Polemik Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia

Mahasiswa
Polemik Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia 11/01/2021 431 view Opini Mingguan republika.co.id

Sebulan yang lalu, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020 tentang kekerasan seksual pada 7 Desember 2020. Hukuman ini berlaku bagi pelaku berusia 18 tahun ke atas. Setidaknya, pemberlakuan peraturan pemerintah ini memberikan jalan keluar untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Harapannya, penetapan hukuman ini memberikan efek jera bagi predator seks anak lainnya.

Dalam aturan ini, ada tiga kelompok predator seks yang pantas mendapatkan hukuman. Pertama, pelaku melakukan persetubuhan kepada anak. Kedua, pelaku memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau rekan pelaku persetubuhan. Ketiga, pelaku cabul memaksa korban berbohong agar diri korban rela menjadi objek pencabulan.

Pada praktiknya, penetapan hukuman kebiri terhadap predator seks merupakan wewenang kejaksaan. Pernyataan ini dibenarkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dilansir pada merdeka.com (6/1/2021). Ahmad menuturkan bahwa sebagai penyidik kepolisian merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasalnya, kepolisian bertugas sebagai detektif yang senantiasa mengungkap tindakan kriminal.

Seperti yang diketahui, kebiri dalam ilmu medis ialah tindakan penyuntikan untuk menurunkan kadar testoteron pria. Hormon testoteron menjadi penentu tingkat libido atau nafsu seks pria. Metode kebiri bisa berupa penyuntikan atau tindakan lain. Nantinya, obat antiandrogen dimasukkan ke dalam tubuh pelaku sampai pelaku sulit bergairah seks kembali. Agar terlihat efeknya, obat antiandrogen diberikan secara kontinyu. Jika tidak, praktik kekerasan seksual bisa kembali kambuh.

Setelah itu, baru pemasangan alat pelacak elektronik dilakukan selepas pelaku menjalani hukum pokok. Durasi tindakan kebiri dan pemasangan alat pelacak elektronik dilakukan selama 2 tahun. Kedua tindakan ini harus dilakukan oleh ahli medis dan psikiatri yang kompeten sesuai perintah jaksa.

Akan tetapi, masih ada sebagian masyarakat salah kaprah memaknai pengebirian. Ada pernyataan yang ekstrim yang menggangap bahwa pengebirian merupakan suatu tindakan bedah berupa pemotongan penis. Padahal ini sepenuhnya tidak benar. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan edukasi untuk menyampaikan sesuatu pada masyarakat, terutama pengebirian. Selain itu, masyarakat ikut proaktif mengikuti kegiatan peningkatan literasi agar tidak salah mencerna dan menyebarkan informasi.

Penetapan hukuman kebiri kimia terhadap predator seks anak mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Bagi para korban atau masyarakat – yang mengalami atau menyaksikan langsung aksi bejat predator seks – yakin bahwa hukuman kebiri kimia merupakan ganjaran setimpal untuk pelaku. Sudah barang tentu, tindakan pelaku membuat masyarakat geram dan prihatin ketika melihat kondisi fisik dan mental korban yang ambyar gegara menjadi objek pelampiasan seksual pelaku.

Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengapresiasi langkah Jokowi dalam penetapan hukuman kebiri. Deputi Kemen PPPA Nahar mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara serius. Pasalnya, kekerasan seksual memicu trauma parah bagi korban dan keluarga, merusak masa depan anak, serta mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.

Namun, terdapat banyak kritik terhadap PP No. 70 tahun 2020. Pertama, jika predator seks ialah anak-anak maka hukuman ini tidak diberikan. Anak-anak yang dimaksud ialah orang yang belum berusia 18 tahun. Padahal, jika ini dibiarkan maka hal ini memberikan efek snowball yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, peran edukasi dan kontrol orang tua dan masyarakat sangat penting untuk mengawasi perilaku anak. Bukankah anak merupakan cerminan didikan orang tua dan masyarakat juga ?

Kedua, pelaku predator seks seringkali dibebankan kepada laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan aksi predator seks dilakukan oleh perempuan dewasa. Kejahatan jenis apa pun, termasuk kekerasan seksual bisa terjadi tanpa memandang gender sekalipun. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan jenis hukuman kebiri yang dibebankan kepada wanita.

Ketiga, hukuman kebiri kimia masih menyimpan permasalahan dalam hal mekanisme pengawasan, pelaksanan, dan pendanaan. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu menyebut bahwa sejatinya praktik kebiri membutuhkan perencanaan, pembangunan sistem perawatan, anggaran yang besar. Erasmus menduga pemerintah tidak pernah memberikan informasi terkait penyediaan anggaran.

Erasmus memproyeksikan biaya hukuman kebiri kimia sangat besar. Selain ada pemeriksaan kebiri kimia, pasti ada anggaran untuk jasa psikiatri, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis bagi pelaku kebiri kimia. Parahnya, anggaran untuk perlindungan dan rehabilitas korban kekerasan seksual masih minim.

Dilansir dari kompas.com (5/1/2021), Laporan Anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat ada peningkatan jumlah layanan yang dibutuhkan korban sepanjang periode 2015-2019. Pada 2015 telah tercatat 145 layanan. Namun pada 2019, jumlah layanan korban meningkat menjadi 9.308 layanan. Ironisnya anggaran yang LPSK terima mengalami penurunan yang signifikan sepanjang 2015 hingga 2020. Adapun anggaran yang disediakan untuk LPSK tahun 2015 sebesar Rp148 miliar. Sementara pada tahun 2020, anggaran yang diterima LPSK mencapai Rp54,5 miliar.

Erasmus menambahkan bahwa hukum Indonesia belum memiliki satu aturan komprehensif terkait perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Pasalnya ada lima undang-undang yang membahas rehabilitasi korban kekerasan seksual, yaitu UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pemberantasan Perdagangan Orang, UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Harus diakui, masih ada kelompok oposisi yang menolak pengesahan hukuman kebiri. Atas nama HAM, mereka berani mengatakan pengebirian merupakan tindakan tidak manusiawi. Sikap mereka seperti ini tidak paham batas-batas kebebesan individu dan kewajiban sosial. Atau boleh jadi hati mereka sudah nyaman dengan perbuatan tercela.

Menurut hemat kami, kami sepakat dengan pernyataan psikolog Ikhsan Bella Persada, M.Psi, dilansir dari klikdokter.com (5/1/2021). Bella mengungkapkan masih ada hukuman altenatif lainnya selain pengebirian. Walaupun hasrat seksual pelaku dilemahkan selepas dikebiri, tetapi secara psikologis pelaku bisa saja menyimpan rasa suka atau benci kepada korbannya. Ia merekomendasikan jika tidak dilakukan kebiri, hukuman seumur hidup dan sanksi sosial menjadi solusi terbaik. Selama masa hukumannya, alangkah baiknya pelaku diberi terapi psikologi untuk menekan keinginan seksualnya.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang keputusan hukuman kebiri kimia, baik saat pelaksaanaan maupun evaluasi. Tindakan ini perlu dilakukan untuk menutup celah kekurangan PP No. 70 tahun 2020. Semoga, kebijakan ini memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual bagi anak-anak dan wanita. Dan semoga saja, pelaku predator seks jera melakukannya.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya