Revisi UU ITE sebagai Perjuangan Moral

Mahasiswa STFT Widya Sasana Malang
Revisi UU ITE sebagai Perjuangan Moral 22/02/2021 861 view Opini Mingguan pixabay.com

UU ITE diundangkan pada tahun 2008 dan pernah direvisi tahun 2016 (Kompas, 19/2/2021). Setelah mengalami revisi terakhir itu, kini wacana untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali menyeruak ke permukaan.

Wacana revisi ini ramai diperbincangkan pasca sejumlah peristiwa saling lapor ke kepolisian atas nama pelanggaran UU ITE. Hal ini memantik kegelisahan hingga akhirnya bola panas revisi UU tersebut dilemparkan ke ruang publik. Sejumlah pengamat politik menganalisa bahwa fenomena ini dapat berimplikasi buruk bagi demokrasi Indonesia.

Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, dalam Kompas 19/2/2021, mengatakan bahwa saat ini muncul dan menguat gejala retrogasi demokrasi. Retrogasi demokrasi menunjuk kepada kemunduran kualitas demokrasi yang diakibatkan oleh hilangnya kepekaan dan komitmen untuk menghormati hukum dan keadaban. Ia melihat bahwa banyak elite politik beserta pendukungnya yang seolah-olah tidak siap dengan kritik. Akibatnya, kualitas diskursus publik mengalami kemerosotan.

Demokrasi di tanah air memiliki perubahan yang cukup signifikan di era revolusi 4.0. Kehadiran internet telah sanggup mengubah panorama perpolitikan yang konvensional menuju perpolitikan berbasis digital. Elite-elite politik dan pendukungnya bisa saja saling serang dan beradu argumen secara politis via media sosial tanpa memedulikan batas-batas apapun. Dalam situasi semacam ini lalu muncul dilema etis-moral, terlebih ketika aktivitas di dunia maya malah berciri destruktif. Hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga penghinaan yang membabi-buta kepada pribadi tertentu, merupakan beberapa persoalan yang menuntut penanganan serius.

Dalam sejumlah kasus yang diduga terjadi pelanggaran UU ITE, sebenarnya perkaranya bukan hanya melulu hukum belaka. Selain hukum, di sana terdapat persoalan moral dan moralitas. Kemunculan persoalan moral dalam transaksi elektronik membuka cakrawala pemahaman kita bahwa masalah moral kini telah merambah hingga ke jagat maya. Apabila persoalan moral ini kita bawa ke dalam konteks hidup berdemokrasi, jelaslah hal tersebut berpotensi mengundang malapetaka bagi hidup berbangsa dan bernegara.

Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai patokan untuk perbuatan. Bagi Thomas hukum memiliki ciri mengikat, mewajibkan manusia, tetapi perbuatan manusia pada akhirnya ialah budi, sebab budi bertugas mengatur perbuatan menuju ke tujuan. Selain itu ia juga memerhatikan kehendak (voluntas). Hukum memiliki unsur yang sama dengan perintah. Perintah merupakan perbuatan yang keluar dari kehendak dan budi. Akal budi manusia merupakan unsur konstitutif yang khas milik manusia. Dengan akal budinya manusia sanggup mencapai kebaikan tertentu.

Nah, lalu apa hubungan langsung antara wacana revisi UU ITE dengan hukum dan moralitas? Hubungannya ada di sini, yaitu bahwa baik hukum maupun moralitas dalam konteks wacana merevisi UU ITE sama-sama menyoal keadilan bagi individu maupun kelompok. Presiden Jokowi sendiri mengatakan jika UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, beliau membuka peluang revisi UU ITE, terutama pasal-pasal “karet” multitafsir (Kompas, 19 Februari 2021).

Terminologi “keadilan” yang menjadi emblem setiap perundang-undangan sekaligus justifikasi eksistensi negara hanya menjadi mungkin, apabila hak-hak rakyatnya menjadi kepentingan terdepan proyek negara (Armada Riyanto, 2018). Campur tangan negara memang perlu dan dibutuhkan demi menjamin hak-hak rakyat beserta kepentingan sosial mereka. Hal ini senada dengan amanat pasal 28 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Catatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), hingga Oktober 2020, ada sepuluh peristiwa dan 14 orang yang diproses karena mengkritik Presiden Jokowi. Selain itu, ada 14 peristiwa, dengan 25 orang diproses dengan obyek kritik Polri, dan empat orang diproses karena mengkritik pemda.

Sementara itu, Freedom House (FH) merilis hasil penelitian yang menunjukkan kualitas kebebasan berinternet di Indonesia memburuk. Kebebasan internet Indonesia pada 2019 mencapai 51 dari skala 0-100, sementara di tahun 2020 nilainya memburuk menjadi 49 (lih. Gun-Gun Heryanto, Kompas, 19 Februari 2021).

Jika kasus-kasus di atas serta solusi penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum, lantas hukum seperti apakah yang dapat diharapkan? Jika jawabannya adalah hukum positif –demikian kiranya posisi UU ITE – halnya perlu dicermati dengan saksama. Dalam positivisme, setiap pengesahan undang-undang adalah kemenangan. Selanjutnya, yang terjadi atau yang rentan terjadi ialah intimidasi, penindasan, kesewenang-wenangan, penyepelean pribadi-pribadi manusia (Armada Riyanto, 2018). Penerapan hukum secara demikian berpotensi mendehumanisasi manusia dari dirinya sendiri.

Demokrasi hendaknya mendengarkan realitas. Para pemangku kekuasaan dan rakyat masing-masing tahu akan tuntutan dan batas-batas berdemokrasi. Wacana untuk merevisi UU ITE beserta delik-delik hukum yang termuat di dalamnya jelas mengatakan ada yang kurang beres dalam demokrasi di tanah air ini. Ujaran-ujaran kebencian hingga penghinaan yang dialamatkan kepada pribadi tertentu bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga melanggar moralitas. Demikian juga dengan pemolisian setiap pernyataan yang menyinggung perasaan pribadi, hal ini menggambarkan betapa masyarakat kita masih terjebak dalam sikap baper politik. Kedua tindakan ini bukan saja perlu ditertibkan, melainkan juga diberi definisi yang jelas agar hukum tidak sekadar menjadi alat permainan atau pelanggengan kuasa kaum elite.

Terakhir, merevisi UU ITE harus memiliki semangat bonum commune. Thomas Aquinas mengatakan bahwa setiap negara dibangun untuk kebaikan (Simplesius Sandur, 2019). Kebaikan seluruh warga negara merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Jika kelak UU ITE disetujui untuk direvisi, maka hukum baru itu tidak boleh jatuh pada positivisme moral yang bercirikan selfishness (lih. Armada Riyanto, 2018). Artinya, para pembuat hukum mesti memahami kenyataan bahwa orang lain, suku lain, daerah lain, kelompok manusia lain memiliki cakrawala dan sistem berpikir secara berbeda. Dengan memahami konteks hidup ini, diharapkan akan terbit fajar keadilan bagi semua manusia Indonesia di depan hukum.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya