Pentingnya Menegakkan Standar Jurnalisme dalam Pemberitaan

Pegawai Negeri Sipil
Pentingnya Menegakkan Standar Jurnalisme dalam Pemberitaan 18/02/2024 313 view Lainnya pexels.com

“Waduh! Bagaimana ini beritanya? Penggunaan tanda titik dan komanya amburadul. Begitu pula pengutipan beberapa istilah asingnya.” Ujar seorang teman sejawat setelah membaca sebuah berita di media siber tentang tempat kami bekerja.

Memang dalam beberapa waktu terakhir, kami telah menyaksikan beberapa pemberitaan terkait tempat kerja yang tidak memenuhi standar jurnalisme. Padahal dalam era informasi digital yang berkembang pesat, peran wartawan sebagai penjaga kebenaran dan pengawas kekuasaan sangatlah penting. Namun, seringkali kita menyaksikan bagaimana standar jurnalisme yang tinggi terabaikan, dan berita yang disajikan tidak memenuhi kriteria akurat, berimbang, dan etis. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan, terutama ketika informasi yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan publik.

Seorang Pegawai Negeri Sipil memang acap kali akan bersentuhan dengan pemberitaan tentang organisasi tempat bekerja. Sayangnya, beberapa berita tidak memiliki standar jurnalisme. Beberapa yang paling sering kami temukan adalah tidak melakukan verifikasi fakta, kurangnya pemahaman tentang etika jurnalistik, serta kecenderungan untuk berita yang tidak seimbang. Oknum wartawan yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran malah menjadi bagian dari masalah dengan menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan.

Penyebab dari masalah ini sangat bervariasi. Salah satunya adalah tekanan dari berbagai pihak untuk menghasilkan berita dalam waktu yang sangat singkat. Dalam upaya untuk bersaing dalam pasar yang semakin ketat, banyak oknum wartawan dipaksa untuk meliput berita dengan cepat tanpa memberikan waktu yang cukup untuk penelitian dan refleksi yang mendalam. Hal ini mengakibatkan berita yang kurang akurat dan cenderung tidak berimbang.

Dalam siaran pers NO. 26/SP/DP/XII/2023, Dewan Pers mencatat beberapa hal yang mencerminkan tantangan dan langkah-langkah penting dalam menjaga profesionalisme jurnalistik di Indonesia. Pertama, jumlah media yang terverifikasi di Dewan Pers mencapai 1.798 media. Meskipun angka ini menunjukkan progres dalam upaya verifikasi media, namun terdapat fenomena "gunung es" di mana banyak media siber yang sudah memiliki izin resmi namun belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Ini menyoroti pentingnya verifikasi media untuk menjaga standar dan profesionalisme jurnalistik.

Selanjutnya, Dewan Pers mencatat adanya 813 kasus pengaduan sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 794 kasus atau sekitar 97,66% telah berhasil diselesaikan melalui berbagai metode, termasuk Risalah, Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Surat, dan Arsip. Sisanya, terdapat 19 kasus yang masih dalam proses penyelesaian. Penting untuk dicatat bahwa jumlah kasus pengaduan ini kemungkinan akan berkurang jika berita yang disajikan dalam media siber mengikuti kaidah standar jurnalisme dan pedoman pemberitaan media siber yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme wartawan, Dewan Pers juga telah membentuk Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya (Nomor 1 Tahun 2018) untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih jelas bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.

Dampak dari berita yang tidak memenuhi standar jurnalisme sangatlah merugikan. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap media sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, dan hal ini dapat merusak fungsi demokrasi. Selain itu, institusi atau individu yang diliput oleh media juga dapat mengalami dampak negatif akibat laporan yang tidak akurat atau tidak berimbang, seperti reputasi yang rusak atau kerugian finansial yang signifikan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Perusahaan media harus memprioritaskan kualitas jurnalisme di atas keuntungan finansial dan memberikan dukungan yang cukup kepada wartawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tentu hal tersebut telah dilaksanakan melalui mekanisme verifikasi oleh Dewan Pers.

Media yang tidak lolos verifikasi umumnya mengalami sejumlah kendala yang signifikan. Mereka sering kali tidak mampu membayar gaji karyawan setidaknya sebesar Upah Minimum Regional (UMR), tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawan, serta terjebak dalam perangkapan jabatan antara bagian redaksi dengan bisnis. Dampak dari kendala ini sangat nyata, mengindikasikan bahwa meskipun jumlah perusahaan pers terus bertambah, hanya sedikit yang mampu berkembang sebagai institusi pers yang sehat secara bisnis, mandiri, dan memiliki konten berita berkualitas yang relevan dengan kepentingan publik.

Tidak hanya itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini dengan menjadi konsumen media yang kritis dan cerdas. Dengan memilah informasi dengan hati-hati, memverifikasi sumber-sumber berita, dan mempertanyakan narasi yang disajikan oleh media, masyarakat dapat membantu mendorong media untuk memenuhi standar yang lebih tinggi dalam melaporkan berita.

Di sisi lain, kita tentu harus mengucapkan apresiasi kepada wartawan-wartawan yang telah konsisten dalam memenuhi kaidah jurnalistik dalam pemberitaan. Dedikasi mereka dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermutu sangatlah penting dalam menjaga integritas profesi jurnalistik. Semangat dan komitmen mereka merupakan contoh yang patut diikuti oleh semua anggota profesi ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pers. Pertama, pemerintah perlu memperhatikan kondisi perusahaan pers yang belum lolos verifikasi dan memberikan dukungan yang lebih besar.

Di sisi lain, perusahaan pers juga harus meningkatkan upaya dalam mencari sumber pendapatan yang beragam dan berkelanjutan, seperti meningkatkan penjualan iklan, mengembangkan layanan berlangganan berita digital, atau berinvestasi dalam produksi konten yang bernilai tambah. Selain itu, mereka juga perlu terus berinovasi dalam menciptakan konten berita yang berkualitas dan relevan dengan kepentingan publik, sehingga dapat meningkatkan minat pembaca dan daya saing mereka di pasar media yang semakin kompetitif.

Penting juga bagi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada media yang berkualitas dengan menjadi pelanggan atau berbagi konten yang mereka anggap bermanfaat. Dengan demikian, mereka dapat memberikan dorongan moral dan finansial kepada perusahaan pers yang berkomitmen untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan bermutu.

Secara keseluruhan, pentingnya menegakkan standar jurnalisme dalam melaporkan berita tidak boleh diabaikan. Dengan kerjasama antara asosiasi perusahaan dan profesi, perusahaan media, pemerintah, Dewan Pers, dan masyarakat, diharapkan bahwa kualitas jurnalisme dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap media dapat dipulihkan. Ini bukan hanya masalah profesionalisme wartawan, tetapi juga masalah demokrasi dan kepercayaan publik.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya