Politik Patronase Calon Petahana dalam Pemilu Legislatif

Politik Patronase Calon Petahana dalam Pemilu Legislatif 01/02/2024 57 view Politik pxhere.com

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) akan dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Yang menarik dari Pileg ini adalah temuan Centre Of Strategic and International Studies (CSIS) yang menyatakan bahwa sekitar 94% anggota legislatif petahana mencalonkan diri lagi pada Pileg tahun 2024. Dari 575 calon anggota legislatif petahana yang ditelusuri CSIS, sebanyak 90% di antaranya maju di daerah pemilihan yang sama dengan Pemilu 2019, kemudian sekitar 4% maju lagi dengan pindah Dapil dan 6% tidak ikut Pileg (Katadata, 29/09/2023).

Anggota legislatif yang telah berniat mencalonkan diri kembali tentunya telah mempersiapkan strategi-strategi khusus untuk bisa memenangkan kembali Pileg. Di samping itu partai politik pun cenderung lebih memilih mendukung calon yang memiliki kemungkinan menang lebih besar. Biasanya dilihat dari elektabilitas dari calon tersebut.

Calon petahana biasanya lebih diuntungkan dalam konstelasi politik. Selain mudah mendapat dukungan dari partai politik, dilihat dari pengalaman dan keberhasilan, para petahana sudah memiliki rekam jejak yang terlihat oleh publik. Jika yang dihasilkan baik, ini menjadi salah satu alasan untuk keterpilihan mereka kembali. Selain itu para petahana sudah memiliki akses sumber daya, kenalan dan koneksi yang sudah mumpuni ketimbang para calon baru (Kompas.com, 01/12/2023).

Pada hakikatnya calon petahana sudah mempunyai basis massa dasar. Basis masa dasar ini adalah para pemilih calon petahan pada periode sebelumnya. Biasanya hal ini diikat dalam relasi politik patronase.

Yang menjadi pertanyaan, apakah calon petahana sudah mencerminkan perwujudan demokrasi yang jujur dan adil ? apakah para elite politik tersebut benar-benar dilahirkan dari relasi patron-klien yang sehat ?

Politik Patronase

Di era kuno dan klasik, kemajuan kerajaan dan dinasti selalu didahului penaklukan militer. Yunani, Romawi di Eropa, Umayyah di Suriah, Abbasiyah di Baghdad, Mongol di Asia, Majapahit dan Sriwijaya di Nusantara menaklukan daerah-daerah di sekitarnya. Kemajuan diperoleh dengan menundukkan kekuatan-kekuatan lain dan menjadikan kekuatan pusat mengatur wilayah sekitarnya (Kompas.com 09/12/2023).
Setelah kekuatan itu ditaklukan maka adanya ketergantungan antara kekuatan pusat dalam mengatur wilayah sekitarnya. Relasi ini mengakibatkan adanya ketergantungan antara pusat dan wilayah di sekitarnya. Patronase juga sebetulnya terlahir dari adanya penaklukan. Sang patron mampu menaklukan hati klien sehingga adanya relasi saling keterikatan satu sama lain.

Patronase atau hubungan patron-klien, sebagaimana didefinisikan oleh James Scott (1972a) adalah relasi pertukaran yang bersifat tatap muka antara seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya, dan pihak yang lebih tinggi lebih banyak memberikan bantuan material atau ekonomi, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya banyak memberikan bantuan berupa jasa.

Dalam relasi ini, ketimpangan dalam pertukaran selalu ada, bahkan selalu dijaga, sebab keseimbangan pertukaran akan dapat membuat hubungan pertukaran ini malah berhenti. Hubungan pertukaran yang tidak pernah mencapai keseimbangan ini kadang lebih berat di pihak patron, kadang lebih berat di pihak klien, juga bersifat pribadi dan melibatkan banyak hal.

Sifat pribadi dan tatap-muka dari relasi ini membuat patron tidak dapat mengembangkan relasi ini dengan banyak individu, di samping juga karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan relasi akan semakin membesar dan waktu yang diperlukan untuk melestarikan juga akan semakin banyak. Dalam politik, unsur uang tentu tidak akan pernah absen karena inilah salah satu sarana utama bagi patron untuk melakukan pertukaran dengan kliennya. Sementara itu, faktor jasa—termasuk di dalamnya dukungan atau “suara”—adalah salah satu sarana utama bagi si klien (Guno, 2015).

Meskipun demikian, uang dan suara bukanlah segala-galanya dalam relasi tersebut karena relasi patronase juga melibatkan emosi. Di situ ada rasa utang budi. Baik patron maupun klien merasa telah berutang budi pada pihak yang lain karena telah dibantu. Si klien, karena kedudukan ekonominya yang lebih rendah, biasanya merasa berutang budi kepada patron karena telah mendapatkan banyak bantuan ekonomi. Di sisi lain, sang patron juga merasa berutang budi pada si klien karena telah mendapatkan berbagai layanan serta dukungan sosial darinya. Relasi patron-klien merupakan relasi sosial yang didasarkan pada rasa saling percaya karena kedua belah pihak saling mengenal dengan baik, dan relasi semacam ini hanya dapat tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama.

Relasi seperti ini yang kadang disalahgunakan oleh caleg petahana. Hubungan patron-klien dijadikan sebagai strategi politik terselubung. Sebetulnya tidak menjadi persoalan karena telah terbangun ikatan emosional, namun relasi emosional yang disertai dengan pemberian baik berupa barang atau uang selama masa kampanye adalah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dijelaskan bahwa jual beli suara; dalam kampanye peserta Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan; menggunakan masa tenang untuk memberikan uang atau materi lain kepada pemilih; dengan sengaja memberikan uang atau materi kepada pemilih pada hari pemungutan suara untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu adalah pelanggaran pidana.

Sama halnya dengan relasi patron klien yang dibangun dengan keterikatan si patron lebih kuat dari klien dan dijalankan selama masa kampanye adalah pelanggaran dan mencederai demokrasi bangsa. Relasi patron-klien yang sehat adalah adanya ikatan emosional yang telah terbangun sejak lama dan di dalam pemanfaatannya tidak perlu lagi disertai dengan pemberian lainnya. Selain itu relasi patronase tidak dijadikan sebagai alat tunggal dalam mendulang suara dalam Pileg.

Patronase politik yang sehat adalah seorang petahana yang sudah mampu merawat dan menjaga baisis pertahanan suaranya dengan penyerahan diri baik dalam menyukseskan pembangunan ataupun dalam meningkatkan kulaitas hidup masyarakat. Relasi patron-klien tidak hanya diukur dengan uang melainkan dengan wujud nyata karya pelayanan. Sehingga pada saat mencalonkan diri dan dalam massa kampanye kembali si patron tidak perlu menyertakan lagi pemberian sebagai mahar politik.

Patronase politik yang sehat adalah wujud terselenggaranya demokrasi yang sehat. Sehat dengan cara memperoleh kekuasaan dari cara-cara yang legal dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan nilai-nilai moral dalam bernegara.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya