua peristiwa yang sangat kontras tersebut menunjukkan tentang apa yang terjadi di sekolah swasta yaitu sebuah prestasi yang mendapat apresiasi dan di sekolah negeri dengan sebuah kontroversi yang menimbulkan perdebatan. Sudah tentu, tidak semua sekolah swasta dan negeri di Indonesia dapat digeneralisasikan mengikuti fenomena demikian. Dikotomi antara sekolah swasta dan negeri dalam tulisan ini tidak berarti semua sekolah yang negeri itu jelek dan sekolah swasta itu selalu baik.

Fenomena yang terjadi di atas rupanya merupakan buah dari strategi serta kondisi yang ada di sekolah negeri dan sekolah swasta. Dalam menjaga eksistensinya, sekolah swasta lebih berfokus pada sasaran mengukir prestasi sebanyak mungkin agar mendapatkan nilai jual teratas di hati masyarakat. Sedangkan kondisi birokrasi semi politik dan siswa yang heterogen secara agama yang ada di sekolah negeri menjadikan banyak masalah yang sering muncul. Misalnya saja kasus seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan intoleransi masih merupakan isu tahunan di sekolah negeri.

Sekolah swasta yang kerap dikenal mahal tentu menawarkan sesuatu yang lebih dari sekolah negeri seperti kenyamanan belajar dan prestasi sedangkan sekolah negeri menawarkan keberagaman, prestasi dan sudah tentu murah. Tulisan ini bertujuan bukan untuk menyoalkan kasus intoleransi di sekolah ataupun menghakimi pejabat berwenang tetapi mengulas eksistensi sekolah negeri di Indonesia jika fenomena seperti ini terus terjadi berulang.

Sekolah Swasta

Sekolah swasta relatif lebih mahal dari pada sekolah negeri karena bukan semata kurang mendapat subsidi dari negara melainkan mereka juga harus mengumpulkan banyak modal agar dapat memenangkan kompetensi antara sesama sekolah (Martono,2018). Lazimnya yang dijual di sekolah swasta sebagai alat promosi adalah seperti membuka kelas olahraga, label sekolah internasional, pembelajaran berbasis agama seperti sekolah Katolik ataupun fasilitas pembelajaran yang lengkap seperti gedung sekolah yang mewah. Modal besar yang ada di sekolah swasta sering menjadikan mereka selalu unggul dalam berkompetensi lintas sekolah.

Di sekolah swasta sendiri juga bukan tanpa masalah. Dalam praktiknya masalah yang ada di sekolah swasta sering diselesaikan dengan saling menguntungkan karena komunikasi yang terbangun di sekolah swasta lebih efektif dan efisien, serta tentu saja komunikasi yang lebih resiprokal dengan orang tua. Sekolah swasta lebih mudah mengambil sikap, cepat dan inovatif. Ini dilakukan agar nilai jual sekolah swasta tersebut tetap terjaga di hati masyarakat. Aturan wajib belajar 9 tahun dengan daya tarik sekolah gratis SD-SMA yang berlaku pada sekolah negeri juga semakin terus memacu dan menjadi daya pelecut sekolah-sekolah swasta untuk terus berprestasi agar kualitas mereka bisa dilihat masyarakat agar semakin terus diminati.

Sekolah Negeri

Di sekolah negeri yang pembiayaan di mana seutuhnya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan organisasi yang sifatnya semi politik serta sentralistik (tergantung pucuk pimpinan) sering terdengar lebih menggema adalah sebuah masalah yang timbul daripada pencapaian prestasi yang diraih siswa. Contohnya saja kasus intoleransi di SMKN 2 Padang tentang aturan busana jilbab untuk siswi non-muslim yang menjadi viral seantero Indonesia. Jika ditilik lebih jauh, sejatinya kasus ini berlangsung sudah sangat lama. Pertanyaannya adalah apakah semua komponen organisasi terkait di sekolah negeri semisal guru juga turut menyetui aturan tersebut ataukah tidak berani bersuara sebagai akibat sistem organisasi yang sifatnya semi politik yang akan berujung pada mutasi atau demosi para guru?

Tentu tidak semua sekolah negeri berlaku demikian namun jika ini sering terjadi maka stereotip sekolah negeri dengan segudang masalah akan terbentuk dalam pikiran masyarakat. Fenomena seperti ini suatu hari bisa memunculkan perasaan tidak menarik masyarakat dan akan meledak menjadi kurang simpatik pada sekolah negeri. Akibatnya adalah minat masyarakat pada sekolah negeri semakin tergerus yang berelasi dengan semakin berkurangnya rombongan belajar sehingga kebutuhan jam mengajar maksimal guru yaitu 24 Jam Pelajaran/Minggu akan menjadi pergulatan baru di setiap sekolah negeri. Masalah kebutuhan jam mengajar sebenarnya sudah sedikit mulai terlihat pada sekolah negeri di beberapa daerah di mana juga ada sekolah swasta di daerah tersebut.

Para guru bersertifikasi setiap awal tahun pembelajaran selalu dibayangi perasaan was-was terkait kecukupan akan jam mengajar maksimal 24 Jam Pelajaran /Minggu. Tentunya sudah semakin rumit bukan? Padahal tantangan yang dihadapi sekolah negeri tidak serumit yang dihadapi sekolah swasta. Bandingkan saja salah satu variabel pendukung pendidikan yaitu pendanaan. Sekolah swasta setiap tahunnya harus dapat menjual kualitasnya sebaik mungkin agar bisa memperoleh sebagian pendanaan dari orang tua. Sedangkan pada sekolah negeri rasanya tidak ada hambatan terkait pendanaan karena seutuhnya di biayai oleh negara melalui dana BOS.

Fenomena yang digambarkan penulis ini harus menjadi evaluasi oleh pemerintah terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sebagai rumah bernaungnya sekolah-sekolah negeri. Di sini eksistensi sekolah negeri berada pada titik krusial. Karenanya sistem politik harus dijauhkan dari birokrasi pendidikan agar roda demokrasi di sekolah dapat berjalan maksimal sehingga proses menginterupsi kebijakan yang salah tidak dikurung oleh perasaan takut mutasi ataupun demosi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya