Politik Dinasti dan Kerentanan Korupsi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura; Wakil Ketua LPBH PCNU Pamekasan
Politik Dinasti dan Kerentanan Korupsi 02/09/2021 336 view Hukum antikorupsi.org

Tepat di penghujung bulan kemerdekaan, publik Jawa Timur dihentak kabar mengejutkan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT-KPK) terhadap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (Tantri). Berita ini mengejutkan publik lantaran keberadaan penguasa Proboliggo itu dianggap sebagai 'orang kuat’ di daerah dan dicitrakan kebal hukum.

Tantri diamankan bersama suaminya, Hasan Aminuddin, serta delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam OTT ini, Tantri diduga melakukan praktik jual-beli jabatan kepala desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya proposal nama-nama calon kepala desa yang bersandingan dengan uang suap sebesar Rp. 362.000.000.

Politik Dinasti di Probolinggo

Meskipun tidak ada kriteria baku tentang penyebutan politik dinasti, kekuasaan suami-istri di Probolinggo dapat dijadikan landasan keberadaan dinasti politik di Probolinggo yang dikendalikan oleh keluarga Hasan. Hasan tidak saja mewariskan kepemimpinan Probolinggo kepada istrinya, tetapi lebih dari itu, dia telah mengelola sistem pengisian pos-pos jabatan pimpinan daerah yang mengarah kepada keluarga, kerabat, dan kolega.

Artinya meskipun secara de jure pimpinan daerah Probolinggo dijabat istrinya, tetapi secara de facto pemegang kekuasaan tertinggi tetaplah berada di genggaman Hasan Aminuddin. Hal ini cukup lumrah dalam tradisi politik dinasti di Indonesia yang biasa menempatkan anak, istri, dan orang dekat hanya sebagai pemimpin boneka.

Kerentanan Korupsi

Hukum negara memang tidak mempersoalkan munculnya politik dinasti, sebab konstitusi negara memberikan kebebasan bagi setiap warga negara dalam memilih dan dipilih dalam kotestasi pemilihan umum (pemilu). Ini berarti hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional warga negara.

Meskipun dibenarkan secara hukum, tradisi politik dinasti nyatanya telah menorehkan catatan hitam dalam iklim ketatanegaraan di negeri ini. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian menghambat proses pembangunan negara. Salah satunya ialah akrabnya isu dan kasus korupsi di lingkaran politik dinasti.

Sebelum OTT terhadap Bupati Probolinggo, telah banyak OTT dan kasus koruspi lain yang melibatkan lingkaran keluarga dalam dinasti politik di daerah, antara lain: Pertama, OTT KPK terhadap Adriatma Dwi Putra dan Asrun dalam kasus suap fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2017-2018. Uang hasil suap ini akan dijadikan modal politik dalam pencalonan ayahnya pada ajang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018.

Kedua, kasus korupsi yang melibatkan dinasti politik pimpinan Ratu Atut Chosiyah pada tahun 2013. Pada kasus ini, Atut dan adiknya, Tubagus Chairi Wardana, dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) berupa penyuapan terhadap Akil Mukhtar yang saat itu menjabat sebagai Hakim MK. Suap tersebut dilakukan untuk memenangkan perkara Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Lebak tahun 2013.

Selain kasus-kasus di atas, masih banyak tindakan koruptif lain yang dilakukan oleh para pimpinan daerah dari kalangan dinasti politik. Seperti korupsi Fuad Amin Imron di Bangkalan, Rita Widyasari di Kutai Kartanegara, Zumi Zola di Jambi, dan masih banyak yang lainnya.

Rentannya korupsi dalam lingkaran politik dinasti tentu bukanlah suatu yang kebetulan. Melainkan, telah berlangsung dalam waktu yang lama, terjalin masif dan terstruktur hingga memungkinkan para pemegang dinasti bebas melakukan korupsi. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, beberapa di antaranya mencitrakan diri “kebal hukum” karena memang segala praktik kejahatan yang dilakukan terkesan bebas dari pantauan aparat hukum.

Ada tiga kemungkinan seputar penyebab akrabnya dinasti politik ini dengan prilaku korupsi: Pertama, hasrat berkuasa yang cenderung lama sehingga menjadikan mereka enggan melepaskan tampuk kepemimpinan pada orang di luar anggota keluarganya.

Mereka menganggap jabatan kepala daerah sebagai medan meraup kekayaan dan kehormatan yang harus dilanggengkan. Segala cara bisa dilakukan untuk hal ini, termasuk dengan cara suap, politik uang, dan praktik-praktik curang lain yang dilakukan saat penyelenggaraan pilkada.

Kedua, langgengnya kekuasaan menyebabkan pimpinan dinasti bebas merotasi dan menempatkan keluarga serta kolega pada posisi-posisi dan jabatan strategis dalam pemerintahan. Tentunya, pengisian jabatan ini tidak gratis dan hanya bisa diisi oleh mereka yang siap memberi “upeti’ pada penguasa. Belum lagi soal fee dalam setiap proyek-proyek di lingkungan instansinya.

Ketiga, langgengnya kekuasaan dan kuatnya kuktur kedinastian membuat pemegang kendali dinasti politik dengan mudah memengaruhi para aparat hukum untuk tidak mengusik aktifitasnya dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang koruptif. “Kemesraan” antara penguasa dan aparat penegak hukum inilah yang kemudian dijadikan momentum untuk terbebas dari segala tuntutan hukum.

Peran Masyarakat

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat diimbau untuk aktif dalam usaha pembangunan bangsa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat adalah penentu maju tidaknya kehidupan bernegara karena merekalah pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini.

Hal yang bisa dilakukan oleh warga negara dalam memutus rantai korupsi model ini dapat dimulai dari proses pengisian jabatan pimpinan kepala daerah dalam momentum pilkada. Yaitu dengan tidak memilih kontestan yang memiliki rekam jejak buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih kepada mereka yang memang disiapkan untuk melanjutkan tradisi kedinastian.

Langkah ini bukan berarti menafikan kemampuan para kontestan yang berasal dari kalangan dinasti politik, tetapi lebih kepada upaya membangun sistem pemerintahan yang betul-betul demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jadi tolak ukurnya adalah kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kalaupun kontestan yang terpilih berasal dari kalangan dinasti politik, masyarakat masih punya peran yang besar dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi. Yakni melalui rangkaian kegiatan advokasi, pelaporan kepada pihak yang berwenang, penyuluhan, demonstrasi, dan kegiatan lain sebagaimana mandat Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya