Pentingnya Peran Antagonis Di Periode Kedua Jokowi

Freelance, Penulis paruh waktu
Pentingnya Peran Antagonis Di Periode Kedua Jokowi 26/10/2020 1215 view Opini Mingguan pinterpolitik.com

Sinetron sudah tentu rekaan. Namun kehadiran karakterlah yang mengobrak-abrik imajinasi penonton; membuat setiap adegan seolah-olah nyata pada layar kaca.

Bayangkan jika dalam keseluruhan alur cerita Tuyul dan Mbak Yul, Sontol dan Bonggol yang selalu mengusil Ucil ogah hadir sebagai antagonis. Pasti sinetron besutan Raam Punjabi tersebut tak akan pernah tajir rating.

Sayangnya, sinetron Tuyul dan Mbak Yul tinggal memori. Tapi, alangkah baiknya tontonan seperti itu dihadirkan kembali dalam program-program televisi. Mengingat hari-hari ini negeri kita sedang haus tontonan. Tontonan yang mengungkap sisi pemeran paling antagonistik - bakal memberi euforia konflik tak berat sebelah. Seimbang.

Bukankah begitu tugas pemeran antagonis? Lagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), antagonis adalah orang yang suka menentang. Dalam istilah kedokteran, antagonis merupakan dua macam obat atau racun yang mempunyai khasiat berlawanan sehingga dapat menghilangkan atau mengurangi khasiat masing-masing.

Logikanya, antagonis bertugas menjaga karakter protagonis tetap pada asalnya. Sebab, jika tidak demikian siapa yang akan menjamin bahwa protagonis benar-benar ia protagonis. Dan bukan antagonis.

Balik lagi soal negeri yang haus pemeran antagonis. Begini gambaran demokrasi kita hari-hari ini. Setahun sudah Pakde Jokowi memegang kemudi di periode kedua. Berdasarkan survei teranyar, dari segi indeks demokrasi, jika merujuk pada indeks demokrasi nasional memang trennya menurun. Tapi dari tingkat kepuasan masyarakat akan pembangunan, trennya naik (Litbang Kompas, 20 Agustus 2020). Itu barangkali dipengaruhi pembangunan infrastruktur yg masif di era Jokowi.

Jokowi sangat bersemangat membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi. Tampaknya ia sadar bahwa periode sebelumnya Jokowi belum banyak membuat perubahan di bidang ekonomi. Lantas kali ini ia mungkin tancap gas. Sayangnya, niat baik tak pernah seputih salju. Langkah Pakde justru mendapat respon minor dari masyarakat.

Sementara itu dari perspektif Hak Asasi Manusia, berdasarkan laporan anyar KontraS, setahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi makin marak terjadi beragam pelanggaran HAM, bahkan meningkat; pembiaran terhadap sejumlah kebijakan yang merugikan publik, adanya ancaman terhadap pembela HAM/Anti Korupsi, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, hingga pengabaian HAM dalam penanganan pandemi.

Kritik lain atas kepemimpinan Jokowi adalah terbengkalainya langkah pemerintah dalam menangani wabah covid-19 yang kian mengganas. Berbagai langkah yang diambil Jokowi dan pemerintahannya dinilai semakin memperburuk keadaan. Di tengah hiruk-pikuk perang melawan pagebluk dan ancaman resesi ekonomi, Jokowi malah membuat kebijakan yang tidak tepat sasaran; mulai dari pembiaran Pilkada serentak pada Desember mendatang hingga disahkannya UU Cipta Kerja yang mendapat respon minor dari masyarakat.

Trias politica pun kalang kabut di era kedua kepemimpinan Jokowi. Menukil istilah Fahreed Zakaria, Jurnalis CNN Amerika Serikat, Jokowi terjebak dalam pola kepemimpinan big tent yang juga sedang dan akan dipraktikan Joe Biden. Koalisi tenda besar yang dibangun Jokowi memang telah merangkul banyak golongan; nasionalis, agama, cendikiawan, hingga konglomerat. Di parlemen, 70 persen adalah koalisi. Hanya PKS dan Demokrat yang "digadang-gadang" sebagai oposisi. Tapi belakangan, mereka malah jadi oportunis.

Mengingat retorika Jokowi pada masa-masa awal kepemimpinannya barangkali membuat kita berpikir kalut apakah pria humanis yang suka blusukan itu sudah lupa dengan janji-janji demokrasinya? Ataukah selama ini Jokowi bersembunyi di balik topeng populis yang menjebak? Lantas harapan seperti apa yang perlu kita taruh pada pundak pemimpin seperti Jokowi?

Memang sulit menyandingkan pola kepemimpinan Jokowi dengan tokoh-tokoh politik tersohor atau ideologi politik manapun. Karena menurut Ben Bland, Jokowi dibentuk oleh tindakan dan pengalaman, bukan konsep atau abstraksi. Perubahan yang dirasakan masyarakat sipil pada umumnya, menurut Ben Blend, sebenarnya merupakan kegagalan merefleksikan siapa sebenarnya Jokowi. "They see only what they want to see," tulisnya.

Jika disandingkan dengan konsep filsafat politik Machiavelli, kita bisa mengatakan bahwa yang dimaksud Machiavelli itu tentu karakter pemimpin yang kuat pada masa itu, yang harus dicintai sekaligus ditakuti. Hal ini bisa kita katakan "paradoks pemimpin".

Dengan kata lain, selain protagonis dia juga menjadi antagonis. Tapi Machiavelli bicara soal itu dalam konteks negara monarki, yang cenderung menganjurkan pemerintahan totaliter, raja harus bertangan besi, ia harus licik.

Memang karakter pemimpin seperti itu perlu, tapi dalam prinsip negara demokrasi akan problematis. Maka, tugas pemimpin dalam era demokrasi seperti Jokowi adalah bagaimana menghaluskan paradoks itu. Jokowi melakukan itu dengan sangat halus melalui pelbagai kompromi politik yang kadang mencemaskan rakyat, tapi karena itu pula ia mendapat banyak kritik dan protes masyarakat.

Tapi kritik dan protes macam itu urgen saat ini, di tengah oposisi (pemeran antagonis) makin melemah dan makin oportunis. Oposisi yang diharapkan sekarang adalah rakyat itu sendiri, agar kekuasaan Jokowi (yang sudah merangkul oposisi dalam pemerintahan) tidak absolut, tidak jatuh pada pemerintahan autokratis yang totaliter.

Untuk itu, perjuangan menegakkan demokrasi seharusnya menjadi perjuangan semua komponen bangsa, terutama rakyat. Sulit kita harapkan pemerintah dan wakil rakyat yang sudah tersandera kepentingan, tercengkeram oligarki politik dan pemodal.

Sayangnya, bak menyesap sebuah adagium: "absentem laedit, qui cum ebrio litigat" - "Mereka yang berdebat dengan orang mabuk, mengganggu ketertiban umum". Kritik masyarakat dibungkam karena dianggap hoax, misinformasi, dan mengganggu ketertiban. Ya, layaknya orang mabuk. Alih-alih menjamin kebebasan berpendapat, ruang publik justru dibatasi.

Lantas, ketika partisipasi publik tidak dilibatkan, siapa lagi yang akan menjamin bahwa protagonis benar-benar ia protagonis, dan bukan antagonis?

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya