Resolusi Permasalahan Sampah yang Memiliki Volume 3.478 Pesawat Tempur Sukhoi

Demokrasi
Resolusi Permasalahan Sampah yang Memiliki Volume 3.478 Pesawat Tempur Sukhoi 13/07/2020 1957 view Opini Mingguan news.cgtn.com

Problem sampah merupakan permasalahan pelik. Extraordinary effort atau di butuhkan upaya luar biasa dalam menanggulanginya. Tidak boleh lagi ada basa-basi penindakan, seremonial semata atau malah menganggap isu sampah masalah “kacang goreng”.

Indonesia merupakan salah satu negara yang abai akan bahaya sampah khususnya sampah plastik. Ini dibuktikan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ( KLHK ) ada sekitar 0,48 hingga 1,29 juta metrik ton setiap tahun atau 64 juta ton sampah !.

Bobot tersebut setara Air Bush seri A380-800 ( 280.000 Kg) alias sejumlah 228 unit pesawat !. Bila kita bandingkan dengan pesawat tempur Sukhoi ( SU-35S) yang rencananya akan di belanjakan Kementerian Pertahanan, memiliki bobot 18.400 Kg. Ibarat kata, masyarakat kita membuang 3.478 pesawat Sukhoi setiap tahunnya !.

Terasa semakin menohok, jika kita komparasi dengan total jumlah penduduk bangsa kita yang berjumlah 267 juta jiwa, maka setiap manusia yang bernafas dari bayi hingga dewasa, mengantongi sekitar 4,1 Kg sampah setiap tahun !. Perumpamaan di atas hanya ingin menyodorkan pemahaman dan keprihatinan, betapa masih tidak terkontrolnya sampah di negara kita.

Makin terasa mencolok, sampah justru paling tidak mampu dikendalikan pada wilayah kota, yang katanya modern, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, dan segala atribut terhormat, tapi justru kalah oleh sampah. Miris, bukan ?

Sebenarnya, dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 atribut aturan tentang pengelolaan sampah, sudah ada arahan legal terkait pengelolaan sampah secara nasional. Namun, masih terdapat banyak hal yang belum maksimal dalam eksekusi kebijakan. Bukan itu saja, pemerintah bahkan mengeluarkan terobosan dalam pengelolaan sampah, yang di tanda tangani presiden langsung lewat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah rumah tangga (RT) dan sampah sejenis sampah RT, yang mengamanatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Namun, lagi-lagi, kita hanya bisa dibuat melongo, volume sampah belum terlihat menyusut.

Hal itu gamblang berdasarkan data yang pernah dirilis oleh KLHK tahun 2018, sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dari total sampah nasional, hingga mencapai 62 persen. Dan, semakin berbahaya, mengingat pagebluk Covid-19 mensyaratkan protokol khusus kesehatan bagi tenaga medis yang wajib menggunakan perlengkapan khusus, yang materi bahannya sulit terurai. Belum lama ini, publik terkejut,salah satu daerah yaitu kota Bekasi, ditemukan masker, sarung tangan, tisu tercecer di tempat pembuangan akhir ( TPA ). Bukan tidak mungkin, daerah lain mengalami hal serupa. Selain itu, tentu saja berbahaya karena bisa saja menyebarkan virus.

Upaya penanggulangan sampah membutuhkan partisipasi publik dalam mendukung program pemerintah agar bangsa kita dapat mengurangi bahaya pencemaran sampah bagi lingkungan hingga ke akar rumput. Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstranas adalah 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 dengan slogan “ Indonesia Bersih dan Bebas Sampah” yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan limbah sampah sebesar 70 persen. Pertanyaannya, dapatkah itu terwujud tanpa partisipasi masyarakat dan ketegasan peraturan ?

Seperti kita ketahui, pada tahun ini hingga tahun 2030 merupakan era transisi struktur demografi Indonesia yang menciptakan generasi usia produktif gigantis. Seringkali di sebut bonus demografi dan negara kita di proyeksi menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. prasyarat itu terpenuhi jika mampu menciptakan 113 juta tenaga terampil ( Riset Mckinsey ).

Daya serap tenaga kerja yang mampu menampung usia produktif terampil tersebut hanya mungkin terwujud dengan menggenjot sektor industri. Dan sudah menjadi rahasia umum, industrialisasi menciptakan banyak sampah tidak ramah lingkungan.

Indikator itu semakin terlihat dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dianggap sebagai “sapu jagad” nya pemerintah dalam mempercepat laju ekonomi dengan membuka kesempatan investor lebih cepat merealisasikan pengembangan perusahaannya di Indonesia.

Semakin krusialnya isu sampah untuk disosialisasikan karena industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar sampah kemasan yang memang di desain lebih banyak berbahan plastik, logam dan sejenisnya yang cenderung tidak ramah lingkungan.

Riset global, berdasarkan laporan terbaru Greenpeace berjudul " How Companies Still Have It Wrong on Plastic Pollution Solution" sebanyak 855 miliar sachet tahun 2019 & pada tahun 2027 diproyeksi 1,3 triliun sachet produksi. Kita mafhum, negara-negara Asia Tenggara merupakan pangsa pasar “seksi” karena jumlah penduduk yang akbar. Sekitar 50 persen target produk tersebut siap menghujani pasar. Faktor demografi, ekonomi yang membaik merupakan alasan perusahaan tersebut membidik beberapa negara benua asia.

Celakanya lagi, varian produk tersebut juga sangat digemari oleh masyarakat khususnya generasi milenial. Salah satunya merek terkenal soft drink ternama CocaCola yang menggunakan kaleng kemasan, peminat minuman tersebut sekitar 73,4 persen. Tidak jauh berbeda, merek lokal yang telah dimiliki Danone, seperti merek Aqua juga menjadi 91,8 persen menjadi pilihan konsumen, dimana plastik sebagai kemasannya ( Data IDN Research Institute tahun 2019).

Sementara tingkat kesadaran dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R yaitu Reuse, Reduce, Recyle yang merupakan sebuah hierarki strategi manajemen terpadu, pengelolaan sampah belum teredukasi dengan efektif, sehingga tidak heran, Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar ke-2 dunia.

Bercermin dari potensi sampah yang disebabkan makanan dan minuman serta laporan peningkatan volume sampah setiap tahun dan program kebijakan pemerintah yang berambisi menjadikan negara sebagai salah satu pusat industri dunia, kebutuhan akan terobosan baru dalam pengolahan sampah harus disiasati dengan berkolaborasi kepada berbagai pihak untuk menjadi penggerak dan memobilisasi warga agar lebih melek lagi akan ancaman sampah sekaligus memutar jarum pandangan publik, bahwa sampah merupakan permasalahan kolektif dan jika dikelola dengan cermat, realitasnya sampah yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomi ternyata mampu meningkatkan pendapatan.

Khusus sampah plastik mampu menghasilkan sekitar Rp 16.000.000 setiap 42 ton sampah dari hasil daur ulang berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ( ESDM ).

Alternatif lain, sampah plastik juga bisa memiliki value tinggi, jika warga dilatih keterampilan menciptakan kerajinan tangan seperti tas, pot, sapu dan sebagainya. Pun , bisa dimamfaatkan sebagai energi listrik di daerah-daerah yang mungkin memiliki sumber sampah menumpuk seperti daerah pesisir. Sumber dana peralatan, mesin, dan perlengkapan bisa disisihkan sebagian dari dana desa. Masih banyak lagi solusi lain, seperti menjadikan sampah organik menjadi pupuk kompos yang baik bagi pertumbuhan tanaman.

Pada akhirnya, harapan terbesar manusia adalah tetap nyaman, bersih & sehat dalam menjalankan aktivitas hidupnya serta meninggalkan warisan bumi lestari bagi generasi penerus bangsa. Harapan tersebut hanya visibel, bila publik kritis, aturan yang tegas serta partisipatif dan inovatif menciptakan resolusi produktif. STOP SAMPAH atau MATI!.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya