Pemilu 2024: Pesta Percaturan Politik

Mahasiswa STFT Widya Sasana Malang
Pemilu 2024: Pesta Percaturan Politik 10/11/2022 86 view Politik dinkominfo.demakkab.go.id

Pemilu masih dua tahun lagi tetapi warga politikus +62 sudah mulai heboh, berkoar-koar berkampanye, bersua di depan para rakyat baik di ruang virtual maupun di lapangan, untuk mencari simpati dan popularitas agar kelak dapat menjadi pemimpin entah bupati, entah gubernur atau yang paling hits dan lebih histeris adalah pemilihan presiden. Pemilu seakan bukan pesta rakyat tapi pesta politikus konglomerat. Pesta yang embel-embel dan bernuansa gila kekuasaan ini tampak dengan ragam tim sukses politik, isu relawan dan pendukung capres yang notabene mengatasnamakan kelompok atau golongan tertentu yang tidak sedikit agama tertentu menjadi getahnya.

Pemilihan umum menjadi term untuk menyebut istilah pesta rakyat. Entah dari mana asal muasal penyebutan tersebut yang jelas frasa tersebut sudah terilham tidak hanya di negara Indonesia. Dunia juga menyebutnya pesta rakyat meski dengan bahasa yang berbeda. Namun, pikiran penulis sedikit menggelitik, benarkah itu sungguh-sungguh pesta rakyat? Sungguhkah rakyat bergembira ria saat pemilu itu tiba? Apa untungnya dan di mana letak kegembiraannya?

Bisa jadi pemilu adalah pesta kaum konglomerat hanya saja dibuat seolah-olah pesta rakyat. Perhatikan saja siapa yang mengambil peran paling banyak dalam pemilu, pasti kelompok, partai dan para politikus saja yang paling aktif memainkan perannya. Sedangkan rakyat kecil hanya menjadi penonton yang juga kerap kali tak mengerti asas dan tujuan pemilu. Toh, saat pemilu tiba apakah yang miskin langsung kaya karena BBM sudah turun, atau harga sembako semakin murah, atau kesejahteraan rakyat meningkat pesat karena sudah lahir pemimpin baru yang gagah dan cakap? Tidak juga. Hanya karena cap tinta di jari kelingking kiri, waktu pencoblosan usai toh kehidupan juga tetap sama saja. Paling kaum konglomerat, politikus dan para calon pemimpin negara ini yang deg-degan, tak sabaran dan menanti-nanti siapa yang akan berkuasa kelak. Dan kelak mereka juga yang berjaya dengan kelompoknya. Sedangkan, rakyat, ya sama aja. Kaum miskin tetap mengemis dan mati kelaparan. Kaum tunawisma ya tetap tinggal di jalanan, kaum tunanetra ya masih dibutakan oleh janji-janji kampanye, kaum tunawicara akan tetap terdiam meratapi hak berbicaranya yang tak pernah didengarkan dan sebagainya. Syukur kepada Allah kalau pada akhirnya pemimpin yang baru tersebut sungguh-sungguh memiliki hati nurani dan sikap laku yang sungguh berjuang demi kesejahteraan rakyat.

Lantas mengapa para politikus tersebut sudah ramai-ramai mengusung calonnya, sudah memasang baliho dan spanduk wajah-wajah beserta janji-janji manis padahal pemilu masih dua tahun lagi. Simpati dan perhatian mulai terblok di mana-mana padahal pekerjaan negara masih banyak. Singkatnya pekerjaan utama belum usai kini sudah membuat pekerjaan kedua hanya demi kepentingan pribadi dan golongannya saja. Bayangkan berapa banyak uang rakyat yang digunakan untuk menarik simpati dan sensasi publik tersebut yang mungkin tidak kita ketahui? Betapa masih banyak anggaran dan dana yang masih banyak diperuntukkan demi rakyat miskin, pemulihan kesehatan, perekonomian yang rata, pembangunan yang signifikan dan lain sebagainya. Namun, harta dan tahta tampak lebih utama padahal membangun manusia pembangun itu lebih utama dan urgen. Mirisnya negeri ini.

Up date berita sebagaimana yang dapat kita akses mengenai pesta politikus ini adalah maraknya kegiatan-kegiatan aktif kaum politisi, kampanye-kampanye terselubung, mulai marak pemasangan spanduk, isu bakal calon presiden, bentuk koalisi partai, pertemuan kubu-kubu partai, mulai pengusungan hingga pengakuan untuk menjadi kandidat calon presiden. Parahnya ada isu relawan-relawan partai yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Ragam berita tersebut kiranya tidak ada artinya bagi rakyat. Rakyat hanya akan dipertontonkan dengan isu yang senyatanya tidak mendapat apa-apa, malah kaum politisi dan kader yang mendapat untungnya. Permainan politik yang justru sebaliknya menjadi embel-embel kaum politisi untuk mencari dukungan, simpati dan kepentingan pribadi maupun golongannya semata. Lantas apa yang terjadi, ragam masalah, isu publik, masalah sosial dan ekonomi di negeri ini justru tak kunjung usai. Rakyat masih menangis di luar sana, masih terkungkung oleh penderitaan hidup yang tak kunjung tertolong. Lah pemimpinnya sudah sibuk menggalang suara.

Adalah isu yang amat tidak logis yang senyatanya akan membawa pada perang politik yang merugikan semua pihak dan yang paling merasakan dampaknya kelak adalah rakyat kecil, miskin dan cenderung tidak dianggap dan diperhatikan oleh pemimpin negara ini. Isu yang menjadi keluh kesah penulis, keresahan serta tidak masuk akal adalah mengatasnamakan kelompok agama tertentu seperti agama Katolik yang dalam hal ini para pemuka atau pemimpin umat Katolik menjadi getah dari sadapan isu pemilu yang terkesan tamak, rakus, tergesa-gesa dan gila hormat dan kekuasaan. Isu tersebut adalah seperti dukungan para uskup Jabodetabek yang dikabarkan mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan. Apa yang terjadi?

Itu hoax, penipuan dan informasi yang amat pilu. Padahal senyatanya tidaklah demikian. Amat tidak logis dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui struktur hirarki, tugas dan wewenang dari pemimpin Gereja Katolik. Belum lama ini 03 November 2022 pun dikabarkan tujuh puluh pastor (imam Katolik) di medan yang dikabarkan mendukung Anies Baswedan. Hoax yang amat plonga-plongo, terkesan licik dan tak sesuai dengan aturan dan kode etik dalam pemilu maupun kegiatan kampanye.

Untuk diketahui dan perlu ditegaskan kepada seluruh kalangan baik umat Katolik maupun pembaca sekalian bahwa para pemimpin gereja (kaum tertahbis) dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik praksis seperti menjadi tim sukses atau terlibat langsung dalam mendukung pemilu publik (bdk. KHK 287 paragraf ke-2) dan penulis kira hal demikian yang ada di gereja Katolik juga telah diatur dalam kelompok atau komunitas tertentu. Gereja Katolik selalu menjaga persatuan dan kesatuan multi etnik dan agama, dan tidak pernah memihak kelompok tertentu baik partai atau tokoh tertentu melainkan dengan sikap netralnya menjaga integritas, konsistensi, kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Melihat isu politik dalam pemilu yang penuh drama dan di luar nalar ini. Penulis mengajak pertama kepada pemerintah agar lebih sigap, perhatian dan tegas menanggapi isu pemilu dengan segala kegiatan kampanye dan sebagainya yang senyatanya masih lama dilakukan. Siapapun yang bertugas dalam pemilu ini hendaknya mengambil langkah-langkah positif sehingga pemilu berlangsung baik, lancar, damai dan adil baik untuk pemerintah maupun terutama rakyat kecil.

Kepada masyarakat hendaknya lebih cermat, cerdas, kritis dan analitis tajam dalam melihat isu pemilu. Jangan mudah terprovokasi dan percaya pada isu yang senyatanya perlu difilter dan dipelajari lebih dalam. Jangan mudah terpancing dan terbawa arus pada isu pemilu dengan segala iming-iming, janji dan suapan-suapan maut untuk memenangkan kelompok tertentu dengan cara tak adil dan melanggar norma dan aturan pemilu. Jangan sampai kita salah melangkah dan memilih pemimpin negara ini karena masa depan kesejahteraan dan kebaikan kita ditentukan oleh pemimpin negeri ini yang sangat jarang memperhatikan kehidupan dan penderitaan rakyatnya.

Dan, terakhir saya mengajak semua elemen pemerintah dan rakyat agar mendasarkan pola pikir yang kritis bahwa kepentingan yang utama dari pemilu adalah kebaikan bersama bonum commune. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Prinsip bonum commune harus sudah melekat dan terpatri di pikiran, hati nurani yang baik dan seluruh keputusan dan tindakan kita semua. Terutama pemerintah.

Partai politik hendaknya sadar bahwa dasar dari pemilu yang bersih, jujur dan adil adalah mengikuti norma dan aturan pemilu yang baik dan benar. Jalan transformasi ini dicapai sejalan dengan nilai luhur pancasila (iman, harapan dan kasih), perjuangan martabat luhur manusia yang sama dan sederajat, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kebajikan dan kebijaksanaan dalam hikmat kepemimpinan yang baik dan benar, dan terakhir adalah prinsip keadilan sosial, kesejahteraan dan perdamaian yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan kesadaran penuh bahwa pemilu bukan pesta kaum politikus atau partai saja melainkan pesta rakyat di mana rakyat menjadi asas dan dasar dari Demokrasi Pancasila yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan dari partai, oleh partai dan untuk partai. Bukan itu.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya