Polemik Self-Plagiarism di Indonesia

Pendidik
Polemik Self-Plagiarism di Indonesia 08/02/2021 484 view Opini Mingguan peka.umk.ac.id

Masalah Plagiat dalam lingkaran akademisi kembali mencuat akhir-akhir ini. Ada dua masalah kembali menjadi sorotan di tanah air yaitu plagiat yang dilakukan rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin dalam penerbitan artikel akademiknya dan calon Hakim Agung Kamar Usaha Tata Negara khusus pajak, Triyono Martanto dalam makalahnya saat uji kepatuhan dan kelayakan (pit and proper test) di DPR .

Dari kedua persoalan tersebut yang paling menimbulkan persoalan dan perdebatan dari beragam kalangan akademisi lainnya adalah plagiat yang menjerat rektor terpilih USU, Muryanto Amin yang sudah dilantik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (28/01/2021).

Jenis plagiat tersebut adalah plagiat diri sendiri (self-plagiarism) yang mana di Indonesia sendiri belum ada landasan hukum positif yang secara khusus mengatur akan polemik ini. Regulasi hukum positif yang mengatur tentang plagiasi hanya peraturan Menteri Pendidikan Nasional pasal 1 angka 1 No 17 Tahun 2010. Permendiknas tersebut belum mengatur secara khusus tentang self-plagiarism karena belum adanya kesepakatan terkait definisi yang jelas dari para akademisi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiarisme diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta. Sedangkan plagiat dalam KBBI diartikan sebagai pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri. Karena dari definisi dan hukum positif yang belum mengatur arti kata plagiarisme atau plagiat tersebut maka banyak kalangan akademisi berpendapat bahwa secara normatif di Indoensia tidak berlaku self plagiarism. Pendapat seperti ini yang menjadai landasan Kemdikbud untuk menyetujui pelantikan Rektor Muryanto Amin yang sebelumnya menuai perdebatan.

Sedangkan ada pihak lain seperti Ali Saukah yaitu Guru Besar Universitas Negeri Malang mempunyai pendapat berbeda yaitu self-plagiarisme juga merupakan sebuah plagiasi (Kompas, 02/02/2021, hal. 6). Pegangan dari padangan ini adalah dari APA (American Psychological Association) Manual yaitu sebuah panduan publikasi karya ilmiah untuk masyarakat akademik bidang psikologi yang juga digunakan sebagai acuan oleh masyarakat akademik semua bidang pendidikan.

Selain itu, pegangan lain dari Kamus Merriam-Webster yang mana kata self-plagiarism yang artinya menggunakan kembali kata-kata atau idenya sendiri dari sumber yang sudah ada sebelumnya tanpa menyebut sumber sebelumnya dimana pertama jali dipakai pada 1833. Definisi self-plagiarism dari kelompok ini adalah jika peneliti atau penulis tidak menyebutkan sumber karya ilmiah yang sudah dipublikasikan sebelumnya dalam tulisannya yang baru maka dikatakan sebagai self-plagiarism.

Mencuatnya dua pandangan yang berbeda ini baik secara definisi dan hukum positif harus menjadi perhatian khusus oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari.

Ketidakjelasan definisi dan hukum positif yang mengatur self-plagiarism dapat menjadi celah bagi kalangan akademisi di bawahnya seperti guru yang dalam persyaratan pengajuan pangkatnya juga harus melampirkan karya ilmiah untuk dinilai. Hitung saja banyaknya guru di Indonesia yang bisa dengan ketidaktahuan dan ketidaksengajaannya ikut terlibat dalam polemik yang masih belum jelas ini. Oleh karena itu dengan adanya perdebatan akan kasus ini maka menjadi batu pijakan lembaga berwenang dalam meletakan definisi dan merumuskan aturan yang jelas dan mengikat tentang self-plagiarism sehingga praktik plagirsm di kalangan akademisi di Indonesia dapat diminimalisir.

Merumuskan definisi dan hukum positif tentang self-plagiarism memang perlu dilakukan namun juga butuh waktu sebab ikut melibatkan banyak orang dan lembaga terkait. Oleh karena itu untuk menghindari polemik bagi para akademisi termasuk para guru ikut yang berpeluang terjerumus dalam lingkaran self-plagiarism maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, jika peneliti atau penulis menggunakan ide atau mengambil kata-kata dari karya ilmiah atau artikel sebelumnya maka peneliti atau penulis perlu secara sadar untuk mencantumkan sumbernya secara jelas walaupun karya ilmiah atau artikel sebelumnya adalah milik sendiri. Sejatinya karya ilmiah tersebut memang milik sendiri tetapi telah dipublikasikan dalam suatu media sehingga telah menjadi milik publik.

Kedua, penulis atau peneliti harus secara sadar melakukan cek plagiasi menggunakan bantuan aplikasi plagiarism tools seperti Turnitin, I-Thenticate jika karya ilmiah atau artikel tersebut kelak berkaitan erat dengan jabatan atau pekerjaan strategis bagi peneliti ataupun penulis tersebut. Kasus yang menjerat Menteri Austria Christina Aschbacher dan politikus Jerman Silvana Koch-Mehrin yang harus mundur dari jabatan-jabatan mereka karena tuduhan plagiarisme (media indonesia, 11/01/20210) menjadi bukti bahwa masalah plagiat bukan hanya soal etika penulisan/keilmuan saja tetapi juga mempunyai efek domino pada jabatan dan pekerjaan seseorang kelak. Semoga.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya