Perppu Pandemi dan Basa-Basi Anti Korupsi

Pegiat FKMJ (Forum Kolumnis Muda Jogja)
Perppu Pandemi dan Basa-Basi Anti Korupsi 10/05/2020 1269 view Opini Mingguan ussfeed.com

Hampir dua bulan pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Korban terus berjatuhan dan riset vaksin belum ada kabar membuahkan hasil. Dalam kondisi seperti ini, semua pihak telah bergerak. Publik dan lembaga filantropi terus gencar melakukan aksi kemanusiaan. Pemerintah pun demikian, segera mengalokasikan anggaran ke penanganan pandemi, seperti melalui pengalihan ABPN/D, BLT dana desa, hingga alokasi khusus. Angaran alokasi khusus di pemerintah pusat bahkan mencapai nilai fantastis yaitu 405 Triliun rupiah.

Payung pengalokasian dana APBN 405 Triliun Rupiah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Perppu yang dikeluarkan pemerintah tersebut akhirnya disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada senin (4/5).

Pengesahan perppu berjalan mulus. Mayoritas menerima, hanya satu partai yaitu PKS yang menolak. Polemik Perppu sudah bergulir sejak dikeluarkan pemerintah. PKS dan beberapa tokoh serta kelompok masyarakat menilai ada yang cacat dari Perppu. Tujuan Perppu baik, namun ada celah yang rentan disalahgunakan dan kontaproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi. Beberapa pihak juga telah melayangkan gugatan atas dugaan cacat Perppu.

Kritik Perppu

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memiliki potensi pelanggaran konstitusi. Beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Pertama adalah kekuasaan penuh pemerintah dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) yang menurutnya mereduksi kewenangan DPR RI. Pasal 12 ayat 2 Perppu menyatakan, perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan kedudukan dan status APBN sebagai Undang-Undang yang ditetapkan setiap tahun.

Kedua, Pasal 27 ayat 2 Perppu menyatakan, pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak tersebut, meliputi anggota Komite Stabiltas Sistem Keuangan (KSSK) itu termasuk Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya. 


Ketiga, Pasal 27 ayat 1 Perppu menyatakan, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Pelaksanaan kebijakan tersebut termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan negara dan meniadakan adanya peran Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai dan mengawasi.

Pandemi Covid-19 memang membutuhkan gelontoran anggaran guna percepatan dan optimalisasi penanganan. Namun regulasi yang digunakan mestinya juga secara transparan, akuntabel dan benar-benar membantu kebutuhan rakyat.

Satu poin yang berpotensi mencederai rakyat dan disalahgunakan adalah adanya kekebalan hukum. Hal ini membuka celah korupsi, padahal pemerintah sendiri sejak awal berkoar-koar akan mendukung spirit pemberantasan korupsi. Faktanya jauh panggang dari api. Mulai dari regulasi pelemahan KPK hingga terbitnya Perppu Pandemi menjadi UU ini justru menunjukkan sikap anti korupsi tersebut hanyalah basa-basi.

Antisipasi Korupsi

Korupsi bisa berkaitan langsung dengan kebencanaan dalam dana bencana, baik pra, saat , dan pasca kejadian bencana. Korupsi semasa pra bencana merupakan bentuk-bentuk korupsi pada sektor-sektor yang memicu terjadinya bencana, misalnya sumberdaya alam dan lingkungan. Korupsi saat bencana melalui penyelewenangan dana penanggulangan, seperti saat pandemic Covid-19 ini. Sedangkan korupsi pasca-bencana berasal dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Modus korupsi di sektor sumberdaya alam cukup beragam. Beragam modus itu antara lain melakukan penebangan di wilayah konservasi, serta menyiasati atau memanipulasi perizinan. Modus lainnya adalah tidak membayar dana reklamasi, menggunakan "broker atau calo" untuk mengurus perizinan, menggunakan proteksi "bekingan" dari oknum penegak hukum, dan lainnya.

Pemerintah sebenarnya telah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan mafia dalam segala lini. Kini saatnya janji tersebut dibuktikan dengan langkah dan kebijakan yang nyata. Beberapa hal penting dipertimbangkan dalam upaya mitigasi pemberantasan korupsi dan mafia kebencanaan pandemi Covid-19.

Pertama, terkait pemberantasan mafia, misalnya peralatan dan obat medis, bahan pangan, dan lainnya. Pemerintah penting melakukan kajian perizinan yang berhubungan dengan pengadaan. Pemerintah mesti mencabut izin terhadap beberapa perusahaan yang bermasalah. Upaya pemberantasan mesti sistemik dan sinergis antar lembaga. Penegak hukum, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mesti bergandengan tangan dan fokus mengejar mafia dan tanpa memberikan proteksi.

Kedua, terkait penyunatan dana bantuan sosial mesti ditegakkan hukum berat. Pasal 2 UU Tipikor telah menyatakan bahwa korupsi bencana bisa dituntut hukuman mati. Tinggal nyali penegak hukum diuji untuk merealisasikannya. Sistem penyaluran, akuntabiitas, dan pengawasan mesti semakin diperketat bagi birokrasi demi mempersempit celah korupsi. Namun bagi korban bencana prinsip memudahkan penting dijunjung tinggi.

Ketiga, aspek pencegahan penting diprioritaskan secara sistemik maupun dengan pendekatan alternatif. Birokrat atau penyalur dana sosial perlu penguatan spiritualisme. Kerangka teologis mengajarkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Landasan spiritual yang diinternalisasi secara utuh akan menjadi benteng dan penuntut menuju kepemimpinan amanah dan bersih. Mereka juga perlu penguatan sisi kepemimpinan yang amanah. Kepemimpinan adalah ujian.

Selain upaya mitigasi terkait pandeminya, juga penting upaya mitigasi terhadap potensi korupsi. Perilaku mengkorupsi dana sosial bencana merupakan tindakan korupsi paling biadab. Semua pihak memiliki tanggung jawab memberantas dan mencegahnya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya