Perubahan Iklim Dalam RPJMD

Perubahan iklim adalah tantangan global yang dampaknya sangat dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap bencana iklim seperti banjir, kekeringan, naiknya permukaan air laut, dan perubahan cuaca ekstrem, Indonesia harus mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di semua tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.

Untuk itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya menjadi alat yang penting untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi perubahan iklim. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: apakah setiap daerah di Indonesia sudah menyusun RPJMD yang secara detail memuat langkah-langkah untuk mengatasi dampak perubahan iklim?

RPJMD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan selama masa jabatan kepala daerah. Dokumen ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal, termasuk isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim. Mengingat bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, RPJMD diharapkan dapat menyesuaikan strategi perubahan iklim sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang dihadapi oleh setiap daerah.

Perubahan iklim memengaruhi berbagai sektor penting seperti pertanian, perikanan, infrastruktur, dan kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan strategi mitigasi (pengurangan emisi gas rumah kaca) dan adaptasi (penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim) dalam RPJMD agar pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan dan tidak memperburuk kondisi lingkungan.

Meskipun kesadaran tentang pentingnya perubahan iklim terus meningkat, kenyataannya tidak semua daerah di Indonesia telah secara detail memasukkan isu ini ke dalam RPJMD mereka. Ada beberapa faktor yang memengaruhi apakah sebuah daerah telah secara komprehensif merespons tantangan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunannya.

Pertaman, tingkat kesadaran dan prioritas daerah. Setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Di daerah-daerah yang lebih sering terkena dampak bencana iklim seperti banjir atau kenaikan permukaan laut—misalnya di provinsi pesisir seperti Jakarta atau Kalimantan Barat -isu perubahan iklim cenderung mendapat perhatian lebih dalam RPJMD. Daerah-daerah ini sudah mulai mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi, seperti peningkatan infrastruktur tahan bencana dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.

Namun, di beberapa daerah yang tidak secara langsung merasakan dampak perubahan iklim, prioritas pembangunan bisa berbeda. Isu seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan mungkin lebih mendominasi perencanaan, sehingga perubahan iklim hanya mendapatkan perhatian yang terbatas.

Kedua, kapasitas dan sumber daya daerah. Kemampuan daerah dalam menyusun kebijakan yang efektif terkait perubahan iklim sangat bergantung pada kapabilitas sumber daya manusia dan dukungan teknis yang ada. Daerah dengan anggaran terbatas atau dengan kapasitas administrasi yang rendah sering kali kesulitan untuk menyusun program mitigasi atau adaptasi yang rinci. Tanpa dukungan teknis dan panduan yang memadai, integrasi perubahan iklim dalam RPJMD bisa menjadi kurang maksimal.

Ketiga, keterkaitan dengan kebijakan nasional. RPJMD di setiap daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada periode 2020-2024 telah memasukkan isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas utama. Namun, sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah tidak selalu berjalan lancar. Beberapa daerah mungkin masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kebijakan nasional terkait perubahan iklim karena perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi.

Beberapa daerah di Indonesia telah menjadi contoh positif dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam RPJMD. Misalnya, Provinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana mitigasi yang kuat dengan fokus pada pengelolaan banjir, transportasi rendah emisi, dan peningkatan ruang hijau kota. Jakarta juga memiliki program untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur tahan perubahan iklim.

Di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah telah mengedepankan program pertanian berkelanjutan dan konservasi lingkungan sebagai respons terhadap perubahan pola curah hujan yang mempengaruhi sektor pertanian. Jawa Tengah juga telah memulai inisiatif reboisasi dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik untuk mempersiapkan dampak kekeringan.

Meskipun beberapa daerah sudah memulai langkah konkret dalam menangani perubahan iklim, banyak tantangan masih harus dihadapi untuk memastikan semua daerah di Indonesia dapat menyusun dan mengimplementasikan RPJMD yang memuat detail terkait perubahan iklim.

Pertama, keterbatasan pendanaan. Mengintegrasikan strategi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan memerlukan investasi yang tidak sedikit. Beberapa daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai program-program terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ini terutama menjadi masalah di daerah-daerah yang perekonomiannya masih bergantung pada sektor yang merusak lingkungan, seperti pertambangan atau deforestasi.

Kedua, kurangnya koordinasi antar pihak. Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim masih belum optimal. Banyak daerah yang belum memiliki mekanisme koordinasi yang efektif untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, dalam merespons perubahan iklim.

Ketiga, kendala teknologi dan inovasi. Daerah-daerah yang terpencil atau dengan akses terbatas terhadap teknologi mungkin mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau solusi berbasis inovasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tanpa dukungan teknologi yang tepat, kebijakan perubahan iklim di daerah bisa berjalan lambat.

Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan langkah maju dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam RPJMD, masih ada banyak daerah yang belum memasukkan isu ini secara komprehensif. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan prioritas pembangunan yang beragam menjadi hambatan dalam memastikan bahwa setiap daerah siap menghadapi dampak perubahan iklim.

Untuk memperkuat integrasi perubahan iklim dalam RPJMD di semua daerah, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk pendanaan, bimbingan teknis, maupun peningkatan kapasitas daerah.

Selain itu, kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang ramah lingkungan juga harus terus ditingkatkan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia dapat menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan global yang dibawa oleh perubahan iklim, sambil tetap mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.