Pembatasan Sosial dan Dilema Budaya Solidaritas

Mahasiswa
Pembatasan Sosial dan Dilema Budaya Solidaritas 17/07/2021 263 view Budaya KlikDokter.com

Sepanjang hari-hari ini, media-media lokal maupun nasional kian intens menginformasikan pelbagai berita tentang kematian pasien Covid-19. Informasi ini sungguh menyedot perhatian publik. Pasalnya dalam dua hari berturut-turut, angka kematian harian akibat Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, mendahului India dan Brazil (Kompas.com, 13/07/2021). Ditengarai, menurut para pakar kesehatan, saat ini Indonesia sudah memasuki gelombang kedua lonjakan kasus Covid-19 dan bersiap menuju puncaknya (CNN Indonesia.com, 21/06/2021).

Eskalasi kasus Covid-19 yang semakin menjadi-jadi saat ini tentunya tidak lepas dari sikap apatis dan pembangkangan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini tergambar jelas dalam sikap masyarakat yang mengangkangi aturan dan membangkang terhadap anjuran pembatasan sosial. Tengok saja, dalam praksisnya masih banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap pelbagai larangan melakukan hajatan, pernikahan dan kegiatan sosial lainnya yang sifatnya mengumpulkan masa dalam jumlah banyak.

Dalam konteks lingkup yang lebih kecil, masyarakat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, misalnya, meskipun telah diingatkan untuk melakukan pembatasan sosial, pelbagai kegiatan hajatan semisal pesta sekolah, kumpul kope, cear cumpe, wuat wa’i, masuk minta, dan sebagainya justru tetap dilaksanakan. Padahal, kegiatan tersebut justru menghadirkan masa dalam jumlah yg tidak sedikit sehingga menimbulkan kerumunan.

Hal ini tentu menimbulkan kecemasan. Alih-alih menghindari diri dari serangan virus mematikan ini, masyarakat justru bersikap apatis, tidak peduli dengan bayang-bayang kematian yang kapan saja bisa merenggut keselamatan diri sendiri maupun sesama di sekitarnya. Sampai di sini kita perlu bertanya, kira-kira mengapa banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk mengikuti dan menghadiri sejumlah hajatan dan kegiatan sosial ketimbang menaati anjuran pemerintah tentang pembatasan sosial?

Budaya Solidaritas

Sebagai homo socius, manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Interaksi dan komunikasi yang intens, sebagaimana yang dikatakan oleh Robert M. Z. Lawang (1985: 262), pada gilirannya akan membentuk dasar-dasar solidaritas yakni rasa kesatuan, persahabatan, dan saling percaya yang kelak menjadi akan pondasi dari rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama. Setali tiga uang dengan itu, dalam buku teori Sosiologi klasik dan Modern (1994), sebagaimana dalam (kompas.com, 18/12/2019), solidaritas merujuk pada suatu hubungan antara individu dan atau kelompok yang berdasar pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta pengaalaman emosional bersama.

Sebagai masyarakat budaya, nilai solidaritas sudah barang tentu mengakar kuat dalam diri masyarakat Indonesia. Bersama spirit gotong royong dan toleransi, tradisi dan spirit solidaritas menjadi salah satu bagian penting dari kebudayaan nasional yang secara geneologis sudah ada bahkan sebelum Pancasila dirumuskan secara formal oleh Soekarno. Oleh karenanya, spirit solidaritas dapat terinternalisasi secara baik dalam diri masyarakat dan dapat terus dipraktikan dalam realitas hidup harian.

Hemat penulis, pelanggaran terhadap anjuran pembatasan sosial yang dilakukan masyarakat dengan menghadiri dan mengikuti sejumlah kegiatan hajatan dan kegiatan sosial, tidak lain merupakan wujud luapan semangat solidaritas yang ada dan menjiwai kehidupan masyarakat. Artinya, karena spirit solidaritas yang berakar kuat dalam dirinya, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral dan sense of belonging (rasa memiliki) untuk mendukung dan berpartisipasi dalam proses sosial di sekitarnya, misalnya dengan menghadiri dan mengikuti hajatan keluarga dan kerabat dekatnya.

Untuk konteks masyarakat yang kental akan budaya solidaritas, seperti masyarakat di Manggarai, misalnya, pertama, rasa kesatuan, persahabatan, kekeluargaan sebagai nilai dasar dari spirit solidarita akan tersampaikan dan mengandung makna mendalam apabila masyarakat bersangkutan turut menghadiri dan mengikuti hajatan yang dilaksanakan oleh keluarga atau kerabatnya. Oleh karena itu, untuk menunjukan semangat solidaritasnya, masyarakat merasa berkewajiban untuk turut serta menghadiri kegiatan hajatan bersangkutan. Walaupun pada saat yang bersamaan ia mesti mengesampingkan anjuran pembatasan sosial.

Kedua, adanya hajatan yang sifatnya untuk mengumpulkan dana semisal pesta sekolah, kumpul kope dan sebagainya dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan spirit solidaritas terhadap sesamanya. Artinya, karena spirit dan tradisi solidaritas yang berakar kuat dalam dirinya, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menghadiri, berpartisipasi dan berkontribusi dalam hajatan bersangkutan meskipun ia tahu hal itu melanggar protokol kesehatan, mengabaikan anjuran pembatasan sosial dan pada gilirannya dapat mengancam kesehatan dan keselamatan diri dan sesamanya.

Selain itu, adanya anjuran untuk berpastisipasi melalui kanal virtual nampaknya tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Pasalnya sebagian masyarkat memiliki kepercayaan dan berpersepsi bahwa tradisi dan spirit solidaritas akan berkurang makna dan nilainya apabila dilaksanakan melalui media perantara (misalnya video call, telepon, atau media virtual lainnya). Sebaliknya, tradisi dan spirit solidaritas akan lebih mengena dan bermakna apabila dilakukan secara face to face atau interaksi secara langsung.

Dengan diadakannya sejumlah hajatan dan kegiatan sosial di tengah masyarakat, membuat masyarakat menjadi dilema, apakah mesti mempraktikan tradisi dan spirit solidaritasnya dengan mengikuti dan menghadiri hajatan tersebut, ataukah memilih menaati anjuran pembatasan sosial dengan tidak mengikuti dan menghadiri hajatan maupun kegiatan sosial yang ada di sekitarnya. Hemat penulis, pelbagai informasi tentang klaster baru dari tempat-tempat hajatan dan kasus peningkatan Covid-19 di sekitar wilayah pasca hajatan, sekurang-kurangnya dapat merepresntasikan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang lebih mengedepankan praktik solidaritas ketimbang menaati anjuran pembatasan sosial.


Apa yang Mendesak?

Melihat situasi ini, pemerintah mestinya bergerak cepat dengan menggerakan dinas terkait untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat di kota, desa, dan pedalaman tentang Covid-19. Melalui komunikasi dan pemahaman yang mendalam akan Covid-19, masyarakat akan memiliki kontrol dan sikap kritis dalam menerima kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Membangun komunikasi yang sejalan antara pemerintah dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Di samping itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, diperlukan keselarasan informasi antara data dan fakta yang terjadi di lapangaan. Edukasi bagi masyarakat juga tak kalah penting.

Edukasi tentang literasi kritis dapat membantu masyarakat membentengi diri dari informasi hoaks seputar Covid-19. Jangan sampai karena kelalaian pemerintah dan masyarakat, kita justru jatuh dalam suatu kondisi yang dalam bahasa Epidemolog FKM UI Pandu Riono disebut sebagai kondisi herd stupidity atau kebodohan komunal yang akan berimbas pada angka kematian yang semakin meningkat.

 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya