Pentingnya Menata Ulang Desain Pendidikan di Indonesia

Guru SDN Sidorejo, Kab. Sidoarjo, Jatim
Pentingnya Menata Ulang Desain Pendidikan di Indonesia 03/09/2021 50 view Pendidikan katalistiwa.id

Pandemi Covid-19 sesungguhnya tidak serta merta sebagai musibah, tetapi ada hikmahnya juga. Pandemi yang berlangsung lebih dari setahun ini semakin menegaskan pentingnya refleksi dan tata ulang pendidikan kita. Lihat saja, betapa sulitnya membangun kedisiplinan pada protokol kesehatan (prokes) serta kepedulian pada kesehatan dan keselamatan sesama. Ini menunjukkan tantangan besar dunia pendidikan dalam membangun karakter.

Yang mencolok adalah kesenjangan dan disparitas respons masyarakat atas kebijakan penanganan pandemi. Kondisi sosial-ekonomi yang beraneka ragam tentu saja menjadi faktor yang berpengaruh. Namun demikian, pendidikan mestinya dapat mencetak warga negara yang dalam situasi ini secara bersama-sama berwatak konstruktif agar pandemi segera berakhir untuk kepentingan semua. Tapi nyatanya tidak.

Itulah mengapa desain pendidikan di Indonesia perlu dilakukan penataan ulang. Tujuannya untuk menuntun ke arah mana pendidikan di negeri ini hendak dibawa. Juga untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada agar berjalan sebagaimana mestinya. Yakni, sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UUSPN, 2003).

Desain pendidikan Indonesia acap disebut belum menemukan formulasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Anekdot ganti menteri ganti kebijakan kerap dituding menjadi penyebabnya. Tak heran bila setiap Mendikbud memiliki kebijakan yang baik, namun seringkali hanya berlaku lima tahun.

Kebijakan lima tahunan tersebut nyaris tanpa ada evaluasi dan hampir tidak ada keberlanjutannya. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidak mengalami kemajuan signifikan karena tidak terjadi keberlanjutan dari hasil pendidikan sebelumnya.

Tata ulang desain pendidikan diharapkan dapat mengikat siapa pun yang menjadi menteri pendidikan untuk menjalankan konsep yang sudah disepakati. Desain yang akan membawa arah ke target yang telah ditentukan. Sehingga reshuffle, ganti periodisasi pemerintahan pun, tidak akan mengganggu upaya pembangunan SDM berkualitas.

Berkeadilan

Salah satu soal utama yang perlu penataan ulang adalah sentralisme kebijakan pendidikan. Ukuran wilayah dan keragaman Indonesia seharusnya direspons dengan kebijakan yang tidak sentralistik. Ini dimaksudkan untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan dan untuk memastikan pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, serta penilaian pendidikan, terimplementasikan secara tepat dan merata di seluruh pelosok negeri.

Beberapa aspek lebih teknis dapat dijadikan pelajaran. Pertama, kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan cara pandang sentralisme dapat melembagakan ketidakadilan. Akan terasa sekali kesenjangan “nilai” BOS yang besarannya sama antara di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dengan di Jawa. Maka implementasi kebijakan yang sentralistis, seragam, “standar-Jakarta”, hampir pasti tidak dapat terimplementasikan secara efektif.

Problema yang akan muncul tidak hanya yang berakar dari perbedaan harga atau tingkat kemahalan, tetapi juga banyak faktor lain seperti perbedaan ketersediaan sumber daya manusia daerah, kesenjangan infrastruktur antar daerah, juga menjadi variabel yang harus diperhatikan bagi perumus kebijakan di bidang pendidikan.

Karena itu, tepat sekali mekanisme penghitungan dana BOS tahun 2021. Tidak hanya berdasarkan jumlah peserta didik, tetapi juga indeks kemahalan konstruksi (IKK) di masing-masing daerah berdasar data Badan Pusat Statistik. Dengan mekanisme ini, dimaksudkan agar sekolah khususnya di daerah tertinggal mendapat dana yang cukup untuk meningkatkan sarana serta kualitas pendidikannya. Sehingga, ini akan mengurangi kesenjangan pendidikan di tanah air.

Kedua, masalah ketidakmerataan sebaran guru dan sekolah. Menyerahkan urusan sepenuhnya ke pusat menyulitkan distribusi pendidikan sesuai dengan keragaman kondisi daerah. Juga menyulitkan mobilisasi sumber daya untuk dipindahkan dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan.

Untuk itu, kita sebenarnya bisa meniru beberapa negara maju, seperti model Rusia, yang menerapkan desentralisasi secara parsial. Untuk urusan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan hal-hal fisik bisa diserahkan ke daerah. Adapun untuk urusan kurikulum dan guru masih menjadi urusan pusat.

Pemerintah mesti mengadopsi kebijakan asimetris di bidang pendidikan. Prinsip umum kebijakan ini, misalnya untuk daerah dengan rasio kecukupan, sebaran, dan mutu guru sudah relatif baik bisa diberikan otonomi luas (Yudi Latif, 2020). Pemerintah pusat bisa memberikan otonomi kepada sekolah yang telah memenuhi standar akreditasi. Kemudian, hanya akan menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum.

Sedangkan terhadap daerah yang belum memenuhi hal itu, pemerintah pusat masih harus melakukan tugas-tugas penempatan guru, asistensi penyusunan kurikulum, dan peningkatan mutu guru serta sekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong atau memberikan insentif kepada sekolah-sekolah yang bermutu di satu daerah untuk mengembangkan sister school di daerah lain.

Dengan kebijakan dasar yang bersifat asimetris tersebut, pemerintah diharapkan menjadi generator pemerataan kualitas pendidikan, sekaligus mengurangi disparitas antardaerah yang terlalu njomplang. Dengan kebijakan yang lebih tepat, pendidikan akan melaksanakan fungsi dasarnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan optimal.

Pandemi Covid-19 yang berlarut-larut seharusnya dijadikan momentum untuk pengambilan kebijakan pendidikan yang tepat, untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Agar secara struktural dan kultural, bangsa ini memiliki ketangguhan kolektif dalam menghadapi dinamika apapun di masa depan. Semoga.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya