Pejabat Politik Sebagai Sandungan Reformasi Birokrasi

ASN pada Lembaga Administrasi Negara
Pejabat Politik Sebagai Sandungan Reformasi Birokrasi 23/03/2021 397 view Politik merdeka.com

Sadarkah kita, ada pola yang selalu berulang di tiap operasi tangkap tangan pimpinan daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Selain gubernur, bupati atau walikota, penangkapan ini selalu menyertakan minimal satu orang pejabat birokrasi. Jadi seperti sudah satu paket. Kasus terakhir, seorang gubernur ditangkap bersama seorang sekretaris dinas yang membidangi infrastruktur. Kedua figur ini merepresentasikan pejabat politik dan pejabat administrasi, unsur penting dalam birokrasi di daerah.

Pada proses hukum selanjutnya, hampir bisa dipastikan bahwa figur-figur yang telah ditangkap tersebut akan segera beralih status menjadi tersangka. Tidak hanya pejabat politik, namun menyeret juga pejabat-pejabat administrasi yang menjadi bawahannya. Sebuah fenomena yang semakin memperburuk citra birokrasi.

Berapa banyak sebenarnya pejabat politik yang telah ditangkap KPK? Mari kita lihat catatannya. Terhitung sejak tahun 2004 hingga Mei 2020, tercatat 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi dengan rincian: anggota DPR/DPRD 257 kasus, gubernur 21 kasus, dan wali kota/bupati 119 kasus yang tersebar di 27 provinsi. Bukanah jumlah yang kecil, mengingat saat ini kita memiliki 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penjelasan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat?

Pejabat Politik vs Pejabat Administrasi

Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, kita mengenal pembedaan antara jabatan politik dan jabatan administrasi. Jabatan politik adalah jabatan-jabatan yang rekruitmen para pemangkunya dilakukan melalui proses politik yaitu pemilihan kepala daerah atau pemilu. Setelah terpilih, mereka akan menempati posisi sebagai pucuk pimpinan birokrasi sesuai dengan jenjang kewenangannya.

Undang-undang No.22 tahun 1999 membuka kesempatan bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan kemudian duduk di jabatan politik. Inilah manifestasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Saat ini, kita mempunyai gubernur, bupati, atau walikota dengan latar belakang yang beragam, mulai dari profesional, pengusaha, dokter, pengusaha, artis, seniman, rohaniwan, politisi, aktivis bahkan dari mantan pns.

Sementara jabatan administrasi sering juga disebut jabatan karir. Ini merupakan anak tangga karir dari seorang PNS dalam birokrasi yang ditapaki semenjak diangkat sebagai pegawai di lingkungan birokrasi. Para pejabat karir dan ASN adalah kekuatan yang dimiliki birokrasi untuk menjalankan misinya. Inilah tulang punggung birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyediakan layanan publik secara luas.

Di dalam birokrasi pemerintah daerah, gubernur, bupati, serta walikota melaksanakan peran strategis sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Sementara pejabat karir mengemban peran sebagai pelaksana kebijakan. Dalam posisinya tersebut, para pemimpin lokal ini memiliki kekuasaan untuk memobilisasi para pejabat administrasi dan ASN yang berada di bawah kendalinya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Ancaman Politisasi Birokrasi

Secara ideal, seperti dibayangkan oleh Weber, birokrasi selalu digambarkan sebagai organisasi yang terdiri dari profesional, bekerja sesuai keahlian, impersonal, serta melaksanakan prinsip merit. Para birokrat dituntut untuk selalu bekerja secara profesional, tidak memihak, loyal kepada pemerintah dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat politik dan pejabat administrasi berada dalam gerbong yang sama.

Berkompromi dengan nilai-nilai demokrasi, muncul kekhawatiran tentang konsekuensi rekrutmen pejabat politik ke dalam birokrasi. Tidak ada jaminan bahwa perjalanan politik yang dilalui para pemimpin daerah sebelum masuk ke dalam birokrasi itu tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas mereka. Jika ini terjadi, maka pupuslah harapan birokrasi untuk dapat dibawa kepada kualitas yang lebih baik.

Faktanya, kehadiran pejabat politik ke dalam birokrasi seperti pisau bermata dua. Di berbagai daerah kita menjumpai pemimpin-pemimpin lokal dengan prestasi cemerlang. Kontribusinya dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui program kerja sebagai gubernur atau bupati terbukti mampu mendorong ekonomi daerah untuk bergerak lebih cepat. Sejalan dengan itu, birokrasi daerah pun juga mampu diperbaiki sehingga menjadi bagian pendukung utama dari strategi pengembangan daerah.

Namun, di banyak daerah justru kondisinya berkebalikan. Kewenangan tertinggi pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah, sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam justru dianggap sebagai kesempatan untuk melakukan abuse of power yang berujung pada praktik korupsi. Kewenangan sebagai pengambil kebijakan justru lebih diarahkan untuk keuntungan kelompok di lingkaran terdekatnya. Lebih tragis, di saat yang sama, pejabat karir dimobilisasi untuk melaksanakan kebijakan yang nyatanya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik dan pejabat administrasi adalah salah satu dampak politisasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Pelanggaran terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh pimpinan daerah, dieksekusi di lapangan oleh para pejabat administrasi dan para pegawai di lingkungan birokrasi. Walhasil, wajah birokrasi yang sedang susah payah untuk diperbaiki kembali rusak karena perilaku tersebut.

Benahi Rekrutmen Pejabat Politik

Proses rekrutmen pejabat politik menjadi akar politisasi birokrasi. Tahapannya dimulai dari seleksi oleh partai politik, kampanye pilkada, sampai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara. Dalam tiap tahapan, ketersediaan sumber daya yang harus dipersiapkan oleh tiap kandidat mutlak diperlukan.

Partai politik menjadi pintu pertama dari keseluruhan proses ini. Tiket keikutsertaan pilkada dipegang oleh partai politik, meskipun opsi jalur independen pun terbuka. Idealnya, partai politik menyeleksi kandidat dari kader-kadernya. Faktanya parpol terpaksa membuka diri untuk menarik kandidat eksternal untuk bergabung karena absennya kader yang kompetitif. Lagi-lagi tiket melalui parpol mensyaratkan biaya politik.

Kampanye pilkada menjadi tahap lanjutan yang sangat menguras sumber daya. Pengerahan massa, safari politik, kunjungan konstituen, koordinasi internal, dan juga operasional tim sukses, adalah agenda kampanye yang sangat padat modal. Di tahap ini pun, kandidat harus memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan agar agenda-agenda tersebut berjalan sesuai skenario.

Belum lagi jika pada tahapan pemungutan suara para kandidat ini juga melakukan praktik ‘serangan fajar’ untuk mendapatkan dukungan. Semakin besar dukungan yang diinginkan, maka sumber daya yang harus disiapkan semenjak awal pertarungan menuju kursi pimpinan daerah juga semakin besar.

Rangkaian tahapan-tahapan ini pada akhirnya ‘memaksa’ calon-calon pejabat politik untuk menyiapkan modal dari sumber-sumber manapun yang memungkinkan. Sangatlah masuk akal jika nantinya mereka akan mengupayakan agar modal ini dapat diperoleh kembali. Jika tidak tercukupi dari pendapatan yang sah dan resmi, maka kekuasaan birokrasi yang dimiliki sangat terbuka untuk disalahgunakan .

Sepanjang mekanisme rekrutmen pejabat politik ini masih dipertahakankan, rasanya sulit untuk menekan kecenderungan politisasi birokrasi. Proses rekrutmen yang begitu mahal secara tidak langsung telah mendorong para pejabat politik hasil pilkada untuk menjadikan birokrasi sebagai ladang korupsi.

Membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya kandidat terbaik untuk memimpin birokrasi adalah salah satu cara untuk mendorong birokrasi semakin demoktratis dan profesional. Namun upaya ini tidak akan memberikan harapan berarti tanpa kemauan untuk menata ulang mekanisme rekrutmen pejabat politik. Tujuannya jelas, menekan potensi politisasi birokrasi daerah. Jangan sampai kemudian malah menjadi ironi dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya