Pilkada 2024: Menguji Kesatuan di Tengah Arus Populisme

Alumnus IFTK Ledalero
Pilkada 2024: Menguji Kesatuan di Tengah Arus Populisme 06/07/2024 298 view Politik pixabay.com

Pilkada 2024 di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan momentum krusial untuk menguji kesatuan di tengah arus populisme yang kian menguat. Populisme, dengan karakteristiknya yang menekankan kedekatan dengan rakyat dan seringkali menggunakan retorika yang membelah, hemat penulis dapat mengancam kohesi sosial dan stabilitas politik jika tidak dikelola dengan bijak. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana populisme memengaruhi dinamika politik lokal di NTT dan bagaimana kesatuan masyarakat dapat dipertahankan di tengah situasi yang penuh tantangan.

Populisme di NTT memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan budaya daerah. Daerah yang terdiri dari banyak pulau ini menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas yang seringkali menjadi bahan kampanye populis. Janji-janji untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang sudah lama menantikan perubahan.

Namun, hemat penulis populisme juga membawa risiko fragmentasi sosial. Retorika yang membelah, yang seringkali digunakan oleh para politisi populis, dapat memperkuat sentimen kesukuan dan lokalitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Di NTT, di mana identitas kesukuan dan lokalitas masih sangat kuat, hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi kesatuan dan harmoni sosial.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi ajang signifikan untuk menguji kohesi sosial masyarakat di tengah derasnya arus populisme. Dalam beberapa tahun terakhir, hemat penulis kita telah menyaksikan bagaimana populisme mengubah lanskap politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Retorika populis yang mengusung dikotomi “kita versus mereka” seringkali mampu meraih dukungan luas, namun pada saat yang sama meninggalkan dampak perpecahan yang mendalam di kalangan masyarakat.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), fenomena ini tercermin dari meningkatnya jumlah kandidat yang mengadopsi pendekatan populis dalam strategi kampanye mereka. Kandidat-kandidat ini cenderung menjanjikan perubahan cepat dan solusi instan untuk berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Di balik janji-janji manis tersebut, hemat penulis seringkali tersembunyi retorika yang cenderung memecah belah dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas.

Populisme, dalam konteks politik modern, hemat penulis merupakan strategi yang kerap digunakan untuk menggugah emosi masyarakat dengan menyederhanakan masalah kompleks menjadi narasi hitam-putih. Pendekatan ini memang efektif dalam menarik perhatian dan dukungan cepat, tetapi implikasinya terhadap kestabilan sosial dan politik jangka panjang bisa sangat merugikan. Di NTT, penggunaan retorika populis dalam Pilkada 2024 bisa menjadi bumerang yang merusak tatanan sosial jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang inklusif dan solutif.

Masyarakat NTT, dengan segala keberagamannya, hemat penulis harus waspada terhadap janji-janji populis yang terlihat menjanjikan tetapi bisa berujung pada fragmentasi sosial. Penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan visi dan misi kandidat secara kritis, serta menilai kemampuan kandidat dalam menawarkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masalah-masalah yang dihadapi. Hanya dengan cara ini, hemat penulis Pilkada 2024 bisa menjadi momentum untuk memperkuat kesatuan dan memajukan daerah tanpa harus terjebak dalam jebakan populisme yang memecah belah.

Dengan demikian, Pilkada 2024 di NTT bukan hanya sekadar ajang pemilihan pemimpin lokal, tetapi juga menjadi ujian bagi kemampuan masyarakat dalam menjaga persatuan dan menghadapi tantangan populisme dengan bijak. Hanya dengan kebijaksanaan kolektif, NTT bisa maju bersama tanpa harus mengorbankan kerukunan sosial yang selama ini telah terjalin.

Untuk menghadapi populisme dan mempertahankan kesatuan masyarakat, hemat penulis diperlukan beberapa strategi yang terukur dan efektif. Pertama, pendidikan politik bagi masyarakat perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik dan dampak jangka panjang dari pilihan politik mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai janji-janji populis dan tidak mudah terpengaruh oleh retorika yang membelah.

Kedua, peran media massa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga narasi yang positif dan membangun. Media harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang objektif dan tidak memihak. Tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama dan adat, dapat menjadi penyeimbang dengan menyuarakan pentingnya kesatuan dan harmoni sosial.

Ketiga, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa proses pilkada berjalan secara transparan dan adil. Kecurangan dalam proses pemilu dapat menjadi bahan bakar bagi retorika populis yang membelah. Oleh karena itu, integritas proses pemilu harus dijaga dengan ketat.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah pemilih terdaftar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mencapai 3,5 juta orang. Angka ini diproyeksikan meningkat pada Pilkada 2024 seiring dengan bertambahnya populasi. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 tercatat cukup tinggi, yakni sebesar 80%, yang mencerminkan tingkat kesadaran politik yang baik di kalangan masyarakat NTT.

Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa partisipasi politik yang tinggi tersebut tidak dieksploitasi oleh politisi populis untuk meraih kekuasaan melalui cara-cara yang tidak etis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2023, sekitar 40% responden di NTT menyatakan ketertarikan yang lebih besar terhadap kandidat yang menggunakan retorika populis. Temuan ini mengindikasikan bahwa populisme memiliki daya tarik yang signifikan di kalangan masyarakat NTT.

Fenomena ini hemat penulis menuntut perhatian khusus karena politik populis seringkali mengandalkan janji-janji yang tidak realistis dan narasi yang memecah belah, yang berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, strategi pendidikan politik yang efektif dan peningkatan literasi politik menjadi krusial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membuat keputusan yang terinformasi dan rasional dalam memilih pemimpin mereka.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya