Polemik Penghapusan Tes Keperawanan Kowad dan Semakin Luasnya Ruang Pengakuan

Mahasiswa Fakultas Pontifical Teologi (Filsafat Keilahian) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Polemik Penghapusan Tes Keperawanan Kowad dan Semakin Luasnya Ruang Pengakuan 06/09/2021 193 view Politik BBC.com

Polemik mengenai Kebijakan Penghapusan Tes Keperawanan bagi Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) terhitung sudah berlangsung lama di Indonesia. Polemik ini kembali hangat diperbincangkan akhir-akhir ini sejak Jendral Andika, selaku Kepala Staf  TNI Angkatan Darat (KSAD) pada Mei lalu mengeluarkan wacana terkait kebijakan tersebut. Karena kebijakan tersebut pada saat itu belum memiliki petunjuk teknis (juknis) yang jelas, maka pro-kontra seputar persetujuannya menjadi kian ramai diperdebatkan.

Sebagian masyarakat yang propenghapusan, menentang adanya tes keperawanan karena dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa tes keperawanan merupakan salah satu syarat yang wajar dilakukan untuk seseorang sebagai petugas penjaga wilayah kesatuan NKRI yang dituntut memiliki moral yang baik.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, di Jakarta, Rabu (25/8), menyampaikan, kurang setuju dengan penghapusan ketentuan yang dilakukan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa tersebut. Novel Bamukmin, menyampaikan, ketentuan tersebut merupakan upaya untuk mencari putri-putri terbaik Indonesia yang ingin mejadi prajurut TNI AD. Menurutnya, AD harus diisi oleh putra-putri terbaik di berbagai bidang, termasuk soal akhlak.

Menunurut Bamukmin, akhlak yang baik atau kebagusan akhlak merupakan wujud dari pengamalan Pancasila dan itu tonggak utama di TNI. Dengan begitu, putri-putri calon TNI “harus perawan” karena akan menjadi pemimpin dan menjadi suri teladan di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Bamukmin menyampaikan, ketentuan tersebut juga untuk menyaring bahwa calon prajurit tidak terpapar penyakit kelamin hingga LGBT yang beberapa waktu lalu membuat heboh masyarakat karena ada praktik tersebut di TNI dan Polri. "Peniadaan tes keperawanan bisa menjadi indikasi awal adanya degradasi moral, sekaligus penegasan diizinkannya seks pranikah. Jika ini dibiarkan maka secara jelas rohaninya terganggu," kata Novel.

Berbeda dengan Novel Bamukmin, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, kepada wartawan menyampaikan jika kebijakan Jenderal Andika ini sangat bagus karena keperawanan merupakan wilayah yang sangat pribadi. "Tes keperawanan merupakan rahasia atau privasi dan tidak ada relevansinya dengan kesehatan jasmani dan rohani," ujarnya. Ikhsan menegaskan, pihak yang melakukan tes keperawanan itu adalah tindakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar hak orang lain.

Sekadar untuk diketahui, sejatinya peraturan mengenai tes keperawanan atau tes Hymen tertuang di salah satu poin dalam Keputusan Panglima TNI Nomor 920 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Uji Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Jadi, sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut belum ada petujuk teknis yang legitim terkait penghapusan tes keperawanan.

Panglima TNI belum mengubah petunjuk teknis tersebut. Baru kemarin, 14 Juni 2021, melalui peraturan TNI AD nomor B/1372/VI/2021, peraturan tersebut benar-benar resmi dihapus. Sehingga, “Untuk selanjutnya tidak ada lagi persyaratan tersebut dalam Junkis rekrutmen calon prajurit perempuan TNI AD”, kata Mayor Jendral Budiman selaku kepala KSAD dalam diskusi virtual, Rabu (1/9). Keputusan ini pun mendapat apresiasi khusus dari Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/8).

Kabar mengenai penghapusan tes keperawanan ini, tentunya bisa dibilang sebagai sebuah kabar sukacita bagi kita semua. Mengapa penulis katakan sebagai kabar sukacita? Mengingat bahwa kebijakan tersebut dinilai sangat diskriminatif dan merendahkan perempuan. Ini merupakan salah satu bentuk penghinaan (disrepect) terhadap perempuan yang selama ini luput dari perhatian banyak orang. Terlembaganya peraturan baru ini sesungguhnya adalah hasil perjuangan panjang perempuan untuk mencapai kesetaraannya dengan laki-laki. Kita akan menganalisis persoalan ini dalam kaca mata teori pengakuan Axel Honneth.

Semakin Luasnya Ruang Pengakuan

Axel Honneth, seorang teoritikus German kontemporer melalui magnum opus-nya The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict (1995), merumuskan teorinya mengenai Perjuangan untuk Pengakuan (Struggle for Recognition). Menurut Honneth, pengakuan merupakan kebutuhan vital manusia (vital human needs). Ketiadaan pengakuan akan menimbulkan perjuangan untuk memperolehnya.

Maksudnya ialah pengalaman ketidakadilan, penindasan, diskriminasi atau disrespect yang dialami seseorang atau sekelompok orang merupakan bentuk dari tiadanya pengakuan terhadap individu atau kelompok tersebut. Pengalaman disrespect ini kemudian akan menimbulkan (baca: mendorong) perjuangan untuk memperoleh pengakuan.

Nah, berbagai gerakan feminis dan terutama tuntutan penghapusan tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan di atas, adalah reaksi serta kesadaran perempuan terhadap pengalaman perendahan tersebut. Dalam hal ini mereka hendak menuntut pengakuan yang setara dengan laki-laki.

Maka bisa ditinjau bahwa, dikeluarkannya peraturan baru terkait penghapusan tes keperawanan Kowad tersebut, dinilai sebagai bentuk “pengakuan” terhadap hak dan martabat perempuan di Indonesia, terutama di lingkungan TNI AD. Kebijakan ini dinilai tepat karena dengan demikian tidak ada lagi nuansa diskriminatif di dalam peraturan tersebut. Antara laki-laki dan perempuan memiliki status, hak, serta martabat yang sama. Mereka setara satu sama lain. Tidak ada lagi aroma privilege bagi laki-laki dan status the second sex bagi perempuan. Mereka dihormati dan mendapatkan statusnya yang layak.

Selain dinilai sebagai kebijakan yang tepat dan transformatif, revisi peraturan tersebut juga memperlihatkan bahwa di Indonesia ruang-ruang pengakuan itu semakin terbuka lebar (luas). Ini terbukti di mana pengakuan atau penghargaan terhadap mereka-mereka yang tertindas (kelompok minoritas), yang didiskriminasi, khususnya perempuan yang kehilangan hak dan martabatnya, telah terinstitusionalisasi semakin membaik melalui kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam setiap lembaga atau institusi yang ada.

Ambil beberapa contoh konkret yang bisa kita temui antara lain: pemberian kuota 30% bagi calon legislatif perempuan; kaum difabel yang diberi hak khusus untuk menempati kerja administratif; pencantuman keyakinan pada KTP bagi penghayat kepercayaan; dan yang baru-baru ini ialah penghapusan tes keperawanan sebagai syarat rekrutmen calon prajurit perempuan di institusi TNI AD.

Kebijakan-kebijakan ini menjadi bukti faktual di mana ruang-ruang pengakuan itu semakin hari semakin diperluas. Kelompok-kelompok yang tertindas kini memperoleh haknya. Mereka mendapatkan penghormatan atau penghargaan dan dilindungi melalui hukum serta kebijakan yang dikeluarkan.

Meski demikian, masih banyak ekspektasi lain (tuntutan-tuntutan lain yang belum terpenuhi) yang kita harapkan bisa wujudkan di masa-masa mendatang demi terciptanya tatanan sosial yang lebih baik dan berkeadilan melalui prinsip pengakuan tersebut. Sebagaimana Honneth, tatanan sosial yang baik dan berkeadilan akan tercipta ketika ruang-ruang pengakuan tersebut semakin hari semakin luas.

Jadi, pengakuan di sini menjadi prinsip penataan masyarakat, sebab pengakuan itu sendiri merupakan kebutuhan vital manusia dalam dinamikanya di tengah masyarakat. Jika itu tidak terpenuhi, maka akan muncul resistensi dan perjuangan untuk mendapatkannya. Harapan kedepannya, aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok sosial khususnya perempuan, minoritas, dan lain sebagainya harus diakomodasi sedemikian rupa. Sehingga, terbuka ruang pengakuan yang semakin besar.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya