Regulasi Berbasis Agama dan Indeks Demokrasi

Fungsional Statistisi BPS Provinsi Riau
Regulasi Berbasis Agama dan Indeks Demokrasi 19/05/2021 466 view Politik kendaripos.co.id

Menjelang berbuka puasa, sambil menunggu azan magrib saya mengisi waktu dengan membaca beberapa tulisan di media online. Saya tertarik dengan tulisan Ria Indah Sari yang dimuat oleh The Columnist pada 4 Mei 2021 dengan judul “Zakat Penghasilan dan Degradasi Indeks Demokrasi”. Tulisan ini membahas tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikaitkan dengan regulasi pemerintah terkait program cinta zakat yang saat ini sedang marak dicanangkan oleh Pemerintah.

Regulasi tersebut jika ditindaklanjuti dalam sebuah Perpres (Peraturan Presiden) disinyalir akan menurunkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Benarkah demikian? Menanggapi hal tersebut, izinkan saya lewat tulisan ini mengulasnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda.

Indeks Demokrasi Indonesia atau yang lazim dikenal dengan istilah IDI merupakan alat ukur untuk melihat capaian demokrasi di Indonesia dalam menyusun program perencanaan pembangunan politik. Badan Pusat Statistik merilis nilai IDI pada tahun 2019 sebesar 74,92, atau meningkat sebesar 2,53 poin dibanding capaian IDI tahun 2018 (72,39).

Ada tiga aspek yang dirangkum dalam indeks ini yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Ketiga aspek tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tulisan ini kita fokuskan pada aspek kebebasan sipil.

Aspek kebebasan sipil meliputi empat variabel, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Empat variabel tersebut lebih rinci lagi terbagi dalam sepuluh indikator. Jika kita cermati nilai IDI pada tiap indikator akan terlihat bahwa pada aspek ini tercatat hanya tiga indikator yang menurun cukup signifikan, yaitu indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (menurun dari 82,35 pada tahun 2018 menjadi 77,21 pada tahun 2019), indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (dari 70,22 pada tahun 2018 menjadi 65,69 pada tahun 2019), serta indikator ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama (dari skor 91,47 pada tahun 2018 menjadi 87,79 pada tahun 2019).

Lalu bagaimana dengan regulasi program zakat yang disinyalir menurunkan nilai IDI? Jika kita perhatikan regulasi tersebut berkaitan erat dengan dua indikator penyusun variabel kebebasan berkeyakinan pada IDI yakni indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama dan indikator tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Kedua indikator ini selama kurun waktu enam tahun terakhir tidak mengalami fluktuasi yang cukup berarti (masih berkisar di angka 80-an). Ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak berpengaruh signifikan pada nilai IDI di level nasional.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan nilai IDI di level daerah? Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau mengeluarkan peraturan terkait kewajiban menunaikan zakat profesi pada semua ASN di lingkungan Pemkab Siak. Isi Perda tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Pada pertengahan tahun 2019, Pemerintah Provinsi Riau pun menerapkan peraturan yang sama bagi semua ASN di lingkungan Pemprov Riau. Selanjutnya mari kita cermati kembali nilai IDI di Provinsi Riau secara series pada aspek kebebasan sipil. Ternyata nilai indeks pada aspek tersebut selama kurun waktu enam tahun terakhir tidaklah menurun, justru malah meningkat (74,35 pada tahun 2014 menjadi 85,15 pada tahun 2019). Bisa jadi untuk beberapa indikator mengalami penurunan, namun tidak memengaruhi indeks pada aspek tersebut, terlebih nilai IDI secara agregat.

Begitu juga dengan aturan tertulis lainnya terkait pelaksanaan ibadah yang telah diterapkan di beberapa daerah, di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara misalanya. Sebagaimana yang diberitakan di beberapa media bahwa pada awal tahun 2019 lalu, Pemerintah Tidore Kepulauaan membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan puasa Senin-Kamis pada seluruh ASN yang beragama Islam di lingkungan pemkot Tikep, dan program tersebut telah dijalankan pada tahun 2019.

Kembali ke pembahasan kita terkait IDI, apakah tepat jika dikatakan bahwa surat edaran ini mengekang aspek kebebasan sipil? Jika kita lihat skor IDI pada aspek ini di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 justru meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2018, dari 78,94 menjadi 85,61. Dapat kita simpulkan bahwa aturan-aturan tertulis tersebut tidaklah mengekang aspek kebebasan sipil sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak pihak.

Negara, dalam hal ini pemerintah, memegang peranan yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan umat beragama, baik sebagai regulator maupun fasilitator. Sebagai fasilitator tentunya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Sebagai regulator, pemerintah membuat regulasi yang mengatur tata caranya.

Sah-sah saja jika lantas pemerintah membuat aturan tertulis yang mengatur itu, termasuk perkara adanya sanksi bagi yang melanggar, seperti Perda tentang wajibnya mengeluarkan zakat profesi bagi ASN yang telah diterapkan di beberapa daerah, Perda yang dikeluarkan oleh Pemkab Rokan Hulu tentang wajibnya sholat berjamaah bagi ASN atau Perda lain yang semisalnya.

Saya tidak sepakat jika ada yang mengatakan Perda tersebut tidak bisa diberlakukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Jika demikian, saya justru mempertanyakan konsep demokrasi itu sendiri. Karena nyatanya masih banyak hal lain terkait demokrasi yang lebih urgen untuk dibenahi di negeri ini. Dalam implementasinya, perda-perda tersebut berjalan lancar karena isinya sejalan dengan ajaran agama Islam dan memang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Kalaupun ada yang merasa dirugikan secara personal karena merasa ‘dipaksa oleh negara’ untuk melakukan ibadah yang sifatnya privasi, sesungguhnya itu semua hanya konsekuensi dari sebuah proses.

Segala hal yang tidak terbiasa dilakukan maka siapapun yang akan melakukan pastinya akan terasa berat, namun jika itu sudah menjadi kebiasaan tentunya akan ringan untuk dilakukan. Dalam melakukan ibadah memang seharusnya dilandasi kesadaran dan tanggungjawab individu itu sendiri, tetapi hanya sebagian orang yang bisa melakukannya, sebagian lagi perlu sedikit dipecut untuk bisa menumbuhkan kesadaran itu. Secara jujur kita akui bahwa untuk memulai sebuah kebiasaan baik itu terkadang kita memang harus ‘dipaksa’. Pada praktiknya, tidak ditemui masalah yang berarti dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut, sehingga tidak bijak jika kita malah mempermasalahkannya.

Kembali kita bahas soal Indeks Demokrasi, sesungguhnya PR yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah bagaimana mewujudkan sistem demokrasi yang benar pada saat proses pemilihan pemimpin daerah. Dari tiga aspek pada IDI, aspek hak-hak politik merupakan aspek dengan nilai terendah yang harus terus ditingkatkan.

Masih terekam jelas dalam ingatan kita bahwa pada akhir tahun 2020 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang terjadi di tiga daerah di Riau, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai (dilansir dari berita detik.com). Dua dari tiga daerah tersebut akhirnya melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara.

Tentu kita sepakat bahwa hal tersebut tidak perlu terjadi jika prinsip demokrasi dalam pemilu benar-benar diterapkan. Segala bentuk intimidasi dan permainan money politic harus dicegah, kongkalikong antara kontestan dan penyelenggara pemilu juga harus diberantas. Jika hambatan tersebut dapat kita atasi, tak berlebihan rasanya jika kita optimis sejarah tak lagi mencatat Indonesia dengan nilai Indeks Demokrasi terburuk di dunia.


 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya