Problematika Praktik Fotocopy E-KTP dan Masa Depan E-Government di Indonesia

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis
Problematika Praktik Fotocopy E-KTP dan Masa Depan E-Government di Indonesia 10/07/2022 52 view Hukum Dirjen Dukcapil Kemendagri

Di tengah gelombang arus disrupsi teknologi yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang kian pesat tidak hanya pada sektor teknologi informasi dan ekonomi tetapi juga berdampak pada segala aspek lini interaksi sosial dan budaya bahkan hingga praktik penyelenggaraan birokrasi negara. Hal itu tentunya dapat kita lihat dari mulai masifnya proses perpindahan segala bentuk kegiatan yang semula dilakukan secara konvensional dan tradisional menjadi ke bentuk virtual dan digital.

Terlepas dari nilai pragmatis dan efisiensi yang didapat dari disrupsi tersebut, proses dan akselerasi perkembangan teknologi yang terlalu cepat justru menimbulkan “ke-kagetan” dan “ke-gagapan” bagi sebagian besar dari kita bahkan untuk sekelas pejabat publik dan pemangku kebijakan sekalipun. “Ke-kagetan” tersebut dapat kita saksikan dari maraknya peristilahan atau terminologi, narasi hingga jargon yang tak akrab dari telinga kita sebelumnya, semacam “Revolusi Industri 4.0”, “Electronic Government” atau “Smart Government” sampai “Dunia metaverse” yang tak jarang disuarakan oleh para politisi dalam membingkai argumentasinya di layar televisi. Namun patut disesalkan juga apabila beragam narasi tersebut tidak diimbangi dengan upaya edukasi atau bahkan membumikan diksi semacam itu sehingga mudah dan mampu dicerna oleh khalayak umum.

Eksesnya, khusus menyangkut ekosistem birokrasi dewasa ini hampir sebagian besar institusi pemerintahan mulai menerapkan kebijakan digitalisasi dengan tujuan selain upaya memodernisasi sistem juga bermanfaat untuk mengikis alur administrasi yang rumit. Dan upaya tersebut tentunya salah satu bagian dari upaya adaptif dengan perkembangan zaman.

Mungkin beberapa dari kita sempat mempunyai pengalaman tak menyenangkan dalam mengurus data administrasi maupun perizinan di institusi pemerintahan tak jarang seolah sedang diajak masuk ke dalam sebuah ruang labirin yang penuh dengan misteri dan teka-teki; ruang yang panjang, berliku, rumit dan membingungkan. Bahkan tak jarang dari kita seolah dipersulit dengan dilempar kesana-kemari, dari bagian sana harus ke bagian sini, dan begitu seterusnya tiada henti. Dan dampak yang timbul dari kondisi tersebut adalah tumbuh suburnya praktik-praktik pungutan liar (pungli) hingga banyaknya oknum-oknum yang memberikan jasa titipan. Dan hanya dengan kedua jalan tersebutlah yang pada akhirnya membuat masyarakat mau tak mau mempergunakan jasa “gelap” semacam itu dengan harap bahwa akses pelayanan publik tidak serumit apabila dilakukan secara mandiri.

Tidak hanya menyangkut caruk-marutnya permasalahan birokrasi yang sifatnya instrumental dan struktural, langgengnya praktik koruptif, pungli hingga nepotisme (atau dalam bahasa era sekarang “the power of orang dalam”) hingga ketidaksiapan budaya organisasi yang sulit beranjak dari praktik-praktik lama mengakibatkan ketiadaan progres transformatif yang diinginkan. Hal itu tentunya tidak kompatibel dengan narasi bahkan retorika yang digaungkan dan diagungkan, serta patut disayangkan juga apabila perkembangan teknologi yang cepat tersebut justru tidak selaras dengan proses transisi dan adaptasi yang dirasa masih lambat dan terhambat.

Selain struktural dan instrumental, sebagai salah satu indikator esensial dalam menentukan sehatnya atau tidaknya suatu ekosistem birokrasi, budaya birokrasi–termasuk di dalamnya mindset birokrat, profesionalisme dan kualitas sumber daya pegawai–memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Bahkan, dengan dilakukannya suatu reformasi struktural sekalipun tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan jika tidak ditunjang dan diimbangi dengan mentalitas birokrat yang berkualitas. Adapun yang dimaksud sebagai budaya birokrasi menurut Siagian (1995) dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang dapat diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi.

Dengan kata lain, ketiga komponen tersebut merupakan indikator dalam menentukan seberapa efektifnya institusi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Meski secara konseptual ketiga unsur tersebut saling terkoneksi dan terintegrasi, namun budaya organisasi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam tahap praktiknya, karena dirasa sering kali menjegal dan menghambat terlaksananya struktur birokrat yang ideal yang telah dibangun. Maka dari itu, sederhananya, “Sebaik dan seindah apapun reformasi birokrasi itu diciptakan, selama budaya dan perilaku aparatur birokrasi masih melanggengkan praktik usang maka jangan berharap akan terciptanya suatu ekosistem birokrasi yang diharapkan.”

Selain menjengkelkan, ada salah satu hal lain yang menarik dan dirasa menjadi puncak komedi dari perilaku birokrasi yang salah satunya ialah langgengnya praktik usang yang mengharuskan masyarakat untuk memfotocopy E-KTP-nya. Praktik semacam ini masih banyak kita jumpai khususnya di wilayah birokrasi setingkat kelurahan atau desa. Dan dari beragam pengalaman dimintai fotocopy E-KTP tersebut mungkin beberapa dari kita sering kali bertanya “Untuk apa kemudian Elektronisasi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) jika masih dimintai salinan fisiknya? Lantas apa fungsi huruf ‘e’ pada E-KTP?” Namun lagi-lagi tidak ada jawaban lain selain demi memenuhi kelengkapan administrasi. Dan dari perkara fotocopy E-KTP tersebutlah yang kemudian beberapa waktu ke belakang ikut mencuat ke permukaan laman sosial media bahkan sempat menjadi trending topic dan diskursus publik beberapa hari lamanya.

Padahal seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pratik memfotocopy KTP elektronik tersebut jelas-jelas dilarang berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ tentang Larangan Memfotocopy E-KTP. Namun lagi-lagi sebagian besar aparatur birokrasi tidak mengindahkan atau bahkan mungkin belum tahu surat edaran tersebut. Kita tentu harus melihat problem “menggemaskan” ini secara runut, jernih dan komprehensif karena persoalan semacam ini tidak hanya menyangkut pada aspek ketidakmerataan akses informasi dan komunikasi politik yang disampaikan dari pusat ke daerah-daerah, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksiapan mental dan budaya birokrasi untuk beranjak dari kebiasaan lama.

Membangun narasi itu memang penting, tetapi akan jauh lebih penting juga jika dibarengi dengan pendistribusian informasi yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasana yang mendukung sehingga cita-cita kita tentang digitalisasi birokrasi cepat atau lambat segera terwujud.

Mengutip dari buku Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional (2009) yang memberikan identifikasi permasalahan dan juga jawaban: Mengapa selama ini reformasi birokrasi dan kepemerintahan belum menampakkan hasil seperti yang kita harapkan, karena baru menyangkut hard side of change, seperti perubahan pada aspek kelembagaan, sistem dan prosedur yang lebih mudah diidentifikasi. Sementara soft side of change berbasis budaya untuk mengubah mindset dan perilaku belum cukup disentuh.

Bahkan tidak terlepas dari upaya reformasi struktural, mewujudkan suatu ekosistem birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih dan sebagai bagian lain dalam upaya mengembalikan kembali fungsi birokrasi sebagai pelayan dan pengayom (to serve and to preserve), tentu memerlukan semacam strategi yang kohesif dan komprehensif.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya