Populisme dan Krisis Demokrasi di Indonesia

Mahasiswa IFTK Ledalero
Populisme dan Krisis Demokrasi di Indonesia 28/05/2024 334 view Politik rumahpemilu.org

Pembahasan mengenai populisme di Indonesia, semakin banyak diteliti setelah fenomena pemilihan umum 2014, ketika melibatkan dua kandidat dengan gaya kepemimpinan populis yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Politik populis pada waktu itu ditandai dengan beredarnya narasi-narasi dan janji redistribusi kemakmuran pro rakyat kecil, keduanya menggunakan jargon dari era Soekarno dan sedikit membawa semangat nasionalisme (Jonathan Wolf, 2013).

Setelah menjadi presiden terpilih, Jokowi merealisasikan janjinya itu dengan dengan berbagai program, misalnya membangun dari pinggiran, pembangunan infrastruktur, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lainya. Semua program itu merupakan bagian dari realisasi janji ditribusi kemakmuran.

Pada tahun politik 2018, penggunaan isu populis untuk meraih simpati rakyat sudah kian jelas. Isu populis itu sudah berkeliaran di ruang publik. Fenomena populisme di Indonesia masih bersumbu pada perjuangan memakmurkan rakyat. Skema ini dipkai oleh Prabowo yang sangat terkenal yaitu pidato yang katanya berjudul Indenesia Bubar.

Pidato yang bereferensi pada novel Ghost Fleat. Prabowo tampil dalam kontestasi pilpres tidak hanya membawa isu mewakili rakyat dalam perseteruan dengan elite. Dalam pidato yang terkenal itu, Prabowo menyebut elite sebagai goblok dan maling. Penggunaan kata demikian tentu didasari oleh intensi untuk memperkuat citra Prabowo sebagai figure representasi rakyat dalam ‘menumpas’ elite yang bobrok. Prabowo seolah-olah berempati dengan membenci elite. Itulah model gerakan populis yang sedang dibangun oleh Prabowo di Indonesia. Bahkan, pada kesempatan lain, ada pihak mengatakan bahwa Prabowo sedang menduplikasi strategi Donal Trum. Prabowo ingin meniru Donal Trum yang berhasil menjadi presiden AS dengan isu populisme seperti itu.

Populisme dan Demokrasi

Konsep demokrasi dan populisme sendiri bukanlah dua konsep yang sangat terpisah. Kata ‘demos' (Yunani: rakyat) kurang lebih memiliki makna yang sama dengan kata ‘populus' (latin: rakyat). Dalam populisme kontemporer tersimpan potensi kengerian demokrasi yang ditulis Platon dalam Politeia. Demokrasi yang dipimpin oleh kerumunan yang dikuasai epithumea (hasrat dan nafsu-nafsu) akan mendorong masyarakat menuju kekacauan. Rakyat dalam Politeia digambarkan sebagai sekumpulan manusia yang tidak dapat mengendalikan dorongan-dorongan nafsunya sehingga akan sulit untuk mencapai keadilan Plato (2003: 195-196).

Sesungguhnya sesudah dua puluh tahun usia reformasi, demokrasi Indoensia masih memiliki banyak skandal. Hal ini terlihat jelas para pejabat dan penguasa tidak sanggup mempraktikkan kehidupan yang demokratis. Etos demokrasi kesamaan kondisi-kondisi belum cukup terwujud (F. Budi Hardiman, 2013). Program para reformator, berantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) gagal total. Di sini, demokrasi yang krisis ditandai dengan kasus korupsi yang semkin menjadi-jadi. Korupsi lebih merajalela daripada Zaman Soeharto. Dan meskipun begitu banyak mantan gubernur, mantan bupati, mantan menteri dan lain-lain, masuk dan keluar penjara, rupa-rupanya orang tidak kapok melakukan korupsi. Tak ada satu pun proyek di mana para pejabat atau wakil rakyat yang terkait denganya, tidak mencuri sebagian bagi dirinya sendiri (Frans Magniz Suseno, 2014).

Korupsi menjadi seolah-olah sudah merupakan hal biasa di negara demokrasi dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi, sebetulnya bagi orang-orang kaya, korupsi tidak memiliki dampak apa-apa. Mereka tetap berdiri sebagai yang kuat secara finansial. Namun, dampak paling serius dari korupsi sering dialami oleh masyarakat miskin, orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi dan yang tidak memiliki pendapatan yang tetap dalam kehidupan mereka (F. Budi Hardiman, 2013). Oleh karena itu, korupsi sering dijuluki sebagai praktik perampasan tanpa rasa kemanusiaan atas hak-hak orang miskin dan terpinngirkan.

Korupsi yang semakin marak, melahirkan krisis baru yakni kemiskinan. Masyarakat menengah ke bawa, tidak lagi berdaya untuk menghidupi diri mereka sebab semua yang menjadi hak mereka telah dirampas oleh para pemimpin mereka yang korup. Negara pun pada akhirnya gagal memberantas masalah kemiskinan, sebab upaya untuk mengurangi kasus korupsi saja belum membawa hasil yang membanggakan. Para koruptor justru semakin banyak dan bebas berkeliaran di negara demokrasi ini. Demokrasi juga terancam ditandai dengan proses pemilihan umum yang mudah membangkitkan kembali primordialisme etnis dan meyulut ketegangan antara penduduk asli dan pendatang, sering dengan nuasa konflik agama.

Populisme dan Ancaman bagi Demokrasi di Indonesia

Munculnya populisme di Indonesia sangat berhubungan dengan fakta bahwa telah terjadi ketimpangan serta ketidakadilan dalam sistem demokrasi desentralisasi yang telah dibangun sejak awal masa reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa populisme muncul di Indonesia sebagai sebuah strategi politik oleh para figur populis di tengah kemunduran demokrasi.

Selain memainkan narasi anti-elit, kelompok populis juga membangun narasi bahwa kelompok merekalah satu-satunya yang mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya yang secara tidak langsung gerakan ini mengidentifikasikan dirinya sebagai antipluralis (Otto Gusti Madung, 2018: 56). Hal ini dapat menimbulkan masalah karena Indonesia merupakan negara yang plural serta memiliki beragam identitas serta banyak aspirasi-aspirasi yang seharusnya didengar serta diakomodasi.

Otto Gusti Madung (2018:57) menjelaskan bahawa, populisme selalu ditanda dengan sikap antipluralisme. Slogan seperti ‘kami dan hanya kami merepresentasikan kehendak rakyat yang sesungguhnya’ adalah ekspresi anti prularisme yang populis. Sikap antipluralisme terungkap dalam keengganan untuk berdebat guna mencari solusi alternatif terhadap persoalan politik. Pada titik ini, baik populisme maupun teknokrasi dituntut oleh logika monolog dan antipluralitas. Para politikus populis dan teknokrasi enggan berdiskusi untuk mencari solusi alternatif karena memandang posisi masing-masing sebagai dogma yang berlaku absolut. Di sini dua jenis fundamentalisme politik bertemu dalam suatu sikap anti politik. Dengan demikian, gerakan populisme semakin jelas intensi gerakanya adalah gerakan populisme Islam. Populisme Islam merupakan gerakan yang mengatasnamakan masyarakat Islam sebagai mayoritas dan pribumi di Indonesia. Negara Indonesia harus dijalankan menurut asas Islam. Dalam mewujudkan intensi itu, gerakan populis islam ini mendukung calon presiden yang memperhatikan aspirasi mereka atau calon yang membangun relasi dengan kelompok tersebut.

Gerakan populisme Islam di Indonesia diurai secara jelas oleh Vedi R. Hadiz dalam bukunya yang berjudul Islamic Populism and Middle East. Gerakan populisme Islam di Indonesia ini mengacam sistem demokrasi dan NKRI, jika sistem kekuasaan pemerintahan berhasil mereka kuasai. Tetapi, gerakan populisme Islam Indonesia umumnya mengatasnamakan Islam sebagai mayoritas dan sebagai pribumi. Dan istilah populisme Islam tersebut adalah mengacu pada Islam radikal lantasan gerakan Islam radikal itu mengartikulasikan kehendakan akar rumput dan mendapat dukungan kuat dari kalangan akar rumput di Indonesia. Dukungan kuat dari mayoritas masyarakat akar rumput ini menjadi basis legitimasi untuk menyebut gerakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat akar rumput Vedi R. Hadiz (2016:24).

Vedi Hadiz membedakan dua populisme Islam, yakni populisme Islam baru dan lama. Populisme Islam lama dalam pandangannya berlangsung ketika negara-negara Islam masih mengalami kolonialisasi oleh barat. Dalam konteks tersebut, seperti populisme pada umumnya, populisme Islam mengambil bentuk seperti mobilisasi dan homogenisasi ketidakpuasan ‘massa’ yang pada faktanya berbeda-beda, untuk melawan elite tertentu, yang dalam konteks kolonialisme yaitu Barat. Sedangkan, populisme Islam baru mengontruksi bentuk khusus mobilisasi sosial yang didasarkan pada koalisi asimetris multikelas; koalisi tersebut memajukan atau menyodorkan agenda politik dan agenda ekonomi yang jauh lebih mengakar, dan diatur berdasarkan interprestasi terhadap doktrin agama atau norma-norma kultur daripada diatur oleh kontestasi perebutan kekuasaan dan sumber daya nyata di dalam konteks hitoris dan sosial.

Populisme Islam menghendaki agar kontestasi politik dan penyelenggaraan negara diatur berdasarkan doktrin agama Islam dan bukan berdasarkan kontestasi bebas. Pandangan populisme baru ini mempengaruhi sikapnya terhadap demokrasi dan kapitalis. Populisme Islam baru tidak menghendaki demokrasi dan ekonomi neo-liberal. Negara dan ekonomi harus diatur berdasarkan doktrin agama dan pandagan kultur (M. Taufik Poli, 2021).

Jika populisme Islam lama membayangkan adanya suatu penindasan terhadap umat oleh elite yang dianggap tidak bermoral dan tamak, maka dalam varian populisme Islam baru membayangkan bahwa umat dilucuti dalam aspek sosial-ekonomi dan budaya dari sebuah perkembangan ekonomi politik terkini dalam hal ini adalah globalisasi neoliberal yang pada akhirnya mengeksklusi dan memberi ketidakadilan baik secara ekonomi maupun politik, sehingga pada akhirnya dipandang tidak bermoral.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya