Provinsi Jambi, No Viral No Action

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang berada di Pulau Sumatera. Provinsi yang selama ini sebenarnya tidak terlalu sexy terdengar namanya di kancah nasional. Namun akhir-akhir ini, Provinsi Jambi mulai muncul namanya dengan masuk di pemberitaan nasional. Mirisnya, pemberitaan tersebut bukan hal yang dapat dibanggakan sebab isu-isu yang di muat merupakan sesuatu yang tidak menggembirakan. Mulai dari isu penembakan Polisi Josua Hutabarat yang sangat menghebohkan, berlanjut dengan isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh perempuan penjaga warung internet (warnet) terhadap anak-anak dan yang terbaru adalah masalah kemacetan parah di jalan lintas yang berdampak sangat serius bagi kehidupan masyarakat Provinsi Jambi.

Persoalan terakhir harus menjadi perhatian yang sangat serius, hal ini karena berkaitan langsung dengan kinerja pemerintah dan akan menjadi bumbu perpolitikan Provinsi Jambi ke depan. Kemacetan parah yang terjadi disebabkan dari masifnya kegiatan truk yang mengangkut hasil tambang batu bara. Bahkan kemacetan yang terjadi sepanjangan 60 kilometer di wilayah Batin XXIV menuju Simpang Sridadi, Kabupaten Batanghari. Dampaknya sangat negatif bagi kehidupan masyarakat Jambi, mulai dari bahan pasokan makanan yang terhambat pengirimanya, mobilitas masyarakat umum yang menggunakan kendaraan pribadi juga sangat terganggu bahkan yang paling miris ada kabar seorang pasien dari Sarolangun yang hendak dirujuk ke kota Jambi meninggal dunia di dalam ambulans karena terjebak macet.

Sebetulnya peristiwa kemacetan parah ini sudah berlangsung sejak lama, namun sekarang sedang sangat hangat dibicarakan karena telah masif di muat oleh berita nasional, baik itu portal berita maupun media sosial. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah Provinsi Jambi yang sangat buruk dalam menyelesaikan persoalan ini. Lemah dan lambatnya dalam merespon untuk mencarikan solusi menjadi salah satu dosa pemerintah Jambi terhadap persoalan ini. Setelah kejadian ini viral di media dengan memunculkan banyak korban yang terkena dampak, nampaknya baru dari pihak pemerintah merespon dan bertindak. Hal ini menjadi kebiasaan pemegang kekuasaan hari ini bahwa tanggungjawab kerja yang seharusnya dilaksanakan namun terbengkalai karena ketidakmampuan dalam mendengar permasalahan di akar rumput. Lebih dari pada itu, yang menjadi menyakitkan bahwa fakta informasi tersebut sudah sampai di telinga para penangungjawab tersebut. Namun karena tidak ada “political will” dalam dirinya, maka permasalahan tersebut dibiarkan saja seperti angin berlalu. Ungkapan “no viral no action” menjadi sangat relevan menggambarkan kinerja pemerintah Jambi hari ini.

Melihat dari kacamata politis, perstiwa ini sangat merugikan Gubernur Jambi sebagai petahana untuk modal di pemilu selanjutnya. Hal ini karena trust dari masyarakat terhadap kinerjanya menjadi sangat terdegradasi. Apalagi masyarakat Jambi secara geografis tinggal di kabupaten yang notabene jalan tersebut menjadi akses mobilisasi utama penggerak perekonomian. Sehingga secara langsung akan berdampak terhadap sisi ekonomimasyarakat Jambi, yang pada kenyataannya aspek tersebut menjadi sangat penting yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih pemimpin.

Persoalan kemacetan tersebut menjadi boomerang nyata bagi Gubernur Jambi apabila tidak segera terselesaikan dengan baik dan cepat. Seperti yang disampaikan dalam tulisan (Ciulla and Forsyth, 2013) yang berjudul “Leadership ethics” menjelaskan bahwa pemahaman tentang etika bagi pejabat publik adalah bekerja dalam situasi dan kondisi yang serba transparan, akan dinilai oleh banyak pihak terutama masyarakat. Pejabat publik akan dinilai mulai dari kinerjanya, perbuatannya, ucapan-ucapannya, gerak-gerik, mimik dan bahasa tubuhnya, yang mencerminkan tumpuan masyarakat sebagai konsekuensi dari kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Etika berperan besar dalam hal ini karena terkait dengan pemikiran sistematis tentang karakter, moralitas serta tindakan-tindakan yang benar. Pemimpin akan menjadi acuan dalam pelaksanaan nilai-nilai etik ini secara praktis, maka setiap perilaku yang dikerjakan seorang pemimpin haruslah berangkat dari niat etik yang ada dalam dirinya sebagai sebuah pertanggungjawaban moral dimana niat dan perbuatan ini harus selaras (koheren), bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka katakan.

Maka dari pada itu, persoalan ini memang membuat Provinsi Jambi naik daun karena namanya banyak beredar di banyak media, namun dari sisi yang sangat negatif. Sehingga bagi pihak yang memiliki tanggungjawab harus segera menyelesaikan persoalan ini, mungkin secara jangka panjang sudah dipilih kebijakannya yakni pembuatan jalan khusus. Namun hal tersebut terbilang kurang karena masyarakat sekarang membutuhkan solusi jangka pendek. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa solusi apa yang dimunculkan pemerintah provinsi hari-hari ini akan berdampak besar terhadap konstelasi pemilu Jambi selanjutnya.