Regulasi di Balik Asap Rokok

Fungsional Statistisi BPS Kota Pekanbaru
Regulasi di Balik Asap Rokok 03/04/2021 399 view Budaya kanal247.com

Beberapa bulan terakhir berbagai pemberitaan di media massa menyebutkan keberhasilan pemerintah (dalam hal ini direktorat jenderal bea cukai) dalam menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal ke Indonesia.

Mendengar berita tersebut kita patut senang atas keberhasilan ini, namun kita juga patut merasa miris karena itu berarti bahwa rokok ilegal makin marak beredar di negeri ini. Jumlahnya pun cukup membuat kita tercengang. Awal tahun 2021, media massa nasional menyebutkan adanya upaya penyelundupan 7,2 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar 7,6 miliar di Perairan Pulau Buluh, Provinsi Riau.

Tak kalah heboh dengan berita baru-baru ini yang menyebutkan 10,2 juta batang rokok ilegal di Aceh yang dimusnahkan, dengan potensi kerugian negara mencapai 11,7 milyar rupiah. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, benarkah maraknya peredaran rokok ilegal ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang menaikkan bea cukai rokok?

Rokok Merupakan ‘Kebutuhan Primer’

Pada akhir tahun 2020 Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok di 2021 dengan rata-rata kenaikan 12,5 persen. Keputusan ini diambil dengan tujuan mengendalikan konsumsi produk hasil tembakau terutama pada dampak kesehatan. Namun pada kenyataannya, keputusan ini dirasa kurang efektif dalam menekan prevalensi perokok aktif di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan masih di atas 25 persen.

Secara teori jika pajak suatu produk terlampau tinggi, maka akan ada dampak masuknya produk ilegal. Terlebih jika produk tersebut merupakan produk yang memang dibutuhkan oleh banyak orang.

Kita sudah mafhum jika saat ini rokok bisa dikatakan ‘kebutuhan primer’ bagi sebagian orang, karena nyatanya dalam keseharian rokok dianggap lebih penting dibanding makanan. Pengeluaran untuk membeli rokok di kalangan keluarga miskin bahkan tercatat lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk membeli daging maupun telur ayam.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, menunjukkan bahwa rokok kretek filter memberikan sumbangan lebih dari 10 persen terhadap total garis kemiskinan. Sulit dipercaya memang jika pengeluaran masyarakat untuk membeli rokok hampir sama besarnya dengan pengeluaran untuk membeli beras. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perokok yang lebih memilih tidak makan daripada tidak ngebul. Jadi sangatlah wajar jika adanya kebijakan kenaikan bea cukai rokok ini justru memicu masyarakat untuk beralih ke produk ilegal dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Akibatnya rokok ilegal tersebut semakin marak dan tujuan awal untuk meningkatkan kesehatan justru tidak tercapai.

Regulasi Rokok di Indonesia

Di negara-negara maju, industri rokok dibatasi dengan ketat seiring dengan tingginya kesadaran masyarakatnya. Hal ini tentunya mendorong industri rokok global mengalihkan pasar ke neagara-negara berkembang. Di Indonesia, industri rokok secara leluasa membidik generasi muda. Dengan mensponsori olah raga, konser-konser musik, industri rokok memberikan pencitraan seolah-olah peduli pada orang lain.

Regulasi pengendalian masalah merokok di Indonesia sebenarnya sudah tertera secara jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yakni berupa Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003. Aturan dalam PP ini meliputi kandungan kadar nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, serta penetapan kawasan tanpa rokok. Disebutkan dalam PP tersebut bahwa iklan dan promosi dapat dilakukan di media elektronik hanya pada waktu-waktu tertentu, yakni pada periode jam 21.30 sampai dengan 05.00 waktu setempat. Disebutkan juga secara rinci bahwa kawasan tanpa rokok yang dimaksud meliputi tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat terjadinya proses belajar mengajar, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Pada kenyataannya regulasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih sering kita saksikan iklan rokok muncul di layar televisi, juga baliho dan reklame rokok yang menjadi penghias di sepanjangan jalan. Bahkan hampir tidak kita jumpai area publik, seperti di taman, angkutan umum, dan kantor pemerintahan yang bebas rokok.

Memanfaatkan Potensi Tembakau

Upaya pemerintah dalam menekan jumlah prokok di Indonesia belum membuahkan hasil yang diharapkan. Perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak. Sudah saatnya, para pemangku kepentingan di sektor komoditi tembakau nasional ‘banting setir’ ke aneka produk turunan tembakau selain rokok yang lebih bermanfaat bagi kesehatan manusia, dan ramah lingkungan.

Pemerintah hendaknya konsisten menjalankan regulasi yang telah dibuat, bukan sekedar formalitas belaka. DPR sebagai penyalur aspirasi masyarakat juga semestinya mendukung pengendalian bahaya rokok bukan malah membiarkan rokok menggerogoti kesehatan masyarakat. Dan yang tak kalah penting kerja sama dari berbagai pihak yakni pemerintah, peneliti, dan pengusaha dalam memanfaatkan potensi tembakau.

Meredupnya industri tembakau jangan sampai mematikan peluang bisnis tembakau itu sendiri. Dengan demikian ‘citra’ tembakau akan dengan sendirinya berubah, dari pembawa petaka menjadi pembawa manfaat bagi manusia dan alam.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya