Perkembangan E-commerce di ASEAN : Regulasi dan Implikasi UU ITE No. 1 Tahun 2024

Penulis, Peneliti, Dosen UNIDHA dan PDIH UNAND
Perkembangan E-commerce di ASEAN : Regulasi dan Implikasi UU ITE No. 1 Tahun 2024 14/05/2024 116 view Hukum Kominfo.go.id

Dunia digital telah mengubah lanskap perdagangan di Asia Tenggara. Pertumbuhan pesat e-commerce menciptakan peluang baru bagi konsumen dan pelaku usaha di kawasan ini.

E-commerce di kawasan ASEAN memiliki potensi besar dengan jumlah populasi yang besar dan aksesibilitas internet yang terus meningkat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti infrastruktur logistik yang tidak merata di seluruh negara, perbedaan regulasi dan kebijakan di masing-masing negara ASEAN dan tingkat literasi digital yang beragam dan perlu ditingkatkan.

Salah satu contoh sukses e-commerce di ASEAN adalah Tokopedia, platform belanja daring asal Indonesia yang berhasil meraup ribuan pengusaha kecil dan menengah sebagai mitra penjualnya. Di Singapura, platform Shopee menjadi pemimpin pasar e-commerce berkat fokusnya pada user experience yang inovatif dan kemudahan transaksi untuk pembeli maupun penjual.

Meskipun banyak kisah sukses, tidak semua platform e-commerce di ASEAN berhasil. Beberapa kasus gagal, seperti visi bisnis yang kurang matang, kurangnya pemahaman pasar lokal, dan persaingan yang ketat. Contohnya, Rakuten, platform e-commerce asal Jepang, gagal menaklukkan pasar ASEAN karena kurang dapat beradaptasi dengan preferensi konsumen di kawasan ini.

UU ITE Nomor 1 tahun 2024

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) no.1 tahun 2024. Aturan ini mengatur berbagai aspek terkait teknologi digital, termasuk e-commerce, dengan tujuan memperkuat keamanan dan perlindungan konsumen di era digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) no. 1 tahun 2024 di Indonesia membawa dampak signifikan bagi industri e-commerce.

Aturan baru ini memperkuat perlindungan konsumen dengan mengatur keamanan data, transparansi informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan biaya operasional bagi platform e-commerce. Mereka harus berinvestasi lebih besar pada teknologi keamanan, proses verifikasi, dan sistem pelaporan yang ketat. Hal ini dapat berimbas pada kenaikan harga bagi konsumen.

Regulasi E-commerce di ASEAN dan Tantangan UU ITE

Kawasan ASEAN memiliki keberagaman regulasi terkait e-commerce yang diberlakukan di masing-masing negara. Beberapa negara telah menerapkan aturan komprehensif, seperti Singapura dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik, sementara yang lain masih dalam proses penyusunan. Isu-isu utama yang diatur dalam regulasi e-commerce ASEAN meliputi perlindungan konsumen, keamanan data, perizinan bisnis, serta pajak dan perpajakan. Harmonisasi regulasi di tingkat regional juga menjadi tantangan untuk memperkuat ekosistem e-commerce yang terintegrasi.

Meskipun UU ITE no. 1 tahun 2024 membawa perubahan signifikan bagi industri e-commerce di Indonesia. Implementasi dari UU ini juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan itu antara lain adalah kebutuhan investasi besar pada infrastruktur keamanan digital dan sistem verifikasi yang kompleks, kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai aturan baru dan ketentuan yang harus dipenuhi, kesulitan penegakan hukum dan pengawasan yang efektif di ekosistem e-commerce yang terus berkembang.

Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, konsumen akan merasa lebih aman dan terlindungi saat berbelanja online. Ini dapat mendorong tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap platform e-commerce. Untuk mematuhi aturan baru, platform e-commerce akan terdorong untuk melakukan inovasi pada sistem keamanan dan privasi data. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman berbelanja yang lebih aman.

Pelaku usaha e-commerce akan semakin termotivasi untuk bekerja sama dalam mengembangkan standar keamanan dan praktik terbaik di industri, demi mematuhi UU ITE yang baru. e-commerce di kawasan ASEAN memiliki potensi besar namun juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait infrastruktur, regulasi, dan literasi digital yang beragam. Keberhasilan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee menjadi inspirasi bagi industri.

Untuk mendorong pertumbuhan e-commerce regional, diperlukan harmonisasi regulasi dan kebijakan di tingkat ASEAN. Aturan yang komprehensif dan selaras dapat menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Negara-negara ASEAN perlu melakukan investasi yang besar pada infrastruktur digital seperti jaringan internet, logistik, dan sistem pembayaran.

Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas dan memperluas jangkauan e-commerce. Upaya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat ASEAN, terutama di daerah pedesaan, akan mendukung adopsi e-commerce yang lebih luas. Kemitraan pemerintah dan swasta dapat mempercepat program pemberdayaan digital ini.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya