Perempuan dan Politik: Sebuah Keniscayaan?

Pekerja
Perempuan dan Politik: Sebuah Keniscayaan? 18/11/2020 375 view Politik Koleksi pribadi

Sejak terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Joe Biden, Kamala Harris menjadi sosok yang paling banyak mendapat sorotan. Bahkan mengalahkan berita mengenai sang presiden itu sendiri. Pidatonya setelah terpilih mampu menyentuh bukan hanya warga Amerika namun hingga negara-negara diluar Amerika. "Bermimpilah dengan ambisi. Pimpin dengan keyakinan," ujar Kamala Harris. Pidato yang luarbiasa mencerminkan rasa percaya diri dan keyakinan pada tujuan serta apa yang harus dilakukannya.

Tanpa bermaksud untuk membandingkan, ada banyak sosok perempuan yang terjun ke dunia politik dan menjadi tokoh yang disegani. Di negara kita pun banyak bermunculan tokoh-tokoh perempuan sejak jaman perjuangan melawan kolonialisme Belanda hingga masa kemerdekaan. Dan kini, sudah sepatutnya dunia politik kita juga dipenuhi oleh kaum perempuan. Untuk mendukung ini bahkan terdapat aturan mengenai Kuota 30% perempuan dalam partai politik.

Namun faktanya hingga saat ini jumlah perempuan yang menempati jabatan publik masih jauh dari kebutuhan untuk menampilkan sosok perempuan. Bisa dilihat dari komposisi jumlah perempuan di jajaran kementerian dan badan legislatif. Pada pemilu Legislatif 2019 yang lalu anggota legislatif perempuan hanya mencapai jumlah 20,8%, artinya jumlah ini tidak memenuhi kuota minimal representasi perempuan di parlemen. Perolehan kursi perempuan di tingkat nasional (DPR) masih belum menembus angka 30%. 

Sementara itu tren global keterwakilan perempuan dalam 20 tahun terakhir ini, menurut laporan Inter-Parliamentary Union pada 2015, sudah terjadi peningkatan luar biasa dari keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen di seluruh dunia. Rata-rata keterwakilan ini dalam parlemen nasional secara global meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 11,3% di 1995 menjadi sekitar 20,8% di 2019 (naik 13,5 point).

Hampir semua kawasan di dunia memperlihatkan peningkatan keterwakilan perempuan yang sangat luar biasa antara 1995 hingga 2019. Di antara negara-negara itu ialah Rwanda (61,3% pada 2015), Kuba (53,2% pada 2015) dan Bolivia (53,1% pada 2019). Timor Leste, yang pada 2019 berhasil melampaui threshold 30%, yaitu 40%, diikuti Nepal (32,7%). Sementara itu, negara lain yang mendekati perolehan itu ialah Filipina (29,5%), Vietnam (26,7%), Tiongkok (24,9%), dan Afghanistan (23,6%). Sebaliknya, Indonesia yang memberikan peluang partisipasi politik sejak pemilu pertama pada 1955 justru mengalami kemunduran dari 18,2% pada 2009 menjadi 16,8% pada 2014 (turun 1,4%).

Salah satu faktor rendahnya partisipasi perempuan dalam politik bukan karena merasa bahwa dunia politik tidak menyentuh kehidupannya sehari-hari. Pola pikir yang ada pada umumnya di masyarakat dengan membatasi politik hanya pada perhelatan Pemilu setiap 5 tahun sekali. Perpres No 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dikenal dengan istilah SDGs, dalam lampirannya menyebutkan salah satu sasaran pemberdayaan perempuan adalah untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif. Ini menunjukkan kesempatan yang sama bagi perempuan memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat dengan sasaran nasional RPJMN, meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI.

Turut berpartisipasi dalam politik juga berarti memperjuangkan kebebasan, keadilan, hak milik, hak, hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Beberapa pertanyaan utama dalam ilmu filsafat politik antara lain adalah; apa yang melegitimasi otoritas suatu pemerintahan, hak-hak dan kebebasan apa saja yang dimiliki warga negara dan harus dilindungi oleh pemerintah, dan apa saja tugas warga negara dalam pemerintahan.

Hal ini berarti politik juga memberi pengaruh dalam segala aspek kehidupan sehari-hari kita. Bersikap tidak mau terlihat atau masa bodoh sama dengan melepaskan kontrol atas kehidupan kita sendiri. Sebagai contoh kebijakan mengenai kebaikan harga kebutuhan pokok, perubahan tata ruang atau dalam penyusunan undang-undang. Semua hal ini menyangkut kehidupan masyarakat terlebih lagi perempuan yang dalam sistem patriarkal bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam kasus perampasan lahan, perempuan juga termasuk kelompok rentan dengan hilangnya akses ke sumber ekonomi keluarga dan akses kebutuhan konsumsi rumah tangga. Juga dalam situasi bencana , pengungsian dan banyak lagi. Termasuk kekerasan Seksual.

Dengan beragam aspek dalam politik, perempuan seharusnya turut melibatkan diri dalam memperjuangkan keadilan gender. Partisipasi dalam politik tidak terbatas hanya pada pengisian jabatan di ruang publik, melainkan bagaimana perempuan dapat terlihat dalam pengambilan keputusan. Dari lingkup terkecil, keluarga misalnya. Hingga lingkup yang lebih luas seperti desa, tempat kerja, komunitas dan lain-lain.

Saat ini kecenderungan yang terjadi adalah menitipkan keputusan pada suami, ayah atau orang yang dianggap lebih senior dan memiliki kapasitas melebihi dirinya. Selain itu keengganan untuk terlihat aktif juga dapat dikarenakan ijin baik dari pacar, suami, ayah atau yang lebih buruk, dari dirinya sendiri.

Keterlibatan aktif bukan berarti harus menonjol. Sejak masa perjuangan melawan kolonialisme hingga masa sesudah Reformasi, ada begitu banyak perempuan yang terlihat aktif namun tidak semua namanya dikenang. Kita hanya perlu mengenang bahwa kemerdekaan ini bisa kita raih karena jasa ribuan perempuan yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk kita yang hidup di jaman ini.

Kartini pernah berkata, "Tahukah engkau semboyanku? ‘Aku mau!’ Dua kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata ‘aku tiada dapat!’ melenyapkan rasa berani. Kalimat ‘aku mau!’ membuat kita mudah mendaki puncak gunung". 

Tentu arah politik akan berbeda jika perempuan-perempuan hebat seperti Bu Kawit, Bu Wagirah atau Yu Sakinah ikut dalam pembahasan kebijakan pembangunan. Atau seorang anggota fanpage mengutarakan pendapatnya mengenai perubahan iklim atau tentang masa depan Indonesia dalam sebuah sidang paripurna Dewan Legislatif. Rasanya imajinasi ini cukup menarik untuk dimensi politik ke depan.

Meminjam kata-kata Kamala Harris, “Memang memerlukan perjuangan, pengorbanan, tetapi ada kegembiraan di dalamnya dan ada kemajuan karena kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik”. Seperti Kamala Harris yang menyatakan bahwa dia tidak akan menjadi perempuan terakhir yang menduduki jabatan ini, kita pun tidak akan menjadi barisan perempuan terakhir yang berjuang untuk keadilan gender.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya