Pasar Desa dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Lokal

Pembelajar Kajian Ilmu Politik Pemerintahan
Pasar Desa dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Lokal 02/07/2021 65 view Ekonomi Dokumen pribadi

Lahirnya UU Desa No. 6 tahun 2014 telah memberikan warna baru bagi pengelolaan desa. Desa tidak lagi dianggap entitas marginal, namun kini desa telah diberikan kekuasaan mandiri oleh negara untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berbeda dengan UU Desa sebelumnya yang cenderung mengekang desa sebagai entitas yang tidak berdaya. Misalnya saja regulasi desa di zaman Soeharto, di mana desa dianggap sebagai entitas seragam dan bahkan keberadaannya sebagai formalitas saja.

Namun, saat ini keadaan kian berubah, di mana desa digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi lokal, menyejahterakan masyarakat desa, dan distribusi keadilan desa bisa terwujud.

Semangat harapan yang dimiliki oleh negara direalisasikan dengan UU Desa No. 6 tahun 2014 yang menjadi dasar tata kelola desa saat ini. Bahkan dalam UU Desa ini menyebut secara jelas bahwa: “Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Mencermati regulasi tersebut maka sebetulnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa ini memberikan ruang bagi desa untuk mengelola desanya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Negara melihat bahwa desa adalah entitas yang paling tahu dan mengerti bagaimana mengelola desa. Hal ini dikarenakan setiap desa memiliki karakter yang berbeda-beda yang tidak bisa dipukul rata dalam mengelolanya. Walaupun betapa otonomnya kewenangan yang dimiliki desa, nampaknya di berbagai tempat, tata kelola desa masih mengalami persoalan.

Mengelola desa bukan perkara mudah, namun seorang Kepala Desa dalam kepemimpinannya dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam tata kelola desa. Misalnya saja ada fenomena menarik yang terjadi di salah satu pasar tradisional Magelang. Pasar ini bernama pasar Bulu, terletak di desa Kamongan, Srumbung, Magelang. Secara konseptual pasar desa diharapkan mampu menumbuh-kembangbiakkan perekonomian desa, kesejahteraan desa, dan memastikan bahwa masyarakat desa merasa diberdayakan secara ekonomi sosial.

Paradoksnya adalah yang terjadi di pasar ini justru pasar ini digerakkan oleh pelaku ekonomi lokal yang berasal dari luar desa. Kalaupun ada dari pelaku ekonomi lokal asli desa, itupun merupakan elit lokal ataupun orang yang memang telah memiliki nama. Namun, secara dominan pasar ini digerakkan oleh pelaku ekonomi lokal yang berasar dari luar. Masyarakat setempat seharusnya justru menjadi pemain utama, karena esensi hadirnya pasar desa adalah meningkatkan kehidupan ekonomi lokal masyarakat desa. Bukan memberikan kesejahteran masyarakat di luar desa. Ini adalah persoalan tata kelola yang semestinya dievaluasi secara menyeluruh bahwa desa hadir bukan sebagai formalitas, namun benar-benar memastikan kesejahteraan lokal dapat terwujud. Oleh sebab itu dalam kasus Pasar Bulu tersebut menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin belajar untuk mengelola desa. Pasar desa seyogyanya mampu menjadi katalisator bagi perekonomian lokal bahkan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Melibatkan aktor ekonomi lokal dalam memainkan ekonomi di pasar desa tidaklah salah. Namun, yang paling terpenting adalah mendahulukan prioritas dan kebutuhan warga setempat ketimbang mengakomodasi kepentingan sektor ekonomi lokal dari luar teritorinya.

Kesalahan yang terjadi dalam tata kelola desa secara dominan adalah tidak bisa memilah-milah kepentingan prioritas sehingga justru aktor ekonomi lokal tersingkirkan di teritorinya sendiri. Apalagi dukungan negara bagi desa begitu kuat. Tentu ini juga harus menjadi spirit baru bagi desa untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menciptakan “desa membangun”.

Dukungan negara terhadap desa direalisasikan melalui kucuran dana desa yang telah dimulai sejak tahun 2015. Dana yang di awal tahun 2015 jumlahnya hanya 20, 67 triliun rupiah kini di tahun 2020 dana desa yang dikucurkan mencapai 72 triliun rupiah. Artinya semakin besar dana yang dikucurkan oleh pemerintah maka di saat yang sama ada harapan yang sangat besar dari negara. Distribusi dan pemerataan keadilan, kesejahteraan, dan penyelesaian persoalan-persoalan desa mampu diselesaikan melalui pendekatan pemerintah desa.

Dulu desa yang tertinggal baik secara ekonomi, sosial, dan kesehatan maka diharapkan terus berbenah untuk bergerak maju. Bahkan bila perlu desa diberikan kewenangan untuk membentuk BUMDes. Hal ini sebagai bagian dari tata kelola desa. Kepala desa tidak akan bisa lepas dari tanggungjawab kepengelolaan BUMDes. Ini dikarenakan secara otomatis kepala desa menjadi penasehat dari BUMDes.

Bila dikelola dengan baik pasar desa justru akan memberikan tidak hanya PADes saja. Namun dari nilai ekonomi, sosial, dan budaya mampu memberikan pengaruh positif bagi kemajuan desa. Patut disayangkan, tidak semua desa memiliki BUMdes, dan ini menjadi kelemahan bagi tata kelolanya. Hal itu tercermin bagaimana tata kelola Pasar Desa Bulu Kamongan yang sangat jauh dari prinsip good governance. Tentu ini perlu perhatian serius bagi perangkat desa dan eleman masyarakat terkait agar implementasi UU No. 6 tahun 2014 dapat dimaksimalkan, dan desa menjadi lebih berdaya dan inovatif bagi kemajuan di seluruh sektor.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya