Perlunya Pembatasan Lahan Sawit di Indonesia

Statistisi di Badan Pusat Statistik
Perlunya Pembatasan Lahan Sawit di Indonesia 16/03/2021 1418 view Ekonomi detiknews.com

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia digegerkan dengan isu penolakan kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE). Isu ini pernah diklarifikasi oleh Uni Eropa dalam laman resminya. Menurut mereka, tidak ada pelarangan dan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

Yang disorot UE dalam Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive, REDII) bukan hanya minyak sawit, melainkan juga oil crops seperti bunga matahari, grapeseed, dan kedelai yang berpotensi mengakibatkan deforestasi tidak langsung, yakni ketika lahan untuk produk makanan diganti untuk produksi biofuel. Akibatnya, hutan dan lahan gambut berpotensi jadi sasaran demi mengganti lahan yang dipakai untuk biofuel.

Meskipun tidak secara langsung menyenggol Indonesia, namun sebagai negara penghasil dan pengekspor produk kelapa sawit terbesar di dunia, pemerintah Indonesia langsung turun tangan menjelaskan kepada pihak UE bahwa sawit Indonesia tidak akan merusak lingkungan. Meskipun kenyataannya kita tidak lupa bahwa hampir setiap tahun masyarakat Pulau Sumatera dan Kalimantan harus menderita menahan sesak nafas karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebabkan oleh perluasan lahan perkebunan kelapa sawit.

Sejak tahun 2015, karhutla terlah menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah, jutaan orang terinfeksi ISPA, dan puluhan nyawa meninggal dunia (Detik News, 17 Februari 2019). Jumlah korban jiwa terbanyak tentu saja di provinsi-provinsi dengan kebun sawit terluas, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Tidak ingin berputar pada isu lingkungan, Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan memilih menanggapi isu penolakan kelapa sawit oleh UE ini dari sisi melankolis, yakni pembelaan terhadap rakyat kecil, bahwa sawit tidak hanya memberikan devisa yang besar bagi negara namun juga kesejahteraan bagi petani kecil dan menurunkan kemiskinan.

Namun benarkah bahwa kelapa sawit begitu penting bagi masyarakat kecil Indonesia sehingga harus terus dipertahankan?

Menurut data BPS, pada tahun 2020, terdapat 14,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dimana 56% lahan dikuasai oleh Perusahaan Swasta Besar, sementara 44% dikuasai oleh masyarakat. Dilihat dari produksinya, produksi sawit Indonesia mencapai 48,3 juta ton. Sebanyak 70,4% diekspor, sementara hanya 29,6% yang dikonsumsi nasional. Artinya, Indonesia memproduksi sawit jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan nasional. Jika hanya memanfaatkan lahan sawit masyarakat pun sebenarnya sudah mencukupi untuk kebutuhan nasional dan bahkan berlebih untuk diekspor.

Tapi apa hendak dikata, harum rupiah sawit terlalu menggiurkan untuk ditolak. Masyarakat dan perusahaan pun berusaha memperluas lahan mereka secara besar-besaran, tujuannya tentu saja untuk diekspor.

Mengapa luar negeri begitu menyukai produk olahan sawit? Tidak lain karena produk olahan sawit merupakan bahan dasar murah yang dibutuhkan di berbagai barang konsumsi harian, seperti sabun, kosmetik, coklat, shampoo, detergen, kue, dan sebagainya. Bagi negara yang produksi sawitnya kurang karena faktor iklim, kekurangan lahan atau kurangnya minat masyarakat terhadap budidaya sawit, mengimpor sawit dari Indonesia adalah solusi untuk memenuhi produksi barang-barang tersebut. Jika tidak dengan sawit, maka mereka harus menggantinya dengan bahan lain yang lebih mahal, seperti minyak bunga matahari, grapeseed, atau minyak kedelai, yang tentu saja akan meningkatkan ongkos produksi dan membuat produk mereka menjadi lebih mahal.

Membatasi produksi sawit sama dengan menguji kemampuan perusahaan dan masyarakat negara-negara pengimpor utama seperti Cina, Uni Eropa, India, Pakistan, dan Afrika untuk memproduksi dan membeli barang-barang harian yang harganya akan jauh lebih mahal jika tidak menggunakan kelapa sawit.

Jika pemerintah Indonesia mau bersifat tegas, mengabaikan kebutuhan impor negara-negara tersebut (dan keuntungan ekspor perusahaan sawit tentunya) dengan alasan menjaga kelestarian lingkungan, menjaga paru-paru dunia dan paru-paru masyarakat, maka tidak masalah untuk membatasi produksi sawit. Toh produksi sawit dari lahan yang sudah ada saat ini sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan nasional bahkan berlebih untuk diekspor.

Pemerintah dapat mulai membatasi produksi sawit dengan cara menerapkan kebijakan larangan perluasan lahan kelapa sawit bagi perusahaan besar dan masyarakat atau peningkatan pajak ekspor kelapa sawit. Lalu mendorong pengusaha dan masyarakat untuk melakukan alih fungsi lahan sawit atau pembukaan lahan baru dengan komoditi yang secara nilai produksi jauh lebih besar daripada sawit, salah satunya pinang.

Pinang adalah salah satu komoditi ekspor potensial yang tumbuh subur di Indonesia, namun sayangnya belum terlalu dilirik. Tapi jika masyarakat menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari pinang berkali-kali lipat daripada sawit, tentu mereka tidak akan ragu beralih ke pinang, sama seperti petani di Provinsi Jambi yang mulai beralih ke pinang karena produktivitas dan harga jualnya yang jauh lebih tinggi daripada kelapa sawit.

Sebagai gambaran, dalam satu hektar kebun sawit menghasilkan 2-4 ton tandan buah segar per bulan. Dengan harga sekitar Rp 2000-an/kg, maka dalam 1 hektar kebun sawit mampu memberikan pendapatan 4-8 juta per hektar per bulan. Sementara dalam 1 hektar kebun pinang bisa menghasilkan 4-5 ton pinang basah per bulan. Dengan harga jual Rp 7000/kg - Rp 10.000/kg, bisa memberikan pendapatan di atas 20 juta, 4-5 kali lipat lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari kebun sawit. Selain itu pinang juga dapat memberikan lapangan pekerjaan yang lebih besar, sebab jika dijual dalam bentuk pinang kering yang sudah dikupas harga jualnya akan lebih tinggi dan akan menyerap tanaga kerja lebih banyak untuk mengupas buah pinang.

Dengan melakukan alih fungsi lahan sawit atau pembukaan lahan baru ke komoditi yang nilai produksi dan harga jualnya jauh lebih besar seperti pinang, perusahaan dan petani kecil dapat memeroleh untung yang jauh lebih besar. Diharapkan dengan memiliki lahan satu hektar pinang saja sudah mencukupi kesejahteraan petani kecil. Sehingga mereka tidak terdorong untuk mengubah berhektar-hektar hutan dan lahan menjadi kebun-kebun seperti yang saat ini terjadi pada petani kebun sawit.

Dengan cara ini pemerintah dapat mencapai dua hal sekaligus, yakni peningkatan perekonomian dan kelestarian lingkungan. Dua hal yang saat ini perlu dijaga keseimbangannya di tengah meningkatnya penduduk Indonesia.

Penduduk yang semakin meningkat membutuhkan lahan tempat tinggal yang semakin besar, pangan yang semakin banyak serta lapangan pekerjaan. Dengan mendorong penanaman komoditas perkebunan yang memiliki produktivitas dan harga jual tinggi di lahan yang jauh lebih kecil, maka disamping menjaga kesejahteraan para petani, juga dapat menyediakan lebih banyak lahan untuk pemukiman penduduk, memberikan ruang lebih untuk penanaman komoditas tanaman pangan sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor pangan, dan menyediakan ruang lebih untuk hutan sebagai paru-paru dunia.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya